Berikut adalah Daftar Rekomendasi untuk Pembangungan dari National Summit:
1. Rekomendasi bidang perekonomian:
Sektor infrastruktur:
- Perlunya perppu pengadaan tanah,
- Pengelolaan dana BLU,
- Perbaikan skema kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta dan
- Pengadaan lembaga pembiayaan infrastruktur
Sektor revitalisasi industri dan jasa:
- Perbaikan kinerja PLN untuk meminimalkan pemadaman,
- Perbaikan kinerja perusahaan gas negara sehingga suplai gas kepada industri stabil.
Sektor ketenagakerjaan:
- Perbaikan infrastruktur transportasi khususnya di pelabuhan besar dan peningkatan kapasitas.
Sektor pariwisata:
- Pengurusan visa di bandara
Sektor energi:
- Jaminan pasokan energi dari pemerintah,
- Merevisi perpres no.71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis bbm tertentu,
- Menerbitkan perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10.000 mw tahap ii.
Sektor energi terbarukan:
- Keringanan pajak untuk energi terbarukan
Sektor pemberdayaan umkm:
- Pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) melalui Undang-Undang,
- Perbaikan prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR)
Sektor transportasi:
- Penyelesaian kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah kalimantan, sulawesi, maluku, papua,
- Dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar.
Sektor pangan:
- Penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan.
2. Rekomendasi bidang kesra:
Perundingan antara buruh dengan pengusaha:
- Harus diselesaikan jika terjadi perselisihan hubungan industrial,
- Penguatan kelembangaan antara bnp2tki antara depnakertrans dan lain-lain.
Bidang kesehatan:
- Upaya peningkatan pelayanan kesehatan,
- Peningkatan kesejahteran masyarakat,
- Pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bencana dan lain-lain.
Bidang pendidikan:
- Peningkatan kualitas lulusan terbaik,
- Peningkatan pendidikan dasar 9 tahun,
- Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang efektif dan akuntable.
- Peningkatan kesempatan lulusan sd/mi keluarga miskin untuk melanjutkan ke smp,
- Peningkatan mutu proses pembelajaran,
- Peningkatan kualitas dan distribusi guru,
- Peningkatan kompetensi guru dan lain-lain.
3. Rekomendasi bidang polkam:
Pemantapan otonomi daerah dan pembangunan daerah:
- Evaluasi terhadap keinginan pemekaran daerah,
- Pilkada diselenggarakan daerah lebih efisien, efektif dan tidak berdampak pada kenyaman masyarakat,
- Perimbangan dana alokasi umum ke daerah,
- Pelayanan publik, aparatur perlu memenuhi pelayanan yang lebih cepat
- Pelayanan publik dan reformasi birokrasi,
- Penguatan pengaduan lembaga masyarakat terkait pemerantasan korupsi.
- Masalah perizinan yang lebih cepat
Pencegahan dan pemberantasan korupsi:
- Bagaimana interaksi pemantapan hubungan antar lembaga hukum kpk, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,
- Lembaga perlindungan saksi perlu diberdayakan
Reformasi bidang hukum dan perlindungan ham:
- Koordinasi antara produk hukum di pusat dan daerah atau sektoral yang tumpang tindih,
- Rekrutmen aparat bidang hukum dengan calon harus bagus,
- Kepastian hukum bagi pengusaha,
- Birokrat yang melaksanakan program pemerintah.
Pemberantasan dan pencegahan terorisme dan pertahanan:
- Rumusan UU 15 (anti teror) untuk dipertajam,
- Untuk memperkuat undang-undang,
- Hasil penyelidikan intelejen bisa dipakai penegak hukum terkait teroris,
- Teroris tidak hanya ditangani oleh aparat yaitu polisi, harus tanggung jawab semua komponen bangsa, sebagai bagian pencegahan.
Bidang pertahanan:
- Tambahan anggaran rp5 trilun di 2010 tidak bisa mengejar ketinggalan selama 15 tahun,
- Sehingga perlu terobosan, yaitu memberdayakan industri dalam negeri dan pembiayaan dalam negeri.
(sumber: Kadin Indonesia)





