Cities for People, not for Automobiles

Jakarta has been my city for almost 26th years. I could say Jakarta is the breath that lengthens my days. Days go by. Jakarta has now become a monster who ate itself. It’s now almost a rather frustrating and depressing to live in Jakarta, cause only by the traffic jam. I use car for myself in such an egocentric way. The question would be, do I have an option? Nope.

Most people think the way I do (as stated above). They did. If not, why they keep on buying automobiles through consumer credit line? Don’t they know that the option they pick going to stress them with high interest rates? Yes, they do know that, and they take the risk. Because they know the government is working in a slow pace in making progress, while business ran way too fast as usual.

I don’t know for other people, but for me, Jakarta got a major problem made by the system (economy and politic), its own citizen and goes on without something that I called as a “leadership with a-political-will”. These problems have made me think that if changes for Jakarta are too hard to make, in the future no-matter-what I don’t want to raise my children and grandson here. There are too many automobiles and motorcycle, and too few public spaces used as green belt in Jakarta. The city is (maybe) built for cars, not for the industry. Thus, the question people keep asking is more and more infrastructures for cars. Built more streets they said, as if the city still has unoccupied land.

I know, I know you guys work for the automobiles and consumer credit banking industry. You simply have to keep selling those cars and motorcycles. Yeah, one gotta do what one gotta do to earn a living. What kind of live do you have in Jakarta? The one with a rather super-exhausting added with extra pollutant in it? Am sincerely happy that you all live your life to the fullest. Hahaha.. Hope your daughter and son survive the extra pollutant; I heard that those extras are a major silent-killer in the city.

Do you know what I dream about Jakarta? A city with lots of these things:

  • New governor whose also an inspiring leader with political will to act;
  • New city grand design regulation created with active public participation;
  • Pedestrian areas and bicycle paths all over the city;
  • Integrated Bus Rapid Transit, Mono-Rail Train and feeder Buses to maintain mobility without hurting sustainability;
  • Condos, lofts, and subsidized apartments with “sky gardens” around each business district with reasonable price;
  • Schools that ensure students creativity, teach about entrepreneurship and inspire the students about leadership and ethics;
  • Equal work opportunity for all citizens;
  • Healthy good-food culture with fresh food stalls on every streets;
  • Community Spaces or Building to maintain neighborhood bonds and enrich our socio-cultural value;
  • Parks (green belt) and public spaces with Wi-Fi connections to waste some times after office hours;
  • Waste management that ensure waste recycled into energy resources.

As for today, what we need is citizen’s active participation in building this dream to come to live. While in a more global views, political leadership with grand strategic design, technical issues, on-field-implementation and citizenship should be highlighted as the future fixer of Jakarta.

I know, I know, I sounded like a day-dreamer, but do take a look at this websites: http://www.citiesforpeople.net; and listen to Jaime Lerner (ex-mayor of Curitiba, Brazil) here, am not dreaming. My dream city does exist, only not in Jakarta.

Mudik Membawa Celaka

Mudik sebuah tradisi yang hanya ada di Indonesia, dan hanya berlaku untuk mereka yang merantau dan bekerja di Jakarta. Berbanding dengan jumlah penduduk di seluruh Indonesia yang 237,641,326, jumlah penduduk yang menjalankan tradisi mudik tahun 2012 ini lebih kurang 7.738.989 orang. Melihat perbandingan tersebut, sebetulnya jumlah pemudik tidak terlalu banyak. Tetapi menjadi signifikan karena mereka berjalan pada waktu yang bersamaan dan menumpuk di titik-titik tertentu dengan persebaran yang cukup luas. Dari bandar udara hingga terminal bus bayangan. Dari ruas jalan tol hingga ruas jalan alternatif di pelosok jawa.

Dengan total 7,7 juta orang pemudik, sejak H-8 hingga H+2 terjadi 3600 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian: 638 orang meninggal dunia, 994 orang luka berat, dan 3.444 orang menderita luka ringan. Kecelakaan tersebut, umumnya menimpa para pengendara sepeda motor, sebanyak 3.805 pengendara. Untuk mobil penumpang sebanyak 871 kejadian dan mobil bus sebanyak 196. Pengendara sepeda motor mendominasi jumlah pengendara yang mengalami kecelakaan karena umumnya mereka lalai di jalan, dengan sebab diantaranya stamina pengendara yang tidak prima, jarak dan waktu tempuh yang cukup jauh, dan jumlah penumpang yang melebih batas.

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah dalam hal ini (Kementerian Perhubungan) bersama dengan Divisi Lalu Lintas POLRI harus mampu mencarikan solusi, tentu dengan bekerja sama dengan BUMN dan Pihak Swasta penyedia angkutan mudik. Berdasarkan trend yang ada, pemudik lebih memilih angkutan jalan (darat: kereta api, bus, mobil, dan motor). Alangkah lebih baik, bila Kementerian Perhubungan mengeluarkan larangan mudik menggunakan motor, lalu berkoordinasi dengan LANTAS POLRI untuk mendisiplinkan pengendara dan menghimbau PT KAI agar mengajukan penambahan lajur rel dan jumlah kereta api yang beroperasi, agar masyarakat yang tidak mampu bisa memiliki pilihan lain di luar menggunakan motor.

Yang lebih penting dan mendasar lagi, diperlukan edukasi dengan kurikulum yang tepat bagi pengendara di seluruh Indonesia, sebelum mereka diijinkan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Kesadaran berkendara dengan baik belum banyak dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor di Indonesia, terutama motor. Hal-hal yang sangat sederhana tetapi sangat penting seperti: pemakaian Helm, penggunaan lajur di jalan raya, batas jumlah penumpang, batas kecepatan tempuh di jalan, kewajiban beristirahat bila lelah berkendara, dan lain-lain. Bahkan untuk hal-hal tersebut diatas pun, pengendara di Indonesia belum mampu berdisiplin. Padahal, nyawa mereka yang menjadi taruhannya.

Perusahaan-perusahaan produsen kendaraan bermotor, bisa mengambil peran disini dengan menyelenggarakan program edukasi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan LANTAS POLRI sebagai bagian dari Corporate Social Reponsibility. Karena bisnis, bukan hanya soal mencari keuntungan semata, tetapi juga soal menciptakan value bagi masyarakat luas dan stakeholders perusahaan.