Mari Tagih Program Kampanye #JakartaBaru

September 21, 2012 § 2 Comments

Visi Misi Pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama: “Jakarta Baru”

Visi

Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Misi

  1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah.
  2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
  3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.
  4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
  5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Program yang dikampanyekan kandidat Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama: 

Bidang penataan kota

  1. Melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh, tetapi meniadakan penggusuran.
  2. Pembangunan super-blok untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Berupa one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.

Mengatasi banjir

  1. Pembangunan embung/folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan.
  2. Membeli daerah tangkapan air seperti situ/waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
  3. Bekerja sama dengan pemerintahan di sekitar Jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta.
  4. Mengintegrasikan seluruh saluran drainage agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.

Bidang transportasi

  1. Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas pelayanan transportasi jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah.
  2. Mengganti sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. Mengutamakan people mobilization, bukan car mobilization.
  3. Memperbanyak armada angkutan umum, terutama busway di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur busway.
  4. Mengganti kendaraan umum seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
  5. Pembangunan monorail.
  6. Merintis pembangunan mrt/subway sebagai angkutan massal warga kota.
  7. Melengkapi penyediaan transportasi massal dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem electronic road pricing (erp), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja.

Bidang kesehatan

  1. Memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang saat ini menggunakan surat keterangan tidak mampu (sktm) menjadi kartu sehat yang berlaku di rumah sakit pemerintah, dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.
  2. Menyediakan pusat kesehatan masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di super blok untuk kalangan menengah ke bawah.

Bidang kesejahteraan masyarakat

  1. Membangun mall khusus untuk pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan.
  2. Merevitalisasi pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perenomian warga kota.

Bidang kebudayaan

  1. Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.
  2. Menyediakan ruang-ruang publik sebagai fasilitas pergaulan warga dan sarana tempat mengekspresikan diri.
  3. Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif.
  4. Merevitalisasi melengkapi fasilitas kawasan old batavia agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.

Bidang pelayanan publik

  1. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional
  2. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
  3. Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan polisi pamong praja melakukan kekerasan terhadap warga
  4. Gubernur dan wakil gubernur berkomitmen untuk tidak menggunakan voorrijder sehingga bisa merasakan keadaan yang sesungguhnya sedang dialami warga
  5. Gubernur dan wakil gubernur hanya akan berada di kantor selama 1 jam saja, dan sisanya meninjau proses pembangunan dna pelayanan publik di lapangan

—-

Sumber: Website Resmi Pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama

Ini soal Masa Depan. Titik!

September 20, 2012 § Leave a comment

Masa depan dari 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta (menurut BPS, 2010) dan tentu tidak lupa lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) akan di tentukan oleh 6.996.951 pemilih berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada hari ini (20 September 2012), dengan rincian:

  • wilayah Kepulauan Seribu tercatat 16.367 pemilih,
  • wilayah Jakarta Pusat tercatat 789.484 pemilih,
  • wilayah Jakarta Utara tercatat 1.168.988 pemilih,
  • wilayah Jakarta Barat tercatat 1.510.159 pemilih,
  • wilayah Jakarta Selatan tercatat 1.512.913, dan
  • wilayah Jakarta Timur tercatat 1.999.040 pemilih.

Bagi saya, hari ini sungguh bersejarah karena incumbent yang berasal dari Partai Politik pemenang pemilu dan rekan-rekan koalisi partainya ditantang oleh kandidat dari hasil koalisi dua Partai Politik yang sebetulnya tidak memiliki basis suara yang cukup besar dari sisi kader Partai. Hasil survey pada seminggu sebelum pemilihan putaran pertama menggambarkan sesuatu yang berbeda: incumbent pasti menang. Ternyata survey tinggal survey, tim sukses pongah hingga salah ambil langkah catur. Waktu seminggu sebelum pemilihan nampaknya cukup untuk merobek-robek hasil survey banyak lembaga. Persentase suara (yang walaupun tidak sampai 50%) untuk kandidat penantang di putaran pertama sebetulnya merupakan isyarat bahwa sebagian besar pemilih di DKI Jakarta menginginkan perubahan pada kepemimpinan. Sesuatu yang mengejutkan bagi banyak kalangan, termasuk kedua kandidat yang bertarung di pemilihan umum.

Meskipun melaksanakan putaran berikutnya artinya biaya tambahan yang membengkak untuk semua pihak (Negara dan kedua kandidat). Apa boleh buat pemilihan umum putaran kedua tetap harus dilaksanakan demi nilai-nilai demokrasi di Ibukota tercinta.

Tulisan ini tidak ingin bermain dengan tebak-tebakan hasil pemilihan putaran kedua, karena sejujurnya saya pun tidak bisa meramalkan dengan tepat. Satu hal yang pasti, kedua tim sukses kandidat sudah bekerja dengan segenap pikiran dan tenaga yang maksimal. Hingga bahkan berulang-ulang mengganti status BlackBerry Messenger (BBM) dengan pesan (bernada kampanye) yang sama dalam satu hari, padahal dari seluruh contact di BBM-nya paling-paling hanya 30% yang punya hak pilih. Mari kita tertawakan saja hal tersebut.

Kalau dan hanya kalau saya boleh berbicara selugas ini, sebetulnya kita (Indonesia secara umum) berada dalam masa krisis kepemimpinan, masa dimana pemimpin tidak lagi memiliki wibawa dan penegakan hukum lebih mirip “macan ompong dan bahkan tanpa kuku yang tajam”. Disaat yang bersamaan, rakyat membutuhkan suri tauladan dan inspirasi bagi keseharian mereka. Entah siapa yang salah.

Saya seorang muslim, dan saya (sangat) malu menjadi bagian dari negara mayoritas muslim dimana korupsi terjadi membabi buta. Bahkan Al-Qur’an pun dijadikan bancakan oleh koruptor di negeri ini. Karenanya, ketika memilih pemimpin, saya tidak akan pernah menggunakan indikator keimanan sebagai tolak ukur. Miris betul rasanya hati dan pikiran saya, ketika isu agama dimanfaatkan sebagai alat kampanye. Terlepas dari ikatan emosional masing-masing individu dengan agamanya, ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi dan akal sehat rakyat.

Simbol-simbol Suku Agama dan Ras (SARA) tidak selayaknya digunakan sebagai alat kampanye di kota yang sebetulnya melting-pot dari ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an Indonesia. Founding Fathers kita mungkin sedang menangisi cara berfikir rakyatnya yang dipecah belah isu SARA, dan lupa bagaimana leluhur meregang nyawa untuk menyatukan Indonesia. Hari ini, kita memilih pemimpin untuk mengarahkan bagaimana sebuah kota harus dikelola, bukan untuk menjadi Imam dalam sholat berjamaah atau berdzikir bersama. Agama itu soal Hablum-min-Allah; bersifat vertikal; bukan antar manusia. Sementara, menjadi warga kota yang baik itu soal Hablum-min-annas; bersifat horizontal; antar manusia. Karenanya, berfikir dan memilih dengan akal yang sehat dan hati yang tulus.

Banyak hal lain yang lebih mendasar dari persoalan kepemimpinan dan manajerial dalam mengelola Ibukota. Kita memerlukan pemimpin sekaligus manajer yang mampu untuk:  Mengelola dan memelihara sustainability kota sekaligus membangun dengan inovasi; Berfokus tidak hanya pada sistem dan struktur, tetapi juga pada sumber daya manusianya; Memiliki reputasi dan wibawa sehingga mampu mengontrol dan dipercaya oleh rakyat; Memiliki jangkauan berfikir dalam jangka pendek menengah dan panjang, dalam artian menguasai taktik dan strategi; Berani mengambil langkah catur ketika ketidakadilan terjadi; Dan tidak terikat pada bentuk kontrak politik apapun yang menghalangi arah kebijaksanaan.  Itu baru yang namanya Meritoktrasi dalam kepemimpinan.

