[PENTING] Ini soal Tenun Kebangsaan. Titik! (oleh: @AniesBaswedan)

Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Tidak juga untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, melindungi setiap anak bangsa!

Tak penting jumlahnya, tak penting siapanya. Setiap orang wajib dilindungi. Janji pertama Republik ini: melindungi segenap bangsa Indonesia. Saat ada warga negara yang harus mengungsi di negeri sendiri, bukan karena dihantam bencana alam tetapi karena diancam saudara sebangsa, Republik ini telah ingkar janji. Akhir-akhir ini nyawa melayang, darah terbuang percuma ditebas saudara sebahasa di negeri kelahirannya. Kekerasan terjadi dan berulang. Lalu berseliweran kata minoritas, mayoritas di mana-mana.

Bangsa ini harus tegas: berhenti bicara minoritas dan mayoritas dalam urusan kekerasan. Kekerasan ini terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. Ini soal sekelompok warga negara menyerang warga negara lainnya. Kelompok demi kelompok warga negara secara kolektif menganiaya sesama anak bangsa. Mereka merobek tenun kebangsaan!

Tenun kebangsaan itu dirobek, diiringi berbagai macam pekikan seakan boleh dan benar. Kesemuanya terjadi secara amat eksplisit, terbuka dan brutal. Apa sikap negara dan bangsa ini? Diam? Membiarkan? Tidak! Republik ini tak pantas loyo-lunglai menghadapi warga negara yang pilih pakai pisau, pentungan, parang, bahkan pistol untuk ekspresikan perasaan, keyakinan, dan pikirannya. Mereka tidak sekadar melanggar hukum, tetapi merontokkan ikatan kebangsaan yang dibangun amat lama dan amat serius ini.

Mereka bukan cuma kriminal, mereka perobek tenun kebangsaan. Tenun kebangsaan itu dirajut dengan amat berat dan penuh keberanian. Para pendiri republik sadar bahwa bangsa di Nusantara ini amat bineka. Kebinekaan bukan barang baru. Sejak negara ini belum lahir semua sudah paham. Kebinekaan di Nusantara adalah fakta, bukan masalah! Tenun kebangsaan ini dirajut dari kebinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Setiap benang membawa warna sendiri. Persimpulannya yang erat menghasilkan kekuatan. Perajutan tenun ini pun belum selesai. Ada proses terus-menerus. Ada dialog dan tawar-menawar antar-unsur yang berjalan amat dinamis di tiap era. Setiap keseimbangan di suatu era bisa berubah pada masa berikutnya.

Warga negara, penganut agama

Dalam beberapa kekerasan belakangan ini, salah satu sumber masalah adalah kegagalan membedakan ”warga negara” dan ”penganut sebuah agama”. Perbedaan aliran atau keyakinan tak dimulai bulan lalu. Usia perbedaannya sudah ratusan, bahkan ribuan tahun dan ada di seluruh dunia. Perbedaan ini masih berlangsung terus dan belum ada tanda akan selesai minggu depan. Jadi, di satu sisi, negara tak perlu berpretensi akan menyelesaikan perbedaan alirannya. Di sisi lain, aliran atau keyakinan bisa saja berbeda tetapi semua warga negara republik sama. Konsekuensinya, seluruh tindakan mereka dibatasi aturan dan hukum republik yang sama. Di sini negara bisa berperan.

Negara memang tak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warganya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Jadi, dialog antar-pemikiran, aliran atau keyakinan setajam apa pun boleh, begitu berubah jadi kekerasan, maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukumnya. Negara jangan mencampuradukkan friksi/konflik antarpenganut aliran/keyakinan dengan friksi/konflik antarwarga senegara.

