The Briefing – Ekonomi – Minggu I – Februari 2018

Pekan ini diperkirakan Kementerian Keuangan, BI & OJK akan terus menyerukan kewaspadaan terhadap perkembangan digital currency & juga risiko teknologi keuangan peer to peer (p2p) lending, serta rencana penurunan pajak UMKM:

Peer to Peer Lending Naik Daun, OJK Mewaspadai Risiko

o   Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut pihaknya mewaspadai risiko layanan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) di bidang p2p lending alias pinjam-meminjam perseorangan.

o   Layanan fintech p2p lending mempertemukan masyarakat yang ingin memberikan pinjaman (calon kreditor) dengan masyarakat yang ingin meminjam (calon debitor) secara online.

o   Adapun hingga Desember 2017, OJK telah memberikan izin kepada 27 perusahaan fintech di bidang p2p lending. Total pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 2,26 triliun untuk 290.335 debitor.

o   Risiko yang perlu diperhatikan yakni kerugian yang harus ditanggung kreditor jika debitornya tidak bisa melunasi pinjamannya. Karena proteksinya kepada pemberi pinjaman tidak ada.

o   Concern pertama OJK harus melindungi kepentingan masyarakat. Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis.

Rencana Penurunan Pajak UMKM:

o    Pemerintah berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Saat ini, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003, berlaku PPh final 1% untuk UKM yang beromzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun.

o    Dalam informasi terakhir, aturan tersebut bakal direvisi sehingga tarifnya turun menjadi 0,5%. Revisi tersebut mencakup layering tarif pajak terutama untuk melindungi pelaku usaha mikro.

o    Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendukung rencana pemangkasan tarif pajak tersebut, bahkan menyarankan adanya pembedaan tarif sesuai omzet. Namun, ia menilai realisasinya tidak perlu terburu-buru untuk meredam risiko pemecahan bisnis.

o    Pemerintah bisa memberlakukan pembebasan pajak untuk wajib pajak mikro yang beromzet Rp 300 juta setahun. Lalu, menerapkan tarif 0,25% untuk wajib pajak beromzet Rp 300 juta sampai Rp 600 juta dan tarif 0,5% untuk wajib pajak beromzet antara Rp 600 juta sampai Rp 1,8 miliar.

o    Wajib pajak beromzet di atas Rp 1,8 miliar bisa dikenakan tarif PPh final 0,5% dan pajak pertambahan nilai (PPN) 0,5% yang sekaligus sebagai edukasi dan persiapan wajib pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kementerian Keuangan dan OJK Melarang Bitcoin

o    Setelah Bank Indonesia (BI), giliran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan bahaya menggunakan mata uang virtual (cryptocurrency) yang berbasis distributed ledger technology seperti bitcoin.

o    Tak hanya berisiko merugikan diri sendiri, cyrptocurrency juga dinilai bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Mata uang digital belum memiliki jaminan (underlying aset) yang mendasari nilainya. Oleh sebab itu, transaksi dari mata uang virtual yang spekulatif ini berisiko menimbulkan gelembung nilai (bubble).

o    Kementerian Keuangan menegaskan, mata uang digital juga rawan dipakai untuk kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), pembiayaan terorisme, mendanai narkoba, ataupun perdagangan manusia. Apalagi, hingga saat ini belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasi secara resmi penggunaan dari mata uang virtual tersebut.

o    Kementerian Keuangan pun mendukung kebijakan BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

o    Sementara itu, di dalam Undang-Undang (UU) Mata Uang ditegaskan bahwa setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan Rupiah.

_______

The Briefing merupakan salah satu produk monitoring & proyeksi isu ekonomi dari IGICO.

Advertisements

tentang “Solo Message”

Catatan ini berlanjut, kali ini terkait isi dari “Solo Message”, hasil dari High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development.

—-

Solo Message

The High-Level Dialogue on the Institutional Framework for Sustainable Development

This is an extraction from the Chair’s Report of the High-level Dialogue on the Institutional Framework for Sustainable Development, held in Solo, Indonesia 19-21 July 2011

1.    Delegates of more than 100 member states, IGOs and major groups met from 19-21 July 2011 in Solo, Indonesia to discuss the institutional framework for sustainable development in preparations for the United Nations Conference on Sustainable Development, the ‘Rio+20 Conference’, to be held in June 2012 in Rio de Janeiro, Brazil.

2.    This message has been compiled by the host country and reflects the convergence of views arrived at during the two-day discussions.

3.    To achieve our shared goal we need to renew our political commitment for sustainable development. We also need to translate this commitment into implementation.

4.    We need to ensure that the economic, social and environmental pillars work together with each pillar integrating the goals of the other two pillars.

5.    At the international level we need an organisation to enhance the integration of sustainable development. Various options were discussed, ranging from an enhanced mandate for ECOSOC and reviewing the role of CSD to the establishment of a Sustainable Development Council.

6.    At the national level, there is a need for more integrated support for national strategies. Various options were discussed including Delivering as One.

7.    There is a need to strengthen UNEP and a number of options were discussed.

8.    More broadly, sustainable development governance at the local, national and regional level needs to be reviewed and supported.

