mengumpat

Apa rasanya menjadi supir angkot (angkutan perkotaan) di pinggiran kota Jakarta? Berat? Tentu saja. Coba bayangkan sepintasan jalan yang dilalui seorang supir dengan trayek ulujami-pondok betung (kurang lebih berjarak 8 km). Rute tersebut kurang lebih diisi oleh 3 nomor angkutan, yang masing-masing nomornya paling tidak bersaing 10-15 mobil seukuran Daihatsu colt/hi-jet. Kemudian bayangkan lagi bagaimana penuh dan ramainya jalanan berlebar kurang lebih 3 meter bila diisi juga dengan (begitu banyak) motor dan mobil pribadi yang melaluinya. Macet. Pasti.

Nah, dengan keadaan separah itu, seorang supir angkot seringkali (-maaf- sering sekali) hanya mengangkut satu-dua penumpang didalam mobilnya. Padahal setiap penumpang dengan jarak tempuh yang disebutkan diatas paling besar membayar 2000 rupiah. Bandingkan dengan biaya yang harus dibayar untuk bahan bakar dan pungli yang harus dibayar pada oknum-oknum ‘empunya’ jalan.

Tingkat kehidupan mereka boleh jadi sangat rendah. Belum lagi, ditambah umpatan-umpatan yang sering diberikan pengemudi jalan lain yang mungkin kesal karena ulah ‘ngetem’ supir angkot di sembarang badan jalan. Stressfull? Indeed.

Apa pernah teman-teman mengumpat pada supir angkot? Hah sering?! Sudah pernah jadi supir angkot teman-teman? Oh, belum? Jangan diumpat lagi ya teman-teman.

andai jakarta

Mari berandai-andai Jakarta tidak macet, jalanan selalu lengang. Hanya satu dua mobil yang ‘mewah’ dan bus yang lalu lalang. Sesekali bel sepeda yang digunakan para pekerja berbunyi, “kriing kriing..”. Pengemudi Bus membalas bel tersebut dengan ‘sapaan lembut’ seraya senyum menyungging dari bibirnya, “teet teet..”. Para pejalan kaki tampak hilir mudik. Mereka sehat, karena polusi minimal, dan trotoar nyaman. Indah, seperti kota Singapura.

Disepotong jalan, sepasang muda-mudi, pejalan kaki berteduh di kursi taman yang tersedia. Sekedar beristirahat dibawah pohon yang rindang, seraya menikmati kecap demi kecap es krim yang dihidangkan seorang tua bergerobak sepeda. Pak tua berdagang dengan penuh semangat, ya kehidupan berjalan semakin baik karena penduduk kota saling peduli satu sama lain. Tidak ada yang saling mendahului, warga kota yang tua bahkan mendapat perlakuan khusus, begitupun mereka yang perempuan. Kota begitu gentle berlaku pada warganya. Pun warga peduli pada perasaan kotanya.

Diseberang jalan, sepasang kakek dan nenek terlihat berjalan-jalan bersama cucunya. Penuh keceriaan, sesekali mereka tertawa menghibur sang cucu. Keduanya tampak bahagia karena kota yang ditinggalinya begitu nyaman, walaupun sibuk dengan berbagai kegiatan ekonomi.

Ah, ini hanya ilustrasi yang ada dikepala saya. Membayangkan sepotong jalan di Singapura menjadi bagian dari potongan-potongan jalan yang ada di Jakarta.

***

Kota mungkin begitu berperan membentuk perwatakan warganya, pun warganya berperan membentuk perasaan kota. Andai Jakarta sebagai kota punya perasaan, mungkin sudah sejak 10 tahun terakhir Jakarta penuh emosi, penuh benci, amarah. Jakarta pun berkembang menjadi kota yang panas, sesak, dan penuh kompetisi. Warganya berkompetisi satu sama lain, tanpa ada kompromi apalagi saling mendukung.

Sejak masa Sentralisasi ekonomi Orde Baru, Jakarta begitu memusatkan diri menjadi inti dari sebuah Kekaisaran Cen yang dipimpin Kaisar To. Semuanya menjadi tumpek-blek di Jakarta. Segala macam kegiatan ekonomi dengan segala macam manusianya. Dari kiai musholla sampai preman pasar kadut. Dari nenek-nenek lanjut sampe balita muda belia. Dari pekerja berdasi sampai sekedar tukang cuci. Hidup dari rumah mewah diseputaran Menteng sampai rumah kumuh dipinggir rel Jatinegara. Semuanya ada, Tumpek-blek.

Jakarta butuh perubahan yang besar. Kotanya harus dipaksa berevolusi. Bila pemerintah tidak mampu, biar warganya yang turun tangan. Lemparkan senyum pada sesama, bukan kail emosi. Tidak perlu saling mendahului, hidup terlalu berharga untuk sekedar menjadi street fighter karena rebutan badan jalan.

***

Kapan kiranya Jakarta berevolusi?

petani dan organisasinya

Indonesia memiliki jumlah petani yang besar (28 juta penduduk lebih), petani juga punya posisi politik yang penting sebagai konstituen politik. Yang patut disayangkan adalah petani tidak pernah mampu menyuarakan kepentingan politiknya. Ya, sejak zaman Presiden Soeharto dulu, petani hanya berguna sebagai ’stabilisator’ politik dalam negeri, terutama petani beras. Karena jumlah penduduk yang sedemikian besarnya di Indonesia, maka pemerintah perlu menjaga tingkat ketahanan pangan. Lantas petani sebagai produsen langsung komoditas beras, ditekan sedemikian rupa agar selalu produktif. Kasarnya posisi petani di Indonesia seperti ’sapi perah’ pemerintah.