Dalam menegakkan hukum, negara harus melihat semua pihak semata sebagai warga negara dan hanya berpihak pada aturan. Aparat keamanan harus hadir melindungi ”warga-negara” bukan melindungi ”pengikut” keyakinan/ajaran tertentu. Begitu pula jika ada kekerasan, aparat hadir untuk menangkap ”warga-negara” pelaku kekerasan, bukan menangkap ”pengikut” keyakinan yang melakukan kekerasan.

Menjaga tenun kebangsaan dengan membangun semangat saling menghormati serta toleransi itu baik dan perlu. Di sini pendidikan berperan penting. Namun, itu semua tak cukup dan takkan pernah cukup. Menjaga tenun kebangsaan itu juga dengan menjerakan setiap perobeknya. Bangsa dan negara ini boleh pilih: menyerah atau ”bertarung” menghadapi para perobek itu. Jangan bangsa ini dan pengurus negaranya mempermalukan diri sendiri di hadapan penulis sejarah bahwa bangsa ini gagah memesona saat mendirikan negara bineka tetapi lunglai saat mempertahankan negara bineka.

Membiarkan kekerasan adalah pesan paling eksplisit dari negara bahwa kekerasan itu boleh, wajar, dipahami, dan dilupakan. Ingat, kekerasan itu menular. Dan, pembiaran adalah resep paling mujarab agar kekerasan ditiru dan meluas. Pembiaran juga berbahaya karena tiap robekan di tenun kebangsaan efeknya amat lama. Menyulam kembali tenun yang robek hampir pasti tak bisa memulihkannya. Tenun yang robek selalu ada bekas, selalu ada cacat.

Ada seribu satu pelanggaran hukum di Republik ini, tetapi gejala merebaknya kekerasan dan perobekan tenun kebangsaan itu harus jadi prioritas utama untuk dibereskan. Untuk menyejahterakan bangsa semua orang boleh ”turun-tangan”, tetapi menegakkan hukum hanya aparat yang boleh ”turun-tangan”. Penegak hukum dibekali senjata tujuannya bukan untuk tampil gagah saat upacara, melainkan untuk melindungi warga negara saat menegakkan hukum. Negara harus berani dan menang ”bertarung” melawan para perobek. Saat tenun kebangsaan terancam itulah negara harus membuktikan di Republik ini ada kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tetapi tak ada kebebasan melakukan kekerasan.

Aturan hukumnya ada, aparat penegaknya komplet. Jadi, begitu ada warga negara yang pilih melanggar dan meremehkan aturan hukum untuk merobek tenun kebangsaan, sikap negara hanya satu: ganjar mereka dengan hukuman yang amat menjerakan. Bukan cuma tokoh-tokohnya yang dihukum. Setiap gelintir orang yang terlibat dihukum tanpa pandang agama, etnis, atau partai. Itu sebagai pesan pada semua: jangan pernah coba-coba merobek tenun kebangsaan! Ketegasan dalam menjerakan perobek tenun kebangsaan membuat setiap orang sadar, memilih kekerasan sama dengan memilih diganjar dengan hukuman menjerakan. Ada kepastian konsekuensi.

Ingat, Republik ini didirikan oleh para pemberani: berani dirikan negara yang bineka. Kini pengurus negara diuji. Punyakah keberanian untuk menjaga dan merawat kebinekaan itu secara tanpa syarat. Biarkan kita semua—dan kelak anak cucu kita—bangga bahwa Republik ini tetap dirawat oleh para pemberani.

Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)

Artikel ini dimuat di Kompas 11 September 2012. Sumber: Website Paramadina

Lowongan Kerja: Interpreter Bahasa dan Administrator (project based)

Departemen Media dan Broadcast dari Indonesia SEA Games Organizing Committee (INASOC) membutuhkan:

  1. 2 (dua) orang Interpreter untuk ditempatkan di Media Press Center sebagai penerjemah rekan-rekan media asing. Lama project: 15 hari sejak tanggal 7 November 2011. Jam kerja: 8 pagi sampai 10 malam. Syarat: fasih berbahasa inggris lisan dan tulisan. Fee: 5 Juta rupiah.
  2. 1 orang Administrator untuk ditempatkan di Kantor Departemen Media Services. Lama project: kurang lebih 1 bulan sejak tanggal 1 November 2011. Jam kerja: 8 pagi sampai 10 malam. Syarat: fasih menggunakan Microsoft Office (terutama: ms. Excel dan ms. Office). Fee: 2,5 Juta rupiah.

