alternatif kebijakan selain menaikkan harga bbm


Saya hendak mengutip beberapa solusi keekonomian yang dapat menjadi alternatif kebijakan selain menaikkan harga BBM. Beberapa solusi ini saya kutip dari halaman pertama harian Republika hari ini (8/5/2008).

Dradjad Wibowo (Anggota Komisi XI DPR) :

1. Pajak Progresif komoditas yang booming, seperti minyak, gas, batubara, tembaga dan perkebunan. Tax rate-nya dinaikkan sejalan naiknya harga. Jika tax rate atas minyak ditetapkan 50 persen, penerimaan pajak naik minimal Rp 9 triliun. Bila 60 persen naiknya, Rp 15 triliun.

2. Penghematan belanja negara hingga 20 persen, dari istana, DPR, kementerian, dan lembaga. Minimal hemat Rp 20 triliun, apalagi kalo penghematan DAU dihitung.

3. Renegosiasi pembayaran bunga hutang Rp 94 triliun (lebih dari US$ 10 miliar).

4. Memangkas calo minyak berbasis di Singapura, yang mengambil margin minimal US$ 0,5-1,0 per barel.

Hendri Saparini (Tim Indonesia Bangkit)

1. Mereformasi tata niaga migas dengan menghapus broker pemburu rente.

2. Merevisi formula perhitungan bagi hasil migas. Idealnya, bagi hasil migas memperhitungkan dana pemerintah dikurangi subsidi BBM.

3. Meningkatkan mobilisasi dana alternatif untuk melakukan burden sharing, baik pemerintah pusat, pemda, kreditor dan masyarakat.

4. Program antikemiskinan yang efektif dan diversifikasi energi.

Sunarsip (Indonesian Economic Intelligence)

Lindungi nilai (hedging) harga minyak dapat menghemat sedikitnya Rp 55,2 triliun. Jika realisasi harga minyak US $ 115 per barel dan hedging beli di harga US $ 95, terdapat selisih US $ 20. Dengan mengalikan selisih tersebut terhadap konsumsi BBM 35,5 juta kiloliter, ada potensi penerimaan Rp 44,95 triliun.

Pri Agung Rakhmanto (ReforMiner Institute)

Menekankan besaran alpha (margin distribusi BBM) pendistribusian BBM bersubsidi ke Pertamina dari 9 persen menjadi 5 persen. Subsidi yang bisa dihemat dari penurunan alpha Rp 9,534 triliun.

Beberapa solusi keekonomian diatas mungkin memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada yang bilang bahwa, kenaikan harga BBM kali ini dilakukan tanpa pertimbangan politik. Namun bagaimana bisa melepaskan masalah keekonomian yang menyangkut sektor publik tanpa mengeitkannya dengan kepentingan politik. Lalu, kepentingan siapa yang berada dibelakangnya?

Dalam sebuah diskusi yang digagas SCTV, Drajad Wibowo bahkan mengakui kalo didalam lembaga-lembaga pemerintahan dan dewan terdapat banyak pemborosan. DIkatakan pula bahwa mereka-mereka yang punya ‘proyek’ di negeri ini memiliki kepentingan besar dalam masalah anggaran negara. Dan mereka tidak akan setuju bila ada anggaran ‘proyek’ mereka yang diefisienkan dan dipangkas.

Pakar lainnya yang hadir dalam diskusi tersebut Arianto A. Patunru (LPEM FEUI), Budiman Soedjatmiko, dan M. Chatib Basri (Staf khusus Menteri keuangan RI). Dalam diskusi tersebut keempat ahli ekonomi tersebut saling mengajukan argumen dan mencoba memberikan solusi yang menurut mereka harus dijalankan. Membaca diskusi tersebut, saya kemudian mengingat sejarah bangsa ini dalam bidang energi dan migas. Kita sama-sama tahu bahwa, pemerintah melalui Pertamina (State Trading Enterprise) dan BP Migas, bertanggung jawab atas tata kelola niaga migas di negeri ini. Maka seharusnya pertanyaan besar diajukan kepada mereka.

Didalam buku yang ditulis oleh Amien Rais, dikatakan bahwa Kontrak Production Sharing (KPS) dalam industri migas nasional selalu merugikan negara, karena share hasil eksplorasi yang timpang. Dalam kasus pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon misalnya, bayangkan KPS yang berlaku hingga 2036 tersebut jelas akan merugikan negara. Naif betul apa yang dilakukan oleh para pengelola tata niaga migas jika mereka masih memiliki moral dan kecintaan terhadap tanah air. Adalah sangat mungkin bila apa yang dilakukan Exxon sama dengan apa yang mereka lakukan di blok-blok minyak bumi Kazakhstan. Ya suap, ya gratifikasi, apapun istilah hukum untuk kolusi semacam itu.

Joseph E. Stiglitz, Ekonom Bank Dunia, bahkan dengan berani mengatakan bahwa sudah sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia di nasionalisasi. Padahal istilah tersebut nampaknya tabu dinegara ini. Lihat saja kasus privatisasi berbagai perusahaan negara dan LPND (Lembaga Pemerintahan Non-Departemen) di Indonesia. Bila saja, dan hanya bila saja, pemerintah mau melakukan nasionalisasi atas eksplorasi migas mungkin Pertamina akan mampu bersaing dengan Petronas. Dan tentu saja kita tidak akan mengalami krisis BBM semacam ini. Kita punya banyak negara sahabat, yang berani melakukan nasionalisasi, sebut saja Brazil, Chile, Norwegia, bahkan Malaysia. Mereka berhasil. Mereka punya bargaining position di forum Internasional, terutama OPEC. Kenapa Indonesia tidak?

sumber :

Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia, PPSK Press, 2008

Harian Republika, 8 Mei 2008

Author: Aditya Sani

I would love to encourage people to read, to think and to typewrite. Founder of Midjournal.com.

1 thought on “alternatif kebijakan selain menaikkan harga bbm”

  1. pak , subsidi silang-nya DR Rizal Ramli boleh ditelisik agar bbm subsidi tak perlu naik , dan total subsidinya bisa nol rupiah. Insan berintegritas sejatinya mempelajari pemikiran ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s