petani dan organisasinya


Indonesia memiliki jumlah petani yang besar (28 juta penduduk lebih), petani juga punya posisi politik yang penting sebagai konstituen politik. Yang patut disayangkan adalah petani tidak pernah mampu menyuarakan kepentingan politiknya. Ya, sejak zaman Presiden Soeharto dulu, petani hanya berguna sebagai ‘stabilisator’ politik dalam negeri, terutama petani beras. Karena jumlah penduduk yang sedemikian besarnya di Indonesia, maka pemerintah perlu menjaga tingkat ketahanan pangan. Lantas petani sebagai produsen langsung komoditas beras, ditekan sedemikian rupa agar selalu produktif. Kasarnya posisi petani di Indonesia seperti ‘sapi perah’ pemerintah.

Memasuki masa reformasi yang juga masa dimana krisis ekonomi menyeruak, sektor pertanian menjadi ‘bumper’ bagi limpahan pekerja yang ‘terbuang’ dari sektor industri baik barang maupun jasa. Pun begitu, jasa sektor pertanian terhadap negara tidak pernah diperhatikan. Padahal, pertanian merupakan sektor ekonomi riil/mikro yang merupakan awal dari semua kondisionalitas yang dibutuhkan demi berkesinambungannya pembangunan. Banyak contoh negara lain yang membangun sektor pertaniannya dulu dan mengelolanya dengan baik hingga saat ini, sebut saja Taiwan, dan Jepang. Kedua negara tersebut berhasil memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, karena sektor pertanian didukung penuh oleh pemerintah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Indonesia tidak melakukannya juga?

Indonesia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memperlakukan petani sekedar sebagai alat, untuk berproduksi, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama yang menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Model kebijakan pertanian yang diterapkan pun top-down, yang diartikan sebagai bentuk kebijakan dengan input dari pemerintah untuk meregulasi publik di bawahnya. Padahal, di negara lain kebijakan pertanian menggunakan model bottom-up, sebuah model kebijakan yang melibatkan publiknya untuk menyumbangkan input kebijakan sehingga dapat menyalurkan/menyampaikan kepentingannya. Dengan model bottom-up maka organisasi petani/pedesaan menjadi penting untuk ada, sedang dengan model top-down, organisasi petani hanya akan diisi oleh elit pedesaan yang menguasai lahan/modal.

Dulu, pada masa kita belajar ekonomi di SD/SMP mungkin pernah mengenal KUD/BUUD (Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa). Diajarkan juga pada masa itu bahwa kedua organisasi tersebut ‘berperan’ dalam membangun pedesaan, dan manfaat ini-itu lainnya. Saya tidak akan menyanggah hal tersebut, juga tidak akan menyalahkan para guru ekonomi yang mengajarkannya. Permasalahannya adalah, sebenarnya KUD/BUUD tidak pernah berfungsi secara optimal sebagai sebuah organisasi petani/pedesaan. Kenapa? Karena pemerintah hanya memfungsikan Koperasi dan Badan Usaha tersebut sebagai pos untuk menempatkan para elit pedesaan yang menjadi tangan kanan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di daerah. Para elit sendiri pun entah sadar atau tidak menjadi alat pemerintah, yang jelas mereka senang mendapat jabatan di KUD/BUUD, karena prestige dan previledge yang mereka dapatkan di desa.

Seandainya saja, organisasi petani itu ada secara resmi dan berfungsi dengan baik, mungkin petani tidak akan menjadi ‘sapi perah’ pemerintah lagi dan pertanian kita tidak rentan lagi terhadap sekedar faktor cuaca atau hama. Karena kepentingannya tersampaikan. Karena subsidi yang jelas, mereka dapatkan. Karena teknologi pertanian bisa mereka kembangkan. Karena mereka bisa berkumpul, berorganisasi dan berteriak ketika keadilan tidak ditegakkan.

catatan : gambar diambil dari sini

Author: Aditya Sani

I would love to encourage people to read, to think and to typewrite. Founder of Midjournal.com.

5 thoughts on “petani dan organisasinya”

  1. gimana dengan iklan salah satu tokoh politik dg jargonnya “Saya…..,sahabat petani Indonesia..” itu mas?? sebuah upaya politik dengan mengatasnamakan petani indonesia,hmmm..

    itulah.. saya khawatir hkti hanya digunakan sebagai kendaraan politik, mungkin memang ada untungnya si buat perkembangan hkti, paling tidak kepentingan secara umum tersampaikan dalam kampanye terselubung itu..

  2. thesis kmu luar biasa… itu pertama yang saya bisa katakan..

    Negara seperti kta memang sudah seharusnya mempunyai basis pertanian sebagai Komparative Advantage. malah kta sok-sok an bangun pabrik pesawat IPTN (yang sekarang hidup segan mati tak mau)

    kalau saja investasi itu digunakan untuk memberdayakan pertanian, pasti sekarnag kta lebih makmur..

    ketiga, ada gerakan pemiskinan petani yang luar biasa dilakukan oleh konglomerasi asing antara lain Monsanto dan Du pont. Mereka menciptakan ketergantungan dengan melakukan perubahan genetik pada benih yang ujung2nya menanamkan ketergantungan petani kepada konglomerasi. Contoh saja bibi Bisi 2 cap kapal terbang. Benih itu hanya bisa ditanam “sekali” dan harus menggunakan pupuk keluaran dari pabrik tsb..

    miskin miskin miskin

  3. Pertanian Indonesia harus maju!!! Itu adalah keharusan…

    Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah…

    Apakah generasi muda masih tertarik untuk menjadi petani????

    Salam kenal dari saya.
    🙂

  4. Betul skali, pertanian di Indonesia saat ini belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan apabila kita melihat dari potensi bangsa yang dimiliki, baik dari sumber daya alamnya maupun dari sumberdaya manusianya. Terkait dengan SDA, tidak dapat dipungkiri potensinya memang untuk pertanian, orang dulu juga bilang bahwa Indonesia tuh “gemah ripah loh jinawi”. Bila dilihat dari SDM-nya memang mulai komplek, karena namanya manusia akan ada banyak karakter dan kepentingan. Ada kepentingan ekonomi, ekologi, sosial budaya dan politik.

    Berbicara mengenai pembangunan pertanian, hendaknya kita menempatkan petani sebagai subjek pembangunan itu. Bagi masyarakat petani kecil di pedesan, jelas bahwa pertanian adalah sumber ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan mereka tidak tau sama sekali bahwa pertanian itu ada hubunganya dengan politik. yang mereka pikirkan, bagimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk besuk, lusa, atau kedepanya.

    Menurut pendapat saya, upaya pembungunan pertanian adalah dengan cara pemberdayaan petani di pedesaan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok tani secara serius. Kelompok tani tersebut harus benar-benar dikelola secara baik. Harapanya, melalaui kelompok tani ini, petani dapat memperoleh akses terhadap segala kebutuhan yang diperlukan untuk mengemabgkan usaha pertanianya, mulai dari iptek, modal dan pasar.

    Mengenai ada atau tidaknya generasi muda yang masih pengen menjadi petani, jangan salah, generasi muda sekarang banyak yang tertarik untuk menjadi petani. Termasuk saya, he…he…

    Salam kenal
    Rohmat Diyono
    http://rohmatdiono.wordpress.com/
    http://ngudimandiri.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s