The Briefing – Ekonomi – Minggu I – Februari 2018

Pekan ini diperkirakan Kementerian Keuangan, BI & OJK akan terus menyerukan kewaspadaan terhadap perkembangan digital currency & juga risiko teknologi keuangan peer to peer (p2p) lending, serta rencana penurunan pajak UMKM:

Peer to Peer Lending Naik Daun, OJK Mewaspadai Risiko

o   Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut pihaknya mewaspadai risiko layanan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) di bidang p2p lending alias pinjam-meminjam perseorangan.

o   Layanan fintech p2p lending mempertemukan masyarakat yang ingin memberikan pinjaman (calon kreditor) dengan masyarakat yang ingin meminjam (calon debitor) secara online.

o   Adapun hingga Desember 2017, OJK telah memberikan izin kepada 27 perusahaan fintech di bidang p2p lending. Total pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 2,26 triliun untuk 290.335 debitor.

o   Risiko yang perlu diperhatikan yakni kerugian yang harus ditanggung kreditor jika debitornya tidak bisa melunasi pinjamannya. Karena proteksinya kepada pemberi pinjaman tidak ada.

o   Concern pertama OJK harus melindungi kepentingan masyarakat. Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis.

Rencana Penurunan Pajak UMKM:

o    Pemerintah berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Saat ini, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003, berlaku PPh final 1% untuk UKM yang beromzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun.

o    Dalam informasi terakhir, aturan tersebut bakal direvisi sehingga tarifnya turun menjadi 0,5%. Revisi tersebut mencakup layering tarif pajak terutama untuk melindungi pelaku usaha mikro.

o    Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendukung rencana pemangkasan tarif pajak tersebut, bahkan menyarankan adanya pembedaan tarif sesuai omzet. Namun, ia menilai realisasinya tidak perlu terburu-buru untuk meredam risiko pemecahan bisnis.

o    Pemerintah bisa memberlakukan pembebasan pajak untuk wajib pajak mikro yang beromzet Rp 300 juta setahun. Lalu, menerapkan tarif 0,25% untuk wajib pajak beromzet Rp 300 juta sampai Rp 600 juta dan tarif 0,5% untuk wajib pajak beromzet antara Rp 600 juta sampai Rp 1,8 miliar.

o    Wajib pajak beromzet di atas Rp 1,8 miliar bisa dikenakan tarif PPh final 0,5% dan pajak pertambahan nilai (PPN) 0,5% yang sekaligus sebagai edukasi dan persiapan wajib pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kementerian Keuangan dan OJK Melarang Bitcoin

o    Setelah Bank Indonesia (BI), giliran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan bahaya menggunakan mata uang virtual (cryptocurrency) yang berbasis distributed ledger technology seperti bitcoin.

o    Tak hanya berisiko merugikan diri sendiri, cyrptocurrency juga dinilai bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Mata uang digital belum memiliki jaminan (underlying aset) yang mendasari nilainya. Oleh sebab itu, transaksi dari mata uang virtual yang spekulatif ini berisiko menimbulkan gelembung nilai (bubble).

o    Kementerian Keuangan menegaskan, mata uang digital juga rawan dipakai untuk kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), pembiayaan terorisme, mendanai narkoba, ataupun perdagangan manusia. Apalagi, hingga saat ini belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasi secara resmi penggunaan dari mata uang virtual tersebut.

o    Kementerian Keuangan pun mendukung kebijakan BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

o    Sementara itu, di dalam Undang-Undang (UU) Mata Uang ditegaskan bahwa setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan Rupiah.

_______

The Briefing merupakan salah satu produk monitoring & proyeksi isu ekonomi dari IGICO.

Advertisements