Bagi yang berminat, harap segera mengirimkan CV, foto dan copy-scan KTP ke aditya.r.sani@gmail.com . Ditunggu sampai tanggal 28 Oktober 2011 ya!

Terima kasih! 😀

#KompetisiDesain Merchandise #seag2011

Ada informasi lomba nih dari akun resmi @seag2011. Mari kita ikutaaaan…

  • RT @seag2011: Tuips, akan ada #KompetisiDesain Merchandise #seag2011. Siapa mau ikutaaaan? 😀
  • RT @seag2011: Yang mau tau soal #KompetisiDesain Merchandise #seag2011, besok (04/07/2011) jam 2 siang kami tunggu di Sekretariat INASOC, FX lantai 19. Atau ..
  • RT @seag2011: …tunggu informasi selanjutnya mengenai #KompetisiDesain Merchandise #seag2011 via tweet kami & website SEAGSTORE.com (live mulai besok, 04/07/2011).

PS: Nanti saya update informasi selanjutnya ya, stay tuned disini atau tunggu website SEAGSTORE.com online! 😀

Diplomasi Ala Bugis

Sebelum saya menjabat sebagai WAPRES, karakter dan watak orang Bugis sangat jarang yang mengenalnya di belahan nusantara ini. Bahkan ada banyak pendapat yang keliru dan menyangka orang bugis adalah bangsa yang keras dan tidak pernah kenal kompromi. Ini jika melihat dari sejarah banyak yang menganggap bahwa orang bugis adalah bajak laut pada masa silam. Anggapan ini sungguh tidak berdasar dan keliru.

Orang bugis sebenarnya mempunyai cirri khas yang menarik. Dari sejarahnya kerajaan bugis didirikan bukan pada pusat-pusat ibu kota dan sangat jauh dari pengaruh India. Itulah sebabnya di Bugis tidak ada candi. Ini berbeda dengan kerajaan jawa yang mebangun pusat kerajaannya pada ibu kota dan bersifat konsentris.

Namun demikian, orang bugis sudah terkenal memiliki kebudayaan, mereka memiliki tradisi lisan maupun tulisan. Bahkan orang bugis memiliki salah satu epos terbesar di dunia yang lebih panjang daripada epos Mahabarata yakni cerita tentang lagaligo yang sampai saat ini sering dibaca dan disalin ulang dan menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat bugis.

Bagi suku-suku lain, orang Bugis sering dianggap sebagai orang yang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu demi kehormatan, orang bugis bersedia melakukan kekerasan. Namun dibalik sifat itu semua, sebenarnya orang bugis adalah orang yang sangat ramah, menghargai orang lain dan menjunjung tinggi kesetiakawanan, bahkan bersedia menjadi bumper demi kesetiakawanan. (itulah mungkin sebabnya mengapa Golkar pada masa pemerintahan SBY-JK sering menjadi Bumper karena ia dipimpin oleh seorang yang sangat berwatak bugis).

Meskipun sebagai bangsa perantau, orang bugis selalu membawa identitas bugisnya di mana mana. Beberapa orang-orang di singapura dan Malaysia meskipun sudah menjadi warga Negara sana, dan mereka sudah bergaya hidup modern tapi mereka selalu mengaku sebagai orang Bugis meskpun sudah merupakan keturunan yang kesekian dan belum pernah menginjak tanah bugis.

