Koalisi Warga Somasi Gubernur DKI Dalam Penyusunan Raperda RTRW 2010 – 2030


JAKARTA – Saat ini penyusunan Raperda RTRW Jakarta 2010 – 2030 telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun proses tersebut menghasilkan dokumen RTRW yang tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi saat ini dan tidak mampu menjawab tantangan masa depan yang mengancam Jakarta.

“Koalisi Warga Untuk Jakarta 2030” percaya dan berharap bahwa RTRW DKI Jakarta 2010-2030 adalah peluang emas yang dapat membawa Jakarta menjadi kota yang menyelesaikan banyak masalah sehari-hari warganya.

Karena itu Koalisi Warga berharap agar RTRW tersebut disusun secara baik dengan melibatkan partisipasi luas masyarakat. Harapan ini telah berkali-kali disampaikan Koalisi Warga kepada Pemprov DKI, setelah mengkaji dan menemukan berbagai masalah prosedural dan substantif pada Raperda RTRW DKI Jakarta 2010-2030.

Menurut Marco Kusumawijaya (ahli tata kota dan mantan ketua Dewan Kesenian Jakarta) dan Suryono Herlambang (Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estate, Universitas Tarumanegara), keduanya mewakili Koalisi Warga, proses penyusunan RTRW Jakarta 2010 – 2030 harus diulang karena dua hal. Pertama, proses yang telah berlangsung tidak memenuhi syarat Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyusunan RTRW. Kedua, substansi dokumen yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan Ibu Kota Negara yang menghadapi masalah – masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan komitmen jangka panjang sebagaimana suatu RTRW (20 tahun).

Hal senada disampaikan oleh Ubaidillah, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, yang menyatakan bahwa proses penyusunan RTRW yang tidak transparan dan cenderung eksklusif tidak akan mampu menjamin masa depan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan ekologis. “Jika mengacu pada Raperda RTRW yang ada, dikhawatirkan praktik-praktik penetapan peruntukan lahan yang cenderung mengikuti pemodal, selain membuka peluang manipulasi dan pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan resapan air, badan air dan lahan basah, akan terus berlangsung sebagaimana telah terjadi selama 3 dekade terakhir,” lanjutnya.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, Koalisi Warga telah melakukan langkah – langkah persuasif selama 3 bulan sejak Desember 2009 hingga saat ini, yang disampaikan secara tertulis melalui surat menyurat dengan Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Bappeda DKI Jakarta.

Irvan Pulungan, Peneliti Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) yang juga merupakan anggota Koalisi Warga, menyatakan terdapat 4 Peraturan Perundang – Undangan yang dilanggar dalam proses perumusan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 – 2030, yaitu: UU No.26/2007 Tentang Penataan Ruang, UU No.14/2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen PU No.15/2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi. Selanjutnya, kondisi demikian mendorong Koalisi Warga untuk melakukan langkah – langkah hukum.

Perumusan dan penyusunan Raperda RTRW DKI Jakarta 2010-2030 merupakan kesempatan yang tepat dan potensi besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan keadilan sosial, keberlangsungan ekonomi, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, Koalisi Warga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendesak dan mengawal dipenuhinya tuntutan ini.

—–

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Koalisi Warga untuk Jakarta 2030

Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat

Universitas Tarumanagara, Kampus 1, Gedung L, Lt. 4

Jl. S. Parman no.1, Jakarta 11440

Email. Jakarta2030@gmail.com

http://www.koalisijakarta2030.wordpress.com

Nana Firman, Kelompok Kerja untuk Kota Lestari, nanafirman@gmail.com, 0815-9108243

Irvan Pulungan, Indonesian Center for Environmental Law, irvan_pulungan@yahoo.com, 0813-87623426

Inne Rifayantina, Jaringan Relawan Kemanusiaan, inne.rifai@yahoo.com, 021-70990009

Nurkholis Hidayat, LBH Jakarta, nilkoe@gmail.com, 0858-83699373

Ubaydillah, Walhi Jakarta, ubay_masturi@yahoo.com, 0813-9896523

—–

Catatan untuk Redaksi:

• Koalisi Warga Jakarta terdiri dari masyarakat berbagai golongan, umur, latar belakang dan profesi, antara lain: Kelompok Kerja untuk Kota Lestari (Pokja Kota Lestari), Walhi Jakarta, LBH Jakarta, UPC, Institute for Ecosoc Right, Peta Hijau Indonesia, rujak.org, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), FAKTA, YLKI, Indonesia Solid Waste Association (INSWA), KPBB, ITDP, JRK, PRP, Masyarakat Air Indonesia (MAI), Green Lifestyle, Ciliwung Merdeka, Paguyuban Warga Anti Penggusuran (PAWANG), Humanitarian Forum Indonesia (HFI).