Apapun hasil dari pemilihan putaran kedua ini, entah incumbent atau pun penantang, pemenang tidak akan bisa bekerja sendiri dari atas menara gading. Pemenang akan membutuhkan 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta dan lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek untuk berusaha sekuat tenaga dan menjadi warga kota yang baik, memiliki disiplin yang tinggi serta berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Tanpa hal tersebut, niscaya tidak akan ada perbaikan dan perubahan yang terjadi. Percaya pada saya!

Pendidikan dan Memasang Lampu di Langit-langit

September 19, 2012 § Leave a comment

Saya punya kebiasaan aneh (yang sepertinya juga dilakukan banyak orang) membaca cepat sembari duduk di closet, kamar mandi. Sebuah waktu nan singkat, tetapi begitu efisien digunakan. Biasanya, dalam waktu yang singkat tersebut saya membaca sebuah bab dari buku yang saya miliki. Apapun bukunya. Salah satu yang paling rutin saya baca adalah majalah Tempo. Pagi ini, saya membaca sebuah sub-bab berjudul “March to Modernity” dalam buku “New Asian Hemisphere”, yang ditulis oleh Kishore Mahbubani.

Dalam sub-bab itu dinarasikan bagaimana modernitas begitu didambakan oleh 6,5 miliar orang yang hidup di Asia dan Afrika, dan bagaimana kemiskinan selama ini dirasakan baik oleh Mahbubani, maupun miliaran orang lainnya. Kemiskinan yang disebut Mahbubani sebagai masa ‘pramodern’ dengan indikator tidak adanya ‘flush toilet’, dan barang-barang lain seperti televisi berwarna, kulkas dan mesin cuci di dalam rumahnya.  Barang-barang yang menjadi indikator tersebut memang simbol-simbol dari modernitas, dimana dunia menjadi semakin paralel, dan tangan-tangan manusia yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sekalipun mulai digantikan oleh mesin-mesin.

Ketika banyak kalangan menengah yang berpendidikan begitu menentang televisi karena memiliki kemampuan merusak (bila terjadi kecanduan menonton). Mahbubani justru menganggap kehadiran televisi berwarna dengan tayangan-tayangannya menghadirkan mimpi dan harapan bagi orang-orang yang menyaksikannya, termasuk dirinya sendiri ketika masa mudanya.

Saya kemudian tergelitik dengan sub-bab yang baru saja saya baca, dan mulai berimajinasi. Imajinasi saya tiba-tiba terhubung dengan bagaimana seseorang mengganti lampu yang mati di langit-langit rumahnya, sementara tinggi orang tersebut hanya 160 cm dan tinggi langit-langit rumahnya 220 cm. Tentu ada alat bantu yang akan dibutuhkan untuk orang tersebut melampau selisih tinggi 60 cm antara dirinya dengan langit-langit rumah. Apakah sebuah bangku untuk dipijaknya, meja atau mungkin lebih baik lagi sebuah tangga. Sebentar, lalu apa hubungannya dengan tulisan dari Kishore Mahbubani?

Begini, anggaplah kondisi dimana lampu mati di rumah orang tadi adalah kondisi yang sama dengan kemiskinan. Langit-langit rumah sebagai cakrawala berfikir, atau ilmu pengetahuan di dalam pikiran kita. Ketika, lampu mati tentu terasa tidak ada harapan, bahkan nyala lilin-lilin kecil sekalipun. Lampu (yang juga merupakan simbol modernitas) dalam kondisi menyala saya sejajarkan dengan kondisi dimana seseorang mendapatkan pencerahan. Dapat melihat sekelilingnya dengan lebih baik karena memiliki sesuatu yang menyala di langit-langit rumahnya.

Orang dalam ilustrasi diatas adalah kita, bagian dari 6,5 miliar penduduk Asia dan Afrika. Untuk bisa menyalakan lampu tadi, tentu dibutuhkan alat bantu dalam bentuk apapun. Bagi saya, alat bantu yang saya maksud adalah pendidikan. Semakin tinggi tangga pendidikan yang bisa kita pijak, maka semakin tinggilah capaian pencerahan yang bisa kita capai. Dus, impian yang selama ini hanya ada di depan televisi berwarna tidak lagi sekedar impian. Ketika itulah kemudian modernitas di alam pikiran mampu kita capai. Sebuah modal yang sangat mendasar untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik.

Tangga seperti juga pijakan lain yang kita gunakan sebagai alat bantu, tentu tidak akan datang begitu saja. Tidak mungkin terjadi di dunia ini, sebuah tangga menghampiri orang yang akan mengganti lampu di rumahnya. Karenanya, kita harus mencari sendiri dengan berusaha. Hal yang sama yang terjadi dengan pendidikan. Kita tidak mungkin tiba-tiba menjadi berwawasan, pasti ada usaha yang dilakukan. Cara yang paling mudah untuk mengawalinya adalah dengan memulai kebiasaan membaca.

Partisipasi dan Representasi

September 18, 2012 § Leave a comment

Sejak tahun 2009, kita memiliki 560 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 132 Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan ribuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas untuk mewakili 237,641,326 penduduk Indonesia. Setiap Anggota DPR mewakili 424,359 penduduk Indonesia, dan anggota DPD mewakili daerah masing-masing. Seharusnya setiap warga negara yang mengikuti Pemilihan Legislatif memiliki keterikatan kontrak sosial dan politik sebagai pemberi amanah, sebaliknya masing-masing anggota DPR dan DPD sebagai penerima amanah dari pemilih. Artinya, setiap ucapan, sikap, tindakan, dan kebijakan semua anggota DPR dan DPD merupakan representasi dari suara rakyat (konstituen) yang diwakili di masing-masing daerah pemilihan. Begitu yang seharusnya terjadi pada tatanan yang ideal.

Masalahnya, sebelum terpilih, masing-masing Anggota DPR dan DPD mendapatkan modal kampanye yang tidak sedikit dari “pihak yang berkepentingan” yang sebetulnya tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan konstituen daerah pemilihan. Akibatnya, tatanan yang ideal seperti digambarkan pada paragraf pertama hampir mustahil untuk terjadi. Karenanya kemudian kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR dan DPD, tanpa ada reaksi apapun dari publik, selain reaksi negatif terhadap DPR dan DPR secara kelembagaan. Dengan kata lain, bila ada satu anggota DPR/DPD melanggar hukum, maka efek negatif bukan ada pada individu tersebut, tetapi kepada lembaga secara umum.

Dengan kondisi yang demikian jauh dari ideal, DPR yang memiliki fungsi pengawasan pemerintahan dan perancangan UUD tidak memiliki “pengawas kinerja” karena tidak pernah ada kontrak sosial dan politik dengan konstituen, apalagi dengan yang berbeda partai dengan anggota tetapi berasal dari satu daerah pemilihan. Padahal sejatinya, setelah setiap Anggota DPR/DPD terpilih maka yang bersangkutan mewakili daerah pemilihan secara umum (tanpa melihat partainya).

Partisipasi aktif masyarakat atas pembuatan kebijakan begitu penting, karena merekalah pemangku kepentingan yang akan dikenai  imbas langsung atas sebuah kebijakan. Sementara, representasi Anggota DPR atas masyarakat juga begitu penting, karena persoalan mendasar mengenai apapun yang diatur dalam kebijakan sudah dan akan terjadi di masyarakat.

Pertanyaan yang berulang-ulang muncul di kepala saya ketika menulis adalah: apakah Fulan (sebagai anggota masyarakat) tahu siapa yang mewakilinya di DPR dan DPD? apakah Fulan tahu kebijakan-kebijakan apa saja yang diperjuangkan oleh wakilnya di DPR dan DPD? lalu, apakah betul Fulan bisa mengusulkan secara langsung apapun ide positif yang ada di kepalanya kepada wakilnya di DPR dan DPD? Kalau semua jawaban dari 3 pertanyaan itu “tidak”, mungkin ada yang salah dengan sistem representasi di negeri ini. 