9.    New and additional financing is necessary to enable implementation for capacity building and technology transfer.

—————————————

Dari “Solo Initiatives” ke “Solo Message”

Catatan ini merupakan lanjutan dari catatan saya sebelumnya yang berjudul: Catatan tentang “Solo Initiatives” dan Rio+20.

—-

Dari pengamatan saya selama acara High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development, isu Pembangunan Berkelanjutan lebih menjadi concern bagi banyak negara-negara berkembang. Perwakilan dari negara-negara berkembang mengajukan intervensi terhadap dialog hampir di setiap sesi yang ada. Sementara negara-negara maju lebih memilih untuk mendengarkan, mungkin hal ini disebabkan karena pembahasan belum mencapai ke isu pendanaan kerja.

Secara garis besar, seperti yang sudah saya tulis pada catatan sebelumnya, isu Pembangunan Berkelanjutan membahas tiga masalah besar: Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Sosial. Keterkaitan diantara ketiga masalah besar ini menjadi perhatian para delegasi yang hadir, karena pembangunan diharapkan berkelanjutan dan terintegrasi satu sama lain.

Apa yang menarik perhatian saya?

Pada hari pertama lobby (sambil sarapan, hehe) antara Indonesia dengan under-secretary general of UN, Mr. Sha ZuKang, disepakati bahwa hasil dari dialog ini akan menggunakan nama “Solo Initiaves”. Mr. Sha lebih menekankan pada pentingnya “institusionalisasi” dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan menuju RIO+20, sehingga beliau membuka seluas-luasnya ide, tanggapan dan saran yang diajukan delegasi selama dialog berlangsung untuk kemudian dirangkum ke dalam hasil dialog. Yang terpenting bagi Mr. Sha, pengelolaan program pembangunan berkelanjutan bisa meningkat hingga ke tingkat Council dibawah Majelis Umum PBB. Sementara bagi Indonesia, yang terpenting adalah kita bisa memainkan peran yang lebih besar dari sekedar “commenting the text”. Indonesia harus mulai memainkan peran sebagai negara yang “producing the text“.

Dialog intensif  pun berlangsung tiga hari (sejak pagi hingga menjelang maghrib), diselingi dengan dua kali makan malam kebudayaan yang dengan hebatnya disuguhkan oleh keluarga besar Kasunanan Surakarta dan kelompok kesenian yang dikelola Kabupaten Karanganyar. Sesuatu yang buat saya mengharukan adalah kedua kepala lembaga dan daerah sadar akan pentingnya mempromosikan budaya lokal sembari menghibur para delegasi yang tentu saja malam-malam itu berdecak kagum.

Dari Solo Initiatives ke Solo Message

Malam ketiga dialog menjadi menegangkan bagi delegasi Indonesia, karena menjadi titik penentuan bagi pengambilan kesimpulan dan hasil dialog yang akan disampaikan pada pagi hari keempat. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Luar Negeri berkumpul dalam satu ruangan, membaca setiap arsip verbatim record (detail notulensi dialog) yang tercatat sambil berusaha menarik benang merah dari setiap masalah yang dibahas. Hingga tiba saatnya kepada penentuan penyebutan hasil dialog … Tim dihadapkan pada dua pilihan, yaitu “Solo Initiatives” dan “Solo Message”.

Singkat cerita … Bagi Indonesia, intervensi yang berkepanjangan akan menjadi harga yang  terlalu mahal untuk dibayar,  pemilihan kata inisiatif bisa mengundang intervensi para delegasi dari negara lain. Pengambilan kesimpulan dialog tanpa intervensi adalah harga akhir. Maka pada diskusi internal yang berlangsung hingga sekitar pukul tiga pagi itu dipilihlah nama “Solo Message”. Untuk menghindari intervensi, Indonesia kembali melakukan lobby kepada Mr. Sha ZuKang, agar segera mensinkronisasikan pidato penutupnya pagi itu dengan substansi “Solo Message”.

Pagi hari keempat High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development pun berlangsung. Sangat indah. Pidato penutupan dari Mr. Sha dilanjutkan dengan pidato dari Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Gusti Muhammad Hatta saling tersinkronisasi, bahwa dialog ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi terkait Pembangunan Berkelanjutan Global yang disebut sebagai “Solo Message” dan segera dibawa ke tingkat pembahasan berikutnya.

Catatan ini belum berakhir, saya akan membahas lebih dalam lagi. Sesegera mungkin.

Bersambung.

Catatan tentang “Solo Initiatives” dan Rio+20

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup berusaha untuk memperkuat perannya dalam tatanan global dengan meramu paket rekomendasi yang beberapa hari lagi disebut sebagai “Solo Initiatives”. Karenanya, Indonesia menjadi host-country dari sebuah dialog yang dinamakan: High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development yang diadakan di Solo, 19-21 Juli 2011. Catatan ini bukan catatan harian si boy, tapi hasil pendengaran saya.

—-

Mengenai “Sustainable Development” atau juga dikenal sebagai Pembangunan Berkelanjutan, ada beberapa yang harus dirubah, utamanya adalah studi-studi yang dilakukan dari sekedar mendalami masalah lingkungan hidup, kini lebih jauh hingga keterkaitannya dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial. Dus, tidak lagi sekedar membahas masalah seperti: preservasi ekosistem; sustain life support system, biodiversity, biocapacity; adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan manajemen air bersih.

Tapi juga membahas hal-hal yang lebih kompleks seperti: (a) dari sisi ekonomi; ketahanan pangan, ketahanan energi, kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, penghapusan kemiskinan, (b) dari sisi sosial; pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, keadilan sosial, dan keterhubungan sosial. Luasnya bidang yang menjadi concern dari Pembangunan Berkelanjutan, membuat koordinasi lintas sektoral menjadi sangat penting di tingkat nasional dan lokal. Dan bila dipetakan dalam peta stakeholders kepentingan, dapat dibagi menjadi tiga: (1) Pemerintah, terkait sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan; (2) Pengusaha, terkait keuntungan ekonomi dari pembangunan; dan (3) Masyarakat Sipil, terkait keuntungan sosial dari pembangunan.

Saya tidak mewakili Pemerintah maupun Pengusaha ketika hadir dalam dialog ini, maka saya mewakili Masyarakat Sipil; saya, anda, kita semua. Dari catatan yang saya punya, Prof. Emil Salim menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena mereka-lah yang paling berkepentingan di setiap masalah-masalah yang dibahas lebih lanjut di atas.

Pada tatanan global, negara-negara yang terlibat dalam penyusunan segala hal yang berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan tentu saja memiliki kepentingan masing-masing yang dibawa dari tingkat regional, nasional dan lokal. Bayangkan tumpukan kepentingan-kepentingan itu dan bayangkan bagaimana cara membuatnya menjadi satu.

Oke, pembahasan ini masih panjang, nanti saya lanjutkan lagi. hehe…

Bersambung.

Anak muda .. sibuk apa? (bagian 2)

… lanjutan.

Saya punya pertanyaan, siapa yang tidak khawatir dengan kenyataan bahwa banyak anak muda yang baru lulus (mungkin dari jurusan tehnik) akhirnya bekerja sebagai sales penjual kendaraan bermotor atau penjual unit asuransi?

Tidak adanya sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Padahal, seharusnya bangku pendidikan dimanfaatkan untuk mempersiapkan calon-calon manusia yang produktif. Teman-teman yang masih di bangku kuliah, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian terbayang pekerjaan semacam apa yang bisa kalian kerjakan setelah lulus? Karena rasanya, kecuali kalian ingin menjadi dosen dengan jurusan yang sama dengan yang diambil saat kuliah, kalian tidak akan tahu apa-apa mengenai dunia kerja. Apa yang kalian pelajari di bangku kuliah, buku-buku teori yang tebal itu, tidak selalu relevan dengan dunia kerja.

Yang kalian dapat dari bangku kuliah, hanya gelar S1, S2, S3 … tidak ada gunanya kalau kalian tidak siap bekerja. Lantas, harus apa? Bagi saya, menjadi anak muda yang aktif membangun insiatif publik untuk lingkungan terdekat (rumah atau kampus) bisa menjadi pilihan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas kita untuk berkarya di dunia kerja.

Saya berikan contoh ya …

Sekarang:

Apa yang paling memprihatinkan buat kalian … dari Kota tempat kalian tinggal, dari Negara tempat kalian mengabdikan diri? Banyak masalah disana, berlapis-lapis ada. Apa yang bisa kalian kontribusikan untuk Kota tempat tinggal? atau Negara tempat mengabdi? Coba pelajari apa yang menjadi hobi kalian, bagaimana hobi itu bisa dikembangkan sebagai bagian dari kontribusi.

Yang mungkin dilakukan:

Banyak hal. Kembalikan ke hobi kalian.

  • Taruhlah hobi kalian berkumpul dan berdiskusi, kenapa tidak buat  (atau ikut serta) dalam acara seperti Indonesia Youth Conference.
  • Kalian tertarik untuk membantu anak-anak kecil yang putus sekolah, kenapa tidak bergabung dengan gerakan Coin A Chance.
  • Kalian sedih melihat anak-anak kecil di pinggir jalan yang mengemis, kenapa tidak membuat sekolah terbuka. Jadi pengajar bagi anak-anak itu.
  • Kalian bingung melihat kenapa Jakarta macet, kenapa tidak bergabung dengan gerakan #savejkt, atau komunitas-komunitas pesepeda: ada b2wIndonesia, ada komunitas pesepeda singlespeed, banyak komunitas lain.
  • dan lain-lain.

Gerakan atau inisiatif publik apapun itu, yang kalian buat atau menjadi tempat kalian berpartisipasi, pastikan membawa manfaat! Pastikan ada nilai yang kalian tularkan. Pastikan cara pandang/ berfikir kalian itu dipahami dan bisa digunakan orang lain. Pastikan kalian mengajak tempat kalian bergerak bersama, sebanyak-banyaknya!