mengumpat

Apa rasanya menjadi supir angkot (angkutan perkotaan) di pinggiran kota Jakarta? Berat? Tentu saja. Coba bayangkan sepintasan jalan yang dilalui seorang supir dengan trayek ulujami-pondok betung (kurang lebih berjarak 8 km). Rute tersebut kurang lebih diisi oleh 3 nomor angkutan, yang masing-masing nomornya paling tidak bersaing 10-15 mobil seukuran Daihatsu colt/hi-jet. Kemudian bayangkan lagi bagaimana penuh dan ramainya jalanan berlebar kurang lebih 3 meter bila diisi juga dengan (begitu banyak) motor dan mobil pribadi yang melaluinya. Macet. Pasti.

Nah, dengan keadaan separah itu, seorang supir angkot seringkali (-maaf- sering sekali) hanya mengangkut satu-dua penumpang didalam mobilnya. Padahal setiap penumpang dengan jarak tempuh yang disebutkan diatas paling besar membayar 2000 rupiah. Bandingkan dengan biaya yang harus dibayar untuk bahan bakar dan pungli yang harus dibayar pada oknum-oknum ‘empunya’ jalan.

Tingkat kehidupan mereka boleh jadi sangat rendah. Belum lagi, ditambah umpatan-umpatan yang sering diberikan pengemudi jalan lain yang mungkin kesal karena ulah ‘ngetem’ supir angkot di sembarang badan jalan. Stressfull? Indeed.

Apa pernah teman-teman mengumpat pada supir angkot? Hah sering?! Sudah pernah jadi supir angkot teman-teman? Oh, belum? Jangan diumpat lagi ya teman-teman.

alternatif kebijakan selain menaikkan harga bbm

Saya hendak mengutip beberapa solusi keekonomian yang dapat menjadi alternatif kebijakan selain menaikkan harga BBM. Beberapa solusi ini saya kutip dari halaman pertama harian Republika hari ini (8/5/2008).

Dradjad Wibowo (Anggota Komisi XI DPR) :

1. Pajak Progresif komoditas yang booming, seperti minyak, gas, batubara, tembaga dan perkebunan. Tax rate-nya dinaikkan sejalan naiknya harga. Jika tax rate atas minyak ditetapkan 50 persen, penerimaan pajak naik minimal Rp 9 triliun. Bila 60 persen naiknya, Rp 15 triliun.

2. Penghematan belanja negara hingga 20 persen, dari istana, DPR, kementerian, dan lembaga. Minimal hemat Rp 20 triliun, apalagi kalo penghematan DAU dihitung.

3. Renegosiasi pembayaran bunga hutang Rp 94 triliun (lebih dari US$ 10 miliar).

4. Memangkas calo minyak berbasis di Singapura, yang mengambil margin minimal US$ 0,5-1,0 per barel.

Hendri Saparini (Tim Indonesia Bangkit)

1. Mereformasi tata niaga migas dengan menghapus broker pemburu rente.

2. Merevisi formula perhitungan bagi hasil migas. Idealnya, bagi hasil migas memperhitungkan dana pemerintah dikurangi subsidi BBM.

3. Meningkatkan mobilisasi dana alternatif untuk melakukan burden sharing, baik pemerintah pusat, pemda, kreditor dan masyarakat.

4. Program antikemiskinan yang efektif dan diversifikasi energi.

Sunarsip (Indonesian Economic Intelligence)

Lindungi nilai (hedging) harga minyak dapat menghemat sedikitnya Rp 55,2 triliun. Jika realisasi harga minyak US $ 115 per barel dan hedging beli di harga US $ 95, terdapat selisih US $ 20. Dengan mengalikan selisih tersebut terhadap konsumsi BBM 35,5 juta kiloliter, ada potensi penerimaan Rp 44,95 triliun.

Pri Agung Rakhmanto (ReforMiner Institute)

Menekankan besaran alpha (margin distribusi BBM) pendistribusian BBM bersubsidi ke Pertamina dari 9 persen menjadi 5 persen. Subsidi yang bisa dihemat dari penurunan alpha Rp 9,534 triliun.

Beberapa solusi keekonomian diatas mungkin memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada yang bilang bahwa, kenaikan harga BBM kali ini dilakukan tanpa pertimbangan politik. Namun bagaimana bisa melepaskan masalah keekonomian yang menyangkut sektor publik tanpa mengeitkannya dengan kepentingan politik. Lalu, kepentingan siapa yang berada dibelakangnya?

Dalam sebuah diskusi yang digagas SCTV, Drajad Wibowo bahkan mengakui kalo didalam lembaga-lembaga pemerintahan dan dewan terdapat banyak pemborosan. DIkatakan pula bahwa mereka-mereka yang punya ‘proyek’ di negeri ini memiliki kepentingan besar dalam masalah anggaran negara. Dan mereka tidak akan setuju bila ada anggaran ‘proyek’ mereka yang diefisienkan dan dipangkas.

Pakar lainnya yang hadir dalam diskusi tersebut Arianto A. Patunru (LPEM FEUI), Budiman Soedjatmiko, dan M. Chatib Basri (Staf khusus Menteri keuangan RI). Dalam diskusi tersebut keempat ahli ekonomi tersebut saling mengajukan argumen dan mencoba memberikan solusi yang menurut mereka harus dijalankan. Membaca diskusi tