Partisipasi dan Representasi

September 18, 2012 § Leave a comment


Sejak tahun 2009, kita memiliki 560 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 132 Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan ribuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas untuk mewakili 237,641,326 penduduk Indonesia. Setiap Anggota DPR mewakili 424,359 penduduk Indonesia, dan anggota DPD mewakili daerah masing-masing. Seharusnya setiap warga negara yang mengikuti Pemilihan Legislatif memiliki keterikatan kontrak sosial dan politik sebagai pemberi amanah, sebaliknya masing-masing anggota DPR dan DPD sebagai penerima amanah dari pemilih. Artinya, setiap ucapan, sikap, tindakan, dan kebijakan semua anggota DPR dan DPD merupakan representasi dari suara rakyat (konstituen) yang diwakili di masing-masing daerah pemilihan. Begitu yang seharusnya terjadi pada tatanan yang ideal.

Masalahnya, sebelum terpilih, masing-masing Anggota DPR dan DPD mendapatkan modal kampanye yang tidak sedikit dari “pihak yang berkepentingan” yang sebetulnya tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan konstituen daerah pemilihan. Akibatnya, tatanan yang ideal seperti digambarkan pada paragraf pertama hampir mustahil untuk terjadi. Karenanya kemudian kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR dan DPD, tanpa ada reaksi apapun dari publik, selain reaksi negatif terhadap DPR dan DPR secara kelembagaan. Dengan kata lain, bila ada satu anggota DPR/DPD melanggar hukum, maka efek negatif bukan ada pada individu tersebut, tetapi kepada lembaga secara umum.

Dengan kondisi yang demikian jauh dari ideal, DPR yang memiliki fungsi pengawasan pemerintahan dan perancangan UUD tidak memiliki “pengawas kinerja” karena tidak pernah ada kontrak sosial dan politik dengan konstituen, apalagi dengan yang berbeda partai dengan anggota tetapi berasal dari satu daerah pemilihan. Padahal sejatinya, setelah setiap Anggota DPR/DPD terpilih maka yang bersangkutan mewakili daerah pemilihan secara umum (tanpa melihat partainya).

Partisipasi aktif masyarakat atas pembuatan kebijakan begitu penting, karena merekalah pemangku kepentingan yang akan dikenai  imbas langsung atas sebuah kebijakan. Sementara, representasi Anggota DPR atas masyarakat juga begitu penting, karena persoalan mendasar mengenai apapun yang diatur dalam kebijakan sudah dan akan terjadi di masyarakat.

Pertanyaan yang berulang-ulang muncul di kepala saya ketika menulis adalah: apakah Fulan (sebagai anggota masyarakat) tahu siapa yang mewakilinya di DPR dan DPD? apakah Fulan tahu kebijakan-kebijakan apa saja yang diperjuangkan oleh wakilnya di DPR dan DPD? lalu, apakah betul Fulan bisa mengusulkan secara langsung apapun ide positif yang ada di kepalanya kepada wakilnya di DPR dan DPD? Kalau semua jawaban dari 3 pertanyaan itu “tidak”, mungkin ada yang salah dengan sistem representasi di negeri ini. 

About these ads

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Partisipasi dan Representasi at Aditya Sani.

meta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,598 other followers

%d bloggers like this: