Sosialisasi


Selalu ada dua kemungkinan saat terjadi hambatan dalam masalah public awareness (kesadaran publik), terutama yang berkaitan dengan proses sosialisasi kebijakan pemerintah. Kemungkinan pertama: Masyarakat/Publik yang menjadi target utama sosialisasi memang cenderung apatis (tidak peduli lagi) karena pernah dikecewakan. Dan kemungkinan kedua: Pihak pemerintah yang kurang berusaha dalam mensosialisasikan kebijakannya.

Seberapa pentingkah sosialisasi kebijakan pemerintah bagi kita yang awam? Jawaban sederhananya mungkin begini, sebagai warga yang berada di wilayah administratif sebuah pemerintahan tentu kita berhak dan wajib untuk tahu langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah dalam membangun wilayahnya.

Misalnya:

Mat Benjol sebagai warga Jakarta biasa menggunakan motor untuk ngojek. Benjol tidak pernah punya batasan yang jelas, ke daerah mana pun penumpang mau, asal harga pas tancap gas. Prinsip kerja yang sederhana kan โ€ฆ Mat Benjol ternyata tinggal di daerah perbatasan antara wilayah Tangerang, Banten dengan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Artinya, Mat Benjol selama bekerja otomatis harus menaati aturan-aturan terkait per-ojek-an (UU, Perda Lalu Lintas, dll) yang berlaku di kedua wilayah. Ya kan ya dong?

Maka, ketika Benjol ngojek di Jakarta, Benjol harus menyalakan lampu kendaraannya meskipun siang hari, karena kalau tidak ya pasti di tilang. Seandainya, Benjol gak ngerti soal aturan menyalakan lampu yang berlaku di DKI, lalu ditilang Benjol gak mau, siapa yang harus disalahkan? Pak Polisi yang gak pernah memberi tahu Benjol soal aturan itu? Atau Benjol yang gak mencari/mau tahu soal aturan itu?

Contoh Kasus Mat Benjol diatas boleh dibilang berlingkup kecil, karena subjek hukumnya individu. Lantas bagaimana bila ada sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang dikemudian hari akan digunakan sebagai acuan dalam membangun kota selama 20 tahun? Sebut saja Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, berarti yang menjadi subjek hukum adalah semua yang ada di kota itu, ya warga biasa, pedagang sayur, pemilik restoran, pengelola gedung, hingga ke pemerintah kota itu sendiri.

Secara otomatis, seharusnya warga Kota, apapun latarbelakangnya, memiliki Hak dan Kewajiban untuk tahu dan dilibatkan dalam proses penyusunannya. Karena Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan bersentuhan langsung dengan seisi Kota dimana masing-masing warga tinggal dan hidup. Maka aspirasi kita sebagai warga harus di dengar!

Pertanyaan saya kepada warga Jakarta: sadarkah kamu, bahwa Raperda RTRW Jakarta 2010-2030 itu menentukan nasib kita yang hidup di Jakarta? pernahkah kamu ditanya/diminta aspirasinya untuk dipertimbangkan dalam Raperda tersebut? Sebagian besar dari kita (warga Jakarta), termasuk saya (sempat seperti itu), akan menggelengkan kepala pertanda tidak tahu dan tidak mengerti.

Pertanyaan selanjutnya: tahukah kamu, bahwa Raperda RTRW Jakarta yang menentukan nasib kota tersebut sudah selesai disusun dan tinggal menunggu pengesahan dari DPRD? Padahal, kita sebagai warga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunannya.

Belum terlambat lho untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai Warga Jakarta! (klik disini untuk menyampaikannya)

—-

Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010-2030 (bebas unduh karena anda berHak dan Wajib tahu!)

—-

Saat ini, siapa yang salah dalam sosialisasi Raperda RTRW tidak lagi penting, yang terpenting mari kita bergerak bersama memperbaiki Ruang Hidup kita!๐Ÿ™‚

Author: Aditya Sani

I would love to encourage people to read, to think and to typewrite. Founder of Midjournal.com.

1 thought on “Sosialisasi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s