Begitu juga dengan saya, selama terjun ke dunia politik saya tidak pernah melepas karakter bugis saya yang blak-blakan, dan sering dianggap kurang santun bagi mereka yang sangat menghargai etiket. Tapi itulah saya, saya sering mengatakan kepada teman-teman, jangan paksa saya jadi orang jawa. Menjadi orang bugis dan berkarakter keras kadang berguna juga. Waktu menyelesaikan kasus ambalat untuk pertama kalinya, saat itu saya menggunakan gaya diplomasi ala Bugis yang anda tidak dapatkan dalam literature strategi diplomasi.

Waktu itu saya ke Malaysia bertemu dengan Perdana Menteri yaitu Najib. Saat itu ia ditemani oleh 5 Menteri dan saya juga ditemani oleh 5 Menteri plus Dubes kita. Saat pertemuan itu saya bilang ke Najib, “Najib…Ambalat itu masalah sensitive, itu bisa membuat kita perang. Kalau kita perang, belum tentu siapa yang menang. Tapi satu hal yang mesti you ingat, di Malaysia ini ada 1 juta orang Indonesia, 1000 orang saja saya ajari Bom, dan mereka Bom ini gedung-gedung di Malaysia maka habislah kalian”.

Saat itu pak Najib kaget, dia sadar sebagai sesama Bugis, ancaman saya bukan hanya gertakan belaka. Dia bilang ke saya, “pak Jusuf, tidak bisa begitu”.

Saya bilang ke dia “makanya mari kita berunding, terus terang saya kadang tidak suka sama you punya Negara, Buruh-buruh Ilegal dari Indonesia ditangkapi kayak binatang, sedangkan majikannya tidak ditangkap, padahal kalau ada buruh Ilegal maka tentu ada juga majikan illegal. Setiap ada Ilegal loging pasti orang Malaysia yang ambil, begitu ada kebakaran hutan mereka marah-marah, padahal hampir sepanjang tahun mereka menghirup udara segar yang dihasilkan oleh hutan-hutan di Indonesia, satu bulan saja ada kabut asap mereka marah marah. Dan juga setiap ada ledakan Bom di Indonesia selalu orang Malaysia dalangnya”.

Waktu itu Pak Dubes langsung bisiki saya “Pak, Ini sepertinya sudah melewati batas diplomasi” Saya langsung bilang ke dia “kau kan Dubes, yah sudah kau perbaikilah mana yang lewat”.

Setelah itu, untuk menunjukkan ketidaksukaan saya kepada Malaysia saya menolak menginap di Kuala Lumpur, saya bilang saya mau menginap di kampong Bugis di Johor sana. Akhirnya pak Najib ikut juga saya ke sana. Di atas mobil, dalam perjalanan menuju Johor Pak Najib Bilang ke saya “ Kayaknya bapak terlalu keras tadi waktu berunding”.

Saya cuman bilang ke dia “kamu kan juga orang Bugis, kenapa kau tidak keras juga tadi?” mendengar itu dia cuman ketawa saja.

Malamnya di Johor, kita makan malam dan nyanyi-nyanyi, mengundang Siti Nurhaliza, sampai jam 1 malam dan kita ngantuk. Keesokan paginya kita main golf, dan saat itu juga masalah Ambalat selesai. Dengan gaya Diplomasi ala Bugis, saya tidak perlu memakai bahan yang sudah disiapkan oleh DEPLU semua spontanitas saja. Dan sampai sekarang kalau ada tentara Malaysia datang lagi di Ambalat, saya tinggal telpon Najib “Hey Najib, jangan lagi kau kirim, you punya tentara ke Ambalat, kita bisa perang nanti”.

Demikan juga waktu saya menyuruh EXXON supaya angkat kaki dari Blok Natuna. Waktu itu saya dikejar oleh orang-orang EXXON mereka mau melobi. Tapi saya selalu menolak ketemu dan menghindar. Saya ke Riyadh, mereka mau nyusul ke sana, saya ke Jedah mereka mau datang, tapi saya tolak karena saya mau ibadah dan sampai di belahan bumi manapun mereka kejar saya. Akhirnya waktu itu Di Makassar karena melihat kegigihan mereka, saya suruh mereka datang. Dan datanglah itu Chairman Exxon mereka 4 orang dan saya hanya ditemani oleh Sekretaris saya.