Tata Ruang untuk Kita: Panduan bagi Masyarakat Awam (dari @RuangJakarta)

September 17, 2012 § Leave a comment

Tata Ruang Wilayah Kota menentukan bagaimana sebuah kota dibangun dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Bagi saya, peran sebuah kota begitu besar dan penting dalam mengarahkan masa depan hidup penduduknya. Dari mulai soal selokan di depan rumah, ruang hijau di sebuah rumah/ bangunan hingga soal besaran trotoar bagi pejalan kaki yang layak. Dari mulai soal lokasi pasar yang seharusnya hingga soal transportasi publik yang digunakan masyarakat. Karenanya, sebagai warga (yang baik) sudah seharusnya kita mengerti dan memahami rancangan tata ruang wilayah kota dimana kita hidup dan bekerja.

Memang mempelajari soal tata ruang dan perencanaannya bukan perkara mudah. Selain karena masalah bahasa teknis yang digunakan dalam publikasinya dan sosialisasi dari pemerintah kota yang begitu minim. Makanya, tidak banyak yang paham mengenai hal ini. Akan tetapi, tidak pernah ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu. Banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai tata ruang dan perencanaannya, diantara banyak sumber, salah satunya bisa dilihat pada blog berjudul perencanaan kota atau ikuti tulisan-tulisan mengenai perkotaan yang hadir di Rujak.org.

Untuk mengetahui bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta dalam Jangka Panjang BAPPEDA DKI JAKARTA merilis RTRW dalam bentuk yang sederhana yang bisa dilihat di sini.

Sementara itu, Rujak Center for Urban Studies (RCUS) menyusunan media peraga dalam bentuk online dengan harapan agar masyarakat dibekali pengetahuan dan memulai dari titik nol yang sama. Di saat bersamaan RCUS berharap agar masyarakat paska membaca maupun menonton alat peraga (video yang saya embed di atas dan link publikasi di bawah) dapat merasa tergelitik untuk berpartisipasi aktif dalam praktek penataan ruang. Panduan dalam bentuk publikasi tersebut bisa dilihat di sini.

Cities for People, not for Automobiles

September 15, 2012 § Leave a comment

Jakarta has been my city for almost 26th years. I could say Jakarta is the breath that lengthens my days. Days go by. Jakarta has now become a monster who ate itself. It’s now almost a rather frustrating and depressing to live in Jakarta, cause only by the traffic jam. I use car for myself in such an egocentric way. The question would be, do I have an option? Nope.

Most people think the way I do (as stated above). They did. If not, why they keep on buying automobiles through consumer credit line? Don’t they know that the option they pick going to stress them with high interest rates? Yes, they do know that, and they take the risk. Because they know the government is working in a slow pace in making progress, while business ran way too fast as usual.

I don’t know for other people, but for me, Jakarta got a major problem made by the system (economy and politic), its own citizen and goes on without something that I called as a “leadership with a-political-will”. These problems have made me think that if changes for Jakarta are too hard to make, in the future no-matter-what I don’t want to raise my children and grandson here. There are too many automobiles and motorcycle, and too few public spaces used as green belt in Jakarta. The city is (maybe) built for cars, not for the industry. Thus, the question people keep asking is more and more infrastructures for cars. Built more streets they said, as if the city still has unoccupied land.

I know, I know you guys work for the automobiles and consumer credit banking industry. You simply have to keep selling those cars and motorcycles. Yeah, one gotta do what one gotta do to earn a living. What kind of live do you have in Jakarta? The one with a rather super-exhausting added with extra pollutant in it? Am sincerely happy that you all live your life to the fullest. Hahaha.. Hope your daughter and son survive the extra pollutant; I heard that those extras are a major silent-killer in the city.

Do you know what I dream about Jakarta? A city with lots of these things:

  • New governor whose also an inspiring leader with political will to act;
  • New city grand design regulation created with active public participation;
  • Pedestrian areas and bicycle paths all over the city;
  • Integrated Bus Rapid Transit, Mono-Rail Train and feeder Buses to maintain mobility without hurting sustainability;
  • Condos, lofts, and subsidized apartments with “sky gardens” around each business district with reasonable price;
  • Schools that ensure students creativity, teach about entrepreneurship and inspire the students about leadership and ethics;
  • Equal work opportunity for all citizens;
  • Healthy good-food culture with fresh food stalls on every streets;
  • Community Spaces or Building to maintain neighborhood bonds and enrich our socio-cultural value;
  • Parks (green belt) and public spaces with Wi-Fi connections to waste some times after office hours;
  • Waste management that ensure waste recycled into energy resources.

