Ini soal Masa Depan. Titik!


Masa depan dari 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta (menurut BPS, 2010) dan tentu tidak lupa lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) akan di tentukan oleh 6.996.951 pemilih berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada hari ini (20 September 2012), dengan rincian:

  • wilayah Kepulauan Seribu tercatat 16.367 pemilih,
  • wilayah Jakarta Pusat tercatat 789.484 pemilih,
  • wilayah Jakarta Utara tercatat 1.168.988 pemilih,
  • wilayah Jakarta Barat tercatat 1.510.159 pemilih,
  • wilayah Jakarta Selatan tercatat 1.512.913, dan
  • wilayah Jakarta Timur tercatat 1.999.040 pemilih.

Bagi saya, hari ini sungguh bersejarah karena incumbent yang berasal dari Partai Politik pemenang pemilu dan rekan-rekan koalisi partainya ditantang oleh kandidat dari hasil koalisi dua Partai Politik yang sebetulnya tidak memiliki basis suara yang cukup besar dari sisi kader Partai. Hasil survey pada seminggu sebelum pemilihan putaran pertama menggambarkan sesuatu yang berbeda: incumbent pasti menang. Ternyata survey tinggal survey, tim sukses pongah hingga salah ambil langkah catur. Waktu seminggu sebelum pemilihan nampaknya cukup untuk merobek-robek hasil survey banyak lembaga. Persentase suara (yang walaupun tidak sampai 50%) untuk kandidat penantang di putaran pertama sebetulnya merupakan isyarat bahwa sebagian besar pemilih di DKI Jakarta menginginkan perubahan pada kepemimpinan. Sesuatu yang mengejutkan bagi banyak kalangan, termasuk kedua kandidat yang bertarung di pemilihan umum.

Meskipun melaksanakan putaran berikutnya artinya biaya tambahan yang membengkak untuk semua pihak (Negara dan kedua kandidat). Apa boleh buat pemilihan umum putaran kedua tetap harus dilaksanakan demi nilai-nilai demokrasi di Ibukota tercinta.

Tulisan ini tidak ingin bermain dengan tebak-tebakan hasil pemilihan putaran kedua, karena sejujurnya saya pun tidak bisa meramalkan dengan tepat. Satu hal yang pasti, kedua tim sukses kandidat sudah bekerja dengan segenap pikiran dan tenaga yang maksimal. Hingga bahkan berulang-ulang mengganti status BlackBerry Messenger (BBM) dengan pesan (bernada kampanye) yang sama dalam satu hari, padahal dari seluruh contact di BBM-nya paling-paling hanya 30% yang punya hak pilih. Mari kita tertawakan saja hal tersebut.

Kalau dan hanya kalau saya boleh berbicara selugas ini, sebetulnya kita (Indonesia secara umum) berada dalam masa krisis kepemimpinan, masa dimana pemimpin tidak lagi memiliki wibawa dan penegakan hukum lebih mirip “macan ompong dan bahkan tanpa kuku yang tajam”. Disaat yang bersamaan, rakyat membutuhkan suri tauladan dan inspirasi bagi keseharian mereka. Entah siapa yang salah.

Saya seorang muslim, dan saya (sangat) malu menjadi bagian dari negara mayoritas muslim dimana korupsi terjadi membabi buta. Bahkan Al-Qur’an pun dijadikan bancakan oleh koruptor di negeri ini. Karenanya, ketika memilih pemimpin, saya tidak akan pernah menggunakan indikator keimanan sebagai tolak ukur. Miris betul rasanya hati dan pikiran saya, ketika isu agama dimanfaatkan sebagai alat kampanye. Terlepas dari ikatan emosional masing-masing individu dengan agamanya, ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi dan akal sehat rakyat.

Simbol-simbol Suku Agama dan Ras (SARA) tidak selayaknya digunakan sebagai alat kampanye di kota yang sebetulnya melting-pot dari ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an Indonesia. Founding Fathers kita mungkin sedang menangisi cara berfikir rakyatnya yang dipecah belah isu SARA, dan lupa bagaimana leluhur meregang nyawa untuk menyatukan Indonesia. Hari ini, kita memilih pemimpin untuk mengarahkan bagaimana sebuah kota harus dikelola, bukan untuk menjadi Imam dalam sholat berjamaah atau berdzikir bersama. Agama itu soal Hablum-min-Allah; bersifat vertikal; bukan antar manusia. Sementara, menjadi warga kota yang baik itu soal Hablum-min-annas; bersifat horizontal; antar manusia. Karenanya, berfikir dan memilih dengan akal yang sehat dan hati yang tulus.

Banyak hal lain yang lebih mendasar dari persoalan kepemimpinan dan manajerial dalam mengelola Ibukota. Kita memerlukan pemimpin sekaligus manajer yang mampu untuk:  Mengelola dan memelihara sustainability kota sekaligus membangun dengan inovasi; Berfokus tidak hanya pada sistem dan struktur, tetapi juga pada sumber daya manusianya; Memiliki reputasi dan wibawa sehingga mampu mengontrol dan dipercaya oleh rakyat; Memiliki jangkauan berfikir dalam jangka pendek menengah dan panjang, dalam artian menguasai taktik dan strategi; Berani mengambil langkah catur ketika ketidakadilan terjadi; Dan tidak terikat pada bentuk kontrak politik apapun yang menghalangi arah kebijaksanaan.  Itu baru yang namanya Meritoktrasi dalam kepemimpinan.

Apapun hasil dari pemilihan putaran kedua ini, entah incumbent atau pun penantang, pemenang tidak akan bisa bekerja sendiri dari atas menara gading. Pemenang akan membutuhkan 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta dan lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek untuk berusaha sekuat tenaga dan menjadi warga kota yang baik, memiliki disiplin yang tinggi serta berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Tanpa hal tersebut, niscaya tidak akan ada perbaikan dan perubahan yang terjadi. Percaya pada saya!

Author: Aditya Sani

I would love to encourage people to read, to think and to typewrite. Founder of Midjournal.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s