Adalah Petani yang membangun Indonesia sedemikian rupa, karena produktivitas merekalah segala macam makanan bisa terus terhidang. Yang mereka lakukan tidak ringan, sama sekali tidak. Tapi yang mereka dapat dengan beban seberat itu, sangat kecil. Jauh dari cukup. Pernah membayangkan bila kita berprofesi jadi petani di masa pasca reformasi?

Tidak, saya tidak sedang membela mantan Presiden Soeharto. Tapi apa yang beliau pernah lakukan setidaknya sedikit banyak meringankan beban para petani. Pada masanya (terutama sebelum 1984-red.), petani disubsidi sedemikian rupa, dengan dana kredit, pupuk yang bersubsidi, pengairan, pembangunan infrastruktur yang cukup, koperasi penjualan, dan lain-lain. Setidaknya kita bisa menyebut beberapa hal tersebut bila mencoba mengingat kembali masa-masa itu.

Sadarkah kita bahwa pembangunan sebuah Negara, terlebih perekonomiannya harus dimulai dari pertanian? Sadarkah anda yang tinggal di Jawa bahwa pulau ini dikenal sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi karena kesuburan tanahnya dan melimpahnya hasil pertanian? Coba kita tengok Negara kecil seperti Taiwan, dan atau Jepang yang pertaniannya bisa maju sedemikian rupa. Mereka tidak pernah lagi perlu khawatir akan keadaan perut mereka. Karena petani sejahtera, sehingga bisa berkonsentrasi pada kegiatannya. Dengan petani yang sejahtera, penduduk lain yang berprofesi bukan petani akan terpacu untuk membangun sektor lainnya.

Semua sudah seharusnya harmonis, saling mendukung, saling melengkapi. Sebagai pekerja di kota misalnya, kita tidak mungkin menafikan keberadaan petani. Biarlah mereka petani gurem, toh kegureman mereka pula yang produksinya mengisi perut kita sehari-hari. Bandingkan dengan kita yang pekerja di kota misalnya, apa yang sudah kita hasilkan untuk mereka para petani? Mungkin sama sekali tidak ada.

Pemilu, adalah siklus lima tahunan yang menyerang seperti wabah hama wereng. Seperti pada waktu-waktu sebelumnya, petani akan mendapatkan banyak pujian penuh kepentingan. Disana sini dielu-elukan. Partai A akan mengumbar janjinya pada petani. “Pupuk disubsidi kalau kami terpilih, infrastruktur akan kami bangun, ah ya, itu padi-padi hibrida akan kami kembangkan lagi. Kami ingin pertanian maju. Bung Karno saja cinta Pak Marhaen. Blaa..Blaa..Blaa..”. Partai B yang notabene saingan berat partai A tentu tidak mau kalah, “Ah, itu nanti Bapak-bapak tani kami gratiskan pupuknya ya..!! Bapak bapak butuh kerbau berapa buat mbajak sawah? Ah uhmm nanti datang saja ke kantor Partai ya, coba tulis proposal itu, nanti biar anak buah saya yang cairkan dana buat kerbaunya..”. Ya janji-janji diumbar, diobral.

Seperti barang dagangan yang dijual di supermarket masa-masa hari raya. Setelah dibeli, mungkin tanggal kadaluarsanya sudah dekat. Janji politik, yang terucap dari pedang yang dihunus para politisi pun seperti itu.

Ah, ingatan sebuah saung dipinggir beberapa petak sawah memanggil pulang.

Indonesia memiliki jumlah petani yang besar (28 juta penduduk lebih), petani juga punya posisi politik yang penting sebagai konstituen politik. Yang patut disayangkan adalah petani tidak pernah mampu menyuarakan kepentingan politiknya. Ya, sejak zaman Presiden Soeharto dulu, petani hanya berguna sebagai ’stabilisator’ politik dalam negeri, terutama petani beras. Karena jumlah penduduk yang sedemikian besarnya di Indonesia, maka pemerintah perlu menjaga tingkat ketahanan pangan. Lantas petani sebagai produsen langsung komoditas beras, ditekan sedemikian rupa agar selalu produktif. Kasarnya posisi petani di Indonesia seperti ’sapi perah’ pemerintah.

Memasuki masa reformasi yang juga masa dimana krisis ekonomi menyeruak, sektor pertanian menjadi ‘bumper’ bagi limpahan pekerja yang ‘terbuang’ dari sektor industri baik barang maupun jasa. Pun begitu, jasa sektor pertanian terhadap negara tidak pernah diperhatikan. Padahal, pertanian merupakan sektor ekonomi riil/mikro yang merupakan awal dari semua kondisionalitas yang dibutuhkan demi berkesinambungannya pembangunan. Banyak contoh negara lain yang membangun sektor pertaniannya dulu dan mengelolanya dengan baik hingga saat ini, sebut saja Taiwan, dan Jepang. Kedua negara tersebut berhasil memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, karena sektor pertanian didukung penuh oleh pemerintah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Indonesia tidak melakukannya juga?

Indonesia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memperlakukan petani sekedar sebagai alat, untuk berproduksi, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama yang menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Model kebijakan pertanian yang diterapkan pun top-down, yang diartikan sebagai bentuk kebijakan dengan input dari pemerintah untuk meregulasi publik di bawahnya. Padahal, di negara lain kebijakan pertanian menggunakan model bottom-up, sebuah model kebijakan yang melibatkan publiknya untuk menyumbangkan input kebijakan sehingga dapat menyalurkan/menyampaikan kepentingannya. Dengan model bottom-up maka organisasi petani/pedesaan menjadi penting untuk ada, sedang dengan model top-down, organisasi petani hanya akan diisi oleh elit pedesaan yang menguasai lahan/modal.

Dulu, pada masa kita belajar ekonomi di SD/SMP mungkin pernah mengenal KUD/BUUD (Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa). Diajarkan juga pada masa itu bahwa kedua organisasi tersebut ‘berperan’ dalam membangun pedesaan, dan manfaat ini-itu lainnya. Saya tidak akan menyanggah hal tersebut, juga tidak akan menyalahkan para guru ekonomi yang mengajarkannya. Permasalahannya adalah, sebenarnya KUD/BUUD tidak pernah berfungsi secara optimal sebagai sebuah organisasi petani/pedesaan. Kenapa? Karena pemerintah hanya memfungsikan Koperasi dan Badan Usaha tersebut sebagai pos untuk menempatkan para elit pedesaan yang menjadi tangan kanan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di daerah. Para elit sendiri pun entah sadar atau tidak menjadi alat pemerintah, yang jelas mereka senang mendapat jabatan di KUD/BUUD, karena prestige dan previledge yang mereka dapatkan di desa.

Seandainya saja, organisasi petani itu ada secara resmi dan berfungsi dengan baik, mungkin petani tidak akan menjadi ’sapi perah’ pemerintah lagi dan pertanian kita tidak rentan lagi terhadap sekedar faktor cuaca atau hama. Karena kepentingannya tersampaikan. Karena subsidi yang jelas, mereka dapatkan. Karena teknologi pertanian bisa mereka kembangkan. Karena mereka bisa berkumpul, berorganisasi dan berteriak ketika keadilan tidak ditegakkan.

catatan : gambar diambil dari sini

Lagi-lagi saya gumun, ah memang kerja saya gumun bin ngelamun. Jadi begini, suatu hari, kemarin tepatnya, dalam sidang Khusus Dewan HAM PBB mengenai krisis pangan dunia, delegasi RI, meminta Dunia meninjau ulang mekanisme produksi pangan, pasokan dan perdagangan dalam upaya menyelesaikan krisis pangan dunia. Lantas kenapa saya gumun?

Begini, dalam dunia Hubungan Internasional, kita mengenal yang disebut sebagai two-level games, dimana proses diplomasi dan negosiasi itu memiliki dua tolok ukur keberhasilan, yaitu di dalam dan luar negeri. Saya tidak akan membahas hal perihal two-level games. Tapi yang akan saya bahas adalah masalah bargaining position (posisi tawar) dalam berdiplomasi. Posisi tawar bisa didapatkan seandainya saja, kita sebagai diplomat mewakili sebuah negara yang memiliki prestasi atau paling tidak berhasil menjalankan suatu bidang dengan baik.

Dalam konteks keindonesiaan, permintaan delegasi RI untuk meninjau ulang mekanisme tata kelola pangan dunia, adalah sesuatu yang sia-sia. Mungkin didengar, tapi nihil bila digubris oleh delegasi lainnya. Kenapa? Bayangkan, selama ini ketahanan pangan Indonesia pun morat-marit. lantas, bagaimana bisa delegasi berbicara mengusulkan suatu hal, bila di negara delegasi tersebut, masalah yang sama pun tidak terurus dengan baik. Kan jadi seperti tong kosong nyaring bunyinya.

Tapi, memang pada nyatanya, keadaan diplomasi kita seperti itu, mungkin kita berani berbicara di luar negeri, permasalahannya adalah di dalam negeri masih banyak urusan dalam bidang perjuangan yang sama yang tidak terurus. Belum lagi kita tidak punya daya tawar untuk menekan negara lain, apalagi dunia.

Itu yang bikin saya gumun. Karena buat apa kita kirim diplomat banyak-banyak dengan biaya yang besar, kalo keadaan di dalam negeri pun masih morat-marit. Mungkin anda menganggap saya pesimis, itu terserah anda. Ibarat kata, buat apa ngurus orang lain, kalo ngurus diri sendiri saja belum bisa!