• Surat Terbuka Koalisi Warga kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Januari 2010 yang meminta Gubernur untuk secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa proses penyusunan RTRW DKI Jakarta 2010-2030 telah dimulai dan sedang berlangsung serta meminta Bappeda DKI Jakarta agar bersikap proaktif dan akomodatif terhadap partisipasi masyarakat, sementara Koalisi Warga sangat terbuka untuk berdialog dan membantu proses penyusunan Raperda RTRW yang lebih partisipatif.

• Surat jawaban dari Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Januari 2010 yang menyampaikan bahwa Bappeda Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan penyusunan Raperda RTRW DKI Jakarta 2030 sekaligus alamat situs/surat elektronik kepada publik, namun akses informasi terhadap Naskah Akademis Raperda RTRW DKI Jakarta kepada publik sangat terbatas.

• Surat-surat Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Januari, 2 , 12 dan 25 Februari 2010 yang mengundang berbagai pihak untuk diskusi tematik dalam rangka lanjutan konsultasi publik tentang Raperda RTRW DKI Jakarta 2010- 2030.

• Surat-surat tanggapan Koalisi Warga pada tanggal 3, 16 Februari dan 1 Maret 2010 atas undangan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk diskusi-diskusi tematik dengan menyampaikan keberatan Koalisi Warga untuk hadir sebelum ditetapkan terlebih dahulu prosedur dan model proses partisipasi yang menyeluruh, termasuk jadwal serta prosedur dan mekanisme pemantauan hasilnya ke dalam Raperda RTRW 2010-2030.

• Rangkaian diskusi yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi syarat-syarat “MATERI”, “JANGKAUAN” dan “METODE” dari proses partisipasi itu sendiri. Seharusnya dalam proses dengar pendapat materinya harus dipilah sesuai dengan kepentingan kelompok pemangku-kepentingan (stakeholder), bukan dibagi secara teknis-sektoral (seperti transportasi, banjir, dan lain-lain). Proses partisipasi seharusnya bertujuan MENAMPUNG KEPENTINGAN pemangku kepentingan UNTUK DIJADIKAN MASUKAN BAGI PERENCANAAN TEKNIS. Para pemangku kepentingan ini misalnya adalah: pedagang pasar, pedagang kaki lima, penghuni kampung di tengah kota, penghuni real estate/perumahan formal, organisasi keagamaan, para guru, orangtua murid, dan lain-lain. Selain itu stakeholder juga perlu dibagi menurut tingkat wilayah kepentingannya, misalnya tingkat RT/RW, tingkat bagian kota, atau tingkat regional/nasional. Proses partisipasi harus menjangkau tingkatan dimana kelompok yang diundang adalah mereka yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas mereka sehari-hari. Selama ini, yang diundang umumnya hanyalah “para ahli” dan “pengamat” yang sama sekali tidak mewakili pemangku-kepentingan. METODE pelaksanaan seri diskusi yang diselenggarakan Pemprov DKI sekarang bermasalah karena para pemangku kepentingan yang diundang tidak diberikan informasi yang akurat dan sahih sebelumnya. Sekarang ini seolah-olah Pemda tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada mereka mengenai konsekuensi-konsekuensi berbagai keputusan teknis yg diambil terhadap berbagai kelompok masyarakat. Contohnya adalah bahwa keputusan membatasi jumlah penduduk yang mengandung konsekuensi yang fatal bagi kota secara keseluruhan, misalnya terhadap keberagaman sosial, dan kemungkinan tergusurnya penduduk kelas menengah bawah dan kelas bawah. Hal ini juga berarti jumlah area yang beralih fungsi menjadi komersial akan semakin besar, dan seterusnya. Belum lagi konsekuensi dari pertambahan jumlah komuter terhadap beban ekologis kota, karena sebagian besar dari orang yg tidak tertamnpung itu kemudian menjadi komuter.

Author: Aditya Sani

I would love to encourage people to read, to think and to typewrite. Founder of Midjournal.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s