Saat pertemuan di Hotel Sahid Makassar, orang Exxon bilang ke saya, “Mr.Vice President, anda kalau membatalkan kontrak dengan EXXON, maka besok akan saya SU”. Saya langsung pukul meja saya dan bilang ke dia “kalau kau berani SU, maka saya akan SU kau 10 kali, Its my country, not your country, jangan kau datang ke sini mau ancam-ancam saya”.

Saat itu dia langsung minta maaf. Dan saat itu Blok Natuna kembali ke tangan kita pengelolaannya, meskipun pada akhirnya lepas lagi ke EXXON karena wewenang saya dicabut dan control tidak lagi berada di tangan saya. Apa pun itu, untuk kehormatan bangsa, kita jangan mau didikte oleh bangsa lain, kalau mereka keras, maka kita balas lebih keras lagi. Jangan pernah takut kita akan dibuat susah dan macam-macam. Selama kita yakin Tuhan selalu bersama kita, maka bangsa lain tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita.

oleh: Jusuf Kalla

Jakarta Mestinya Tidak Semacet Ini

Sebagai Wakil Presiden selama lima tahun (2004-2009), saya sungguh menikmati kenyamanan menyusuri jalan-jalan padat di DKI Jakarta dan sekitarnya. Semua jalan yang akan saya lalui sudah dibersihkan sehingga mobil yang saya tumpangi melaju tanpa macet sama sekali.

Tentu saja saya melihat macet yang pekat di kiri dan kanan jalan. Saya ikut memberi solusi, tetapi sejauh ini belum memberi hasil optimal. Ketika menyelesaikan tugas sebagai Wapres, sejumlah teman langsung bergurau, ”Selamat menikmati indahnya kemacetan Jakarta.”

Saya terbahak dan segera membuktikan ucapan itu. Saya keluar rumah dan langsung berenang di lautan macet Jakarta yang mustajab. Walau macet di jalan, perjalanan saya sedikit lancar karena masih ada mobil polisi yang mengawal. Pemandangan yang tersaji di depan mata memang sangat hebat. Terasa benar bahwa Jakarta jauh lebih macet dibandingkan dengan sebelum era 2004.

Dua cobaan

Tahun 2010 saya merasakan kemacetan Jakarta dan sekitarnya. Keadaan jadi absurd. Seorang teman bertutur. Berdomisili di Bekasi, ia berangkat menuju kantornya di kawasan Senayan rata-rata pukul 04.45. Ketika meninggalkan rumah dengan mobil, istrinya masih belum mandi sebab sibuk memandikan anaknya dan menyiapkan sarapan. Ketika semua tugas itu tuntas dan anaknya sudah berangkat ke sekolah, istrinya mandi dan bergegas menyusulnya dengan ojek. Ternyata istrinya masih bisa menyusul teman ini tak jauh dari pintu tol.

Ia baru tiba di kantornya pukul 07.45. Praktis ia menghabiskan waktu tiga jam di mobil, lebih kurang sama dengan perjalanan pesawat terbang Jakarta-Manado. Tiba di kantor, ia kehilangan sebagian energi. Banyak yang terkuras. Lalu dengan kondisi ini, bagaimana ia bekerja optimal? Pulang kantor ia juga butuh lebih kurang tiga jam di jalan. Di rumah, waktu dia untuk bercanda dengan anak istri sudah sangat sempit. Yang tinggal lelah saja.