Memasuki masa reformasi yang juga masa dimana krisis ekonomi menyeruak, sektor pertanian menjadi ‘bumper’ bagi limpahan pekerja yang ‘terbuang’ dari sektor industri baik barang maupun jasa. Pun begitu, jasa sektor pertanian terhadap negara tidak pernah diperhatikan. Padahal, pertanian merupakan sektor ekonomi riil/mikro yang merupakan awal dari semua kondisionalitas yang dibutuhkan demi berkesinambungannya pembangunan. Banyak contoh negara lain yang membangun sektor pertaniannya dulu dan mengelolanya dengan baik hingga saat ini, sebut saja Taiwan, dan Jepang. Kedua negara tersebut berhasil memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, karena sektor pertanian didukung penuh oleh pemerintah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Indonesia tidak melakukannya juga?

Indonesia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memperlakukan petani sekedar sebagai alat, untuk berproduksi, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama yang menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Model kebijakan pertanian yang diterapkan pun top-down, yang diartikan sebagai bentuk kebijakan dengan input dari pemerintah untuk meregulasi publik di bawahnya. Padahal, di negara lain kebijakan pertanian menggunakan model bottom-up, sebuah model kebijakan yang melibatkan publiknya untuk menyumbangkan input kebijakan sehingga dapat menyalurkan/menyampaikan kepentingannya. Dengan model bottom-up maka organisasi petani/pedesaan menjadi penting untuk ada, sedang dengan model top-down, organisasi petani hanya akan diisi oleh elit pedesaan yang menguasai lahan/modal.

Dulu, pada masa kita belajar ekonomi di SD/SMP mungkin pernah mengenal KUD/BUUD (Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa). Diajarkan juga pada masa itu bahwa kedua organisasi tersebut ‘berperan’ dalam membangun pedesaan, dan manfaat ini-itu lainnya. Saya tidak akan menyanggah hal tersebut, juga tidak akan menyalahkan para guru ekonomi yang mengajarkannya. Permasalahannya adalah, sebenarnya KUD/BUUD tidak pernah berfungsi secara optimal sebagai sebuah organisasi petani/pedesaan. Kenapa? Karena pemerintah hanya memfungsikan Koperasi dan Badan Usaha tersebut sebagai pos untuk menempatkan para elit pedesaan yang menjadi tangan kanan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di daerah. Para elit sendiri pun entah sadar atau tidak menjadi alat pemerintah, yang jelas mereka senang mendapat jabatan di KUD/BUUD, karena prestige dan previledge yang mereka dapatkan di desa.

Seandainya saja, organisasi petani itu ada secara resmi dan berfungsi dengan baik, mungkin petani tidak akan menjadi ’sapi perah’ pemerintah lagi dan pertanian kita tidak rentan lagi terhadap sekedar faktor cuaca atau hama. Karena kepentingannya tersampaikan. Karena subsidi yang jelas, mereka dapatkan. Karena teknologi pertanian bisa mereka kembangkan. Karena mereka bisa berkumpul, berorganisasi dan berteriak ketika keadilan tidak ditegakkan.

catatan : gambar diambil dari sini

arah reformasi sudah benarkah?

berita selengkapnya disini

———–

Saya hanya ingin bertanya pada saudara-saudara sekalian. Menurut anda, apakah Arah Reformasi sudah benar? Atau malah kebablasan?

Buat saya pribadi, Reformasi sudah kebablasan. Dulu, reformasi didengungkan untuk membuka jalan bagi penegakan demokrasi di Indonesia. Tapi kemudian, reformasi berubah makna menjadi penegakan rezim liberalisasi pasar, rezim yang dibawa para mafia berkeley. Permasalahannya kemudian, Indonesia dengan krisis moneter yang menyerang pada 1997-1998 kelabakan dalam membangkitkan sektor perekonomian. Dan dibukalah keran hubungan yang lebih intens dengan pihak IMF dan Bank Dunia, demi membiayai negara. Akibatnya, pemerintah mendatangani LoI (Letter of Intents) dan ‘terpaksa’ mengikuti SAPs (Structural Adjustment Programs/ Paket Penyesuaian Struktural). Konsekuensi lanjutannya adalah bentuk-bentuk kebijakan persaingan, yang mengacu pada liberalisasi pasar domestik. Dan Anda lihat sendiri akibatnya? Sektor-sektor ekonomi riil yang seharusnya menjadi conditio sine qua non bagi pembangunan tidak terurus, bahkan diabaikan begitu saja. Lihat UMKM yang berbasis rumah tangga, petani miskin yang 28juta orang dipedesaan, dan banyak permasalahan lainnya.

Jadi, saya bertanya kembali pada Anda, Apakah menurut Anda, Arah Reformasi sudah benar?

dicari : intelektual organik

:: tempora mutantur, et nos mutamur in illis (waktu berubah dan kita berubah didalamnya) ::

Indonesia membutuhkan banyak Intelektual organik, untuk menggerakkan bangsa dan menantang globalisasi, dengan kriteria sebagai berikut :

1. sigap dan cepat tanggap, karena globalisasi merupakan survival of the fastest, bukan lagi survival of the fittest;

2. memiliki kesadaran kritis, bukan kesadaran naif;

3. tidak menyukai model kebijakan top-down, dan lebih senang bergerak dari akar rumput (model kebijakan bottom-up), demi input kebijakan yang sesuai;

4. senang berkutat dengan perubahan (mengacu pada kriteria no.1);

5. mampu menjaga kemandirian;

6. tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan;

7. kreatif (mengacu pada Ubermensch-nya Nietschze);

8. peduli pada 34 juta penduduk yang miskin di Indonesia (ketujuh kriteria diatas merupakan tambahan dari poin ini).

Bila anda merasa memiliki kriteria tsb diatas, mari kita berdiskusi disini.

Tabik!

13 Comments