As for today, what we need is citizen’s active participation in building this dream to come to live. While in a more global views, political leadership with grand strategic design, technical issues, on-field-implementation and citizenship should be highlighted as the future fixer of Jakarta.

I know, I know, I sounded like a day-dreamer, but do take a look at this websites: http://www.citiesforpeople.net; and listen to Jaime Lerner (ex-mayor of Curitiba, Brazil) here, am not dreaming. My dream city does exist, only not in Jakarta.

Mudik Membawa Celaka

August 23, 2012 § Leave a comment

Mudik sebuah tradisi yang hanya ada di Indonesia, dan hanya berlaku untuk mereka yang merantau dan bekerja di Jakarta. Berbanding dengan jumlah penduduk di seluruh Indonesia yang 237,641,326, jumlah penduduk yang menjalankan tradisi mudik tahun 2012 ini lebih kurang 7.738.989 orang. Melihat perbandingan tersebut, sebetulnya jumlah pemudik tidak terlalu banyak. Tetapi menjadi signifikan karena mereka berjalan pada waktu yang bersamaan dan menumpuk di titik-titik tertentu dengan persebaran yang cukup luas. Dari bandar udara hingga terminal bus bayangan. Dari ruas jalan tol hingga ruas jalan alternatif di pelosok jawa.

Dengan total 7,7 juta orang pemudik, sejak H-8 hingga H+2 terjadi 3600 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian: 638 orang meninggal dunia, 994 orang luka berat, dan 3.444 orang menderita luka ringan. Kecelakaan tersebut, umumnya menimpa para pengendara sepeda motor, sebanyak 3.805 pengendara. Untuk mobil penumpang sebanyak 871 kejadian dan mobil bus sebanyak 196. Pengendara sepeda motor mendominasi jumlah pengendara yang mengalami kecelakaan karena umumnya mereka lalai di jalan, dengan sebab diantaranya stamina pengendara yang tidak prima, jarak dan waktu tempuh yang cukup jauh, dan jumlah penumpang yang melebih batas.

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah dalam hal ini (Kementerian Perhubungan) bersama dengan Divisi Lalu Lintas POLRI harus mampu mencarikan solusi, tentu dengan bekerja sama dengan BUMN dan Pihak Swasta penyedia angkutan mudik. Berdasarkan trend yang ada, pemudik lebih memilih angkutan jalan (darat: kereta api, bus, mobil, dan motor). Alangkah lebih baik, bila Kementerian Perhubungan mengeluarkan larangan mudik menggunakan motor, lalu berkoordinasi dengan LANTAS POLRI untuk mendisiplinkan pengendara dan menghimbau PT KAI agar mengajukan penambahan lajur rel dan jumlah kereta api yang beroperasi, agar masyarakat yang tidak mampu bisa memiliki pilihan lain di luar menggunakan motor.

Yang lebih penting dan mendasar lagi, diperlukan edukasi dengan kurikulum yang tepat bagi pengendara di seluruh Indonesia, sebelum mereka diijinkan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Kesadaran berkendara dengan baik belum banyak dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor di Indonesia, terutama motor. Hal-hal yang sangat sederhana tetapi sangat penting seperti: pemakaian Helm, penggunaan lajur di jalan raya, batas jumlah penumpang, batas kecepatan tempuh di jalan, kewajiban beristirahat bila lelah berkendara, dan lain-lain. Bahkan untuk hal-hal tersebut diatas pun, pengendara di Indonesia belum mampu berdisiplin. Padahal, nyawa mereka yang menjadi taruhannya.

Perusahaan-perusahaan produsen kendaraan bermotor, bisa mengambil peran disini dengan menyelenggarakan program edukasi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan LANTAS POLRI sebagai bagian dari Corporate Social Reponsibility. Karena bisnis, bukan hanya soal mencari keuntungan semata, tetapi juga soal menciptakan value bagi masyarakat luas dan stakeholders perusahaan.

Where Am I?

You are currently browsing the AT WORK category at Aditya Sani.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,603 other followers