Berpuasa di Jakarta punya dua cobaan. Yang pertama, puasa itu sendiri, yang kedua upaya pulang ke rumah untuk berbuka. Di bulan Ramadhan ini sebagian warga Jakarta membawa air minum dan kurma di mobil. Bila tiba waktu berbuka puasa, dan masih berada di laut macet Ibu Kota, ia bisa berbuka dengan minuman itu sambil makan kurma. Sebagian rekan berusia lanjut, yang kadang-kadang tak dapat mena- han kencing ketika berhadapan dengan macet yang parah, membawa botol kosong. Siap kencing di mobil kalau sudah kebelet. Terasa benar, lama-lama kota ini tak manusiawi. Warganya dipaksa menghadapi kenyataan tak mengenakkan.

Tak kurang dari enam triliun rupiah terbuang percuma per tahun di Jakarta karena warga terhadang macet. Angka sebesar itu berasal dari hitungan sederhana atas pembuangan bahan bakar secara sia-sia saban hari dan waktu yang hilang, belum lagi produktivitas yang menurun tersebab lelah di jalan. Bikin janji bertemu di Jakarta sudah mulai sulit tepat waktu.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya memang dilema. Kemacetan ini patut diakui sebagai salah satu dampak kemajuan. Warga punya daya beli mobil dan sepeda motor. Pembangunan gedung pencakar langit, pusat belanja, dan sentra hunian baru tampak di mana- mana. Masalahnya, pemerintah tak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan mobil dan sepeda motor itu dengan membangun infrastruktur memadai, khususnya jalan dan pengangkut umum.

Dalam pengalaman, kemacetan akan mempercepat kemacetan baru. Dulu satu keluarga mampu masih bisa dengan satu mobil untuk dipakai ayah, ibu, dan antar anak-anak ke sekolah. Namun, karena kemacetan, keluarga mampu harus punya tiga mobil untuk masing-masing. Kalau semua mobil itu berada serempak di jalan, maka kemacetan akan cepat sekali bertambah. Karena itu, kebijakan 3 in 1 tetap penting. Begitu pula pajak progresif untuk mobil kedua dan seterusnya perlu diterapkan lagi, tetapi dengan syarat transportasi umum terus ditingkatkan.

Sejauh saya amati, setiap gubernur DKI Jakarta berupaya bangun infrastruktur. Almarhum Ali Sadikin sangat sibuk melebarkan jalan dengan memotong pagar rumah dan bangunan, yang kemudian diikuti banyak kota di Indonesia pada waktu itu: membuka akses baru, membangun jalan layang, dan mendirikan infrastruktur di kawasan permukiman padat. Ali Sadikin bahkan sudah mencita-citakan pembangunan mass rapid transport, tetapi terbatasnya anggaran membuat ia tak memiliki energi cukup untuk merealisasikannya.

Pada era Sutiyoso, ada upaya keras mengatasi kemacetan lalu lintas. Ia membangun jalur khusus bus yang fenomenal hingga kini. Ia pun nyaris membuat sejarah dengan membangun monorel. Sayang, upaya ini kandas di tengah jalan.

Menunggu Fauzi Bowo

Kini kita menunggu gebrakan Fauzi Bowo. Gubernur pengganti Sutiyoso ini sibuk dengan upaya penertiban di DKI. Ia pun berupaya merealisasikan MRT. Dengan MRT, penduduk yang berada di jalan berkurang karena berada di kawasan kereta cepat dan massal itu. Kita juga menunggu Fauzi Bowo dapat merealisasikan proyek monorel yang bertahun-tahun tertunda.

Sebetulnya proyek monorel ini jauh lebih mudah. Kalau masalahnya pada anggaran, mestinya itu bisa segera diatasi. Semasa saya Wapres, pembiayaan sebenarnya sudah teratasi dengan kesediaan bank dari Dubai mendanai investor dengan syarat ada jaminan pemerintah. Pemerintah pusat setuju menjamin setelah biaya proyek diturunkan dari 800 juta dollar AS menjadi 500 juta dollar AS dengan lebih banyak pakai produksi dalam negeri, setelah diskusi lama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono juga menyatakan persetujuannya.

Karena itu proyek DKI, maka harus ada jaminan balik dari pemprov dan persetujuan DPRD DKI. Namun, agaknya antara pemerintah provinsi dan DPRD belum tercapai kesesuaian pandangan ihwal ini sehingga proyek berhenti di jalan. Tinggallah pilar-pilar monorel jadi monumen baru kota, jadi proyek terkendala justru karena masalah teknis di DKI sendiri. Sekiranya pemda dan DPRD setuju waktu itu (2008), monorel sudah beroperasi sekarang dan pasti dapat mengurangi kemacetan.

Monorel adalah pilihan yang tepat dan cepat dewasa ini karena tak perlu pembebasan lahan ser- ta tetap mengikuti jalur jalan yang ada dan tak mengurangi luas jalan seperti busway. Saat banjir pun tak masalah sebab justru akan jadi pilihan karena tinggi. Monorel ini andalan banyak kota di ASEAN: Kuala Lumpur dan Bangkok.

Sambil menunggu proyek besar itu terlaksana, saya menggugah Pemprov DKI segera membangun beberapa proyek dengan cepat. Katakanlah membangun beberapa jalan layang di beberapa pusat macet. Lalu lebih mengoptimalkan busway. Tambah bus dalam jumlah banyak! Satu jalur busway mengambil lebih kurang 25 persen lebar jalan. Mestinya, dengan pengambilan areal itu, bus di jalur khusus ini mampu mengangkut banyak penumpang. Kalau jalan tersebut biasanya mengangkut satu juta penumpang per hari, maka bus ini mestinya mampu mengambil lebih dari tiga kali lipat dari jumlah itu. Kalau ini belum tercapai, berarti jumlah bus harus ditambah dan kapasitasnya sendiri mesti lebih besar. Jalur busway harus steril dari kendaraan lain.

Semua pengangkut umum harus dibiayai oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Kalau subsidi pemerintah tak cukup, maka tarif harus disesuaikan sehingga bus jalur khusus ini dapat lancar dan terjaga kelangsungannya serta pengembangannya. Karena sudah mengambil jalan umum, maka kalau tidak maksimal, bus ini justru mengurangi kepentingan umum.

Tentang tarif, saya setuju dengan pendapat bahwa tarif bus jalur khusus ini harus dinaikkan. Tarif sekarang yang Rp 3.500 mestinya dinaikkan ke angka yang bisa diterima secara ekonomi: sebutlah Rp 5.000, sama dengan tarif ojek jarak dekat. Para pengguna bus ini, saya yakin, bisa mengerti sebab penambahan tarif ini pada ujungnya akan membuat pemprov dan investor berdaya menambah jumlah bus dan menjaga layanan.

Produk dalam negeri

Mempercepat pembangunan MRT sangat penting walau tak mudah karena kita harus mengatasi sistem drainase Jakarta yang tak baik, yang selalu banjir. Begitu pula pembebasan lahan yang sulit serta mahal dan baru efektif kalau jaringan MRT meliputi sebagian besar kota. Selama pembangunan pasti kemacetan bertambah, tetapi itu jangan jadi halangan. Yang harus diperhatikan: pembangunan harus melibatkan kontraktor dan produk dalam negeri dengan biaya yang lebih efisien.

Mengenai wacana memindahkan ibu kota ke kota lain agar kemacetan Jakarta berkurang, saya kurang sependapat. Bagi saya, sungguh tak mudah memindahkan ibu kota. Jangan bandingkan dengan Malaysia dan Australia yang penduduknya cuma 20 juta jiwa dan areal terbukanya sangat luas.

Tak layak pula membuat perbandingan dengan negara yang ibu kotanya bukan di pusat bisnis, seperti AS (Washington DC), India (New Delhi), Australia (Canberra), Malaysia (Putra Jaya Kuala Lumpur), Brasil, dan Pakistan. Semuanya negara federal, sedangkan negara kesatuan seperti Indonesia, Jepang, Perancis, dan Thailand pada umumnya beribu kota di kota besar. Negara federal umumnya mendirikan ibu kota sendiri yang tak terletak di salah satu negara bagian sehingga lebih netral. Di samping itu, pada negara federal urusan bisnis dan birokrasi lainnya memang wewenang negara bagian.

Hal sangat penting yang perlu segera dipercepat ialah pembangunan rusunami agar rakyat kebanyakan hidup lebih nyaman di rumah susun yang lebih sehat dan hidup dekat tempat pekerjaan sehingga tak perlu banyak kendaraan di jalan yang menambah macet. Sangat disayangkan, Pemda DKI justru kurang tanggap, justru menyegel pembangunan rusunami yang telah berjalan sehingga semangat pengembang menyusut.

Janganlah membiarkan kehidupan di DKI ini terlalu timpang. Izin apartemen mewah kelihatan lebih mudah dibandingkan dengan rusunami. Iklan perumahan mewah yang terus-menerus akan menciptakan dampak sosial yang berbahaya apabila kampung-kampung atau sepanjang Ciliwung tak diperbaiki.

Pemerintah pusat dengan keputusan presiden telah memberi izin dan setuju semua tanah pemerintah dan BUMN di DKI bisa dibangun rusunawa dengan harga Rp 1 juta per meter persegi dan dengan bunga yang disubsidi. Sangat disayangkan juga bahwa pengembang boleh membangun terus rumah mewah tanpa wajib bangun rumah sederhana. Pemda DKI harus lebih kritis dan melihat ke depan, bukan justru menyegel dan tidak peduli. Kalau dibangun banyak rumah susun, berarti dapat ditambah akses jalan dan juga taman yang hijau untuk rakyat kurang mampu.

Tak harus macet

Ibu kota sekaligus kota besar tidak selalu macet selama diatur dengan baik. Lihatlah Tokyo dan London. Bangkok pernah macet hebat, tetapi setelah dibangun jalan layang dan monorel ia menjadi lebih baik. Begitu pula kota besar yang bukan ibu kota juga tidak dijamin tanpa macet. Surabaya, Bandung, Makassar dan Medan, juga Mumbai di India sudah macet karena pertumbuhan yang cepat. Jadi, kemacetan bukan karena ibu kota, tetapi kecepatan mobilitas tak sebanding jalan.

Hal lain: memindahkan ibu kota hanya mengurangi sedikit penduduk. Pegawai pemerintah pusat yang pindah mungkin sekitar 200.000 orang lebih, 5 persen dari jumlah pegawai negeri sipil. Masalahnya, kita mesti membangun infrastruktur baru, kantor baru, perumahan, dan sebagainya. Anggarannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Yang pindah tentu bukan hanya kantor kementerian, tetapi juga semua aparat yang terkait, seperti markas TNI, Kepolisian, Kejaksaan, DPR, MA, komisi-komisi, dan sebagainya. Membangun kantor tambahan DPR di Senayan saja butuh Rp 1,8 triliun. Bayangkan kalau membangun kompleks Senayan baru di tempat lain. Belum lagi istana.

Walaupun sebagian biaya bisa diperoleh kalau semua kantor pemerintah itu dijual ke swasta, itu berarti pada kemacetan tak ada perubahan karena kantor itu tetap sibuk. Lebih baik dana yang besar itu dipakai untuk membangun infrastruktur di Jakarta dan di daerah serta pusat bisnis baru, pendidikan, hiburan yang tersebar di kota-kota lain sehingga kegiatan yang tersebar ke daerah-daerah menimbulkan daya tarik baru, keadilan, efisiensi, serta lapangan kerja yang lebih merata dan kemakmuran yang lebih baik untuk seluruh bangsa tanpa harus bertumpuk dan macet di Jakarta

M JUSUF KALLA Wakil Presiden (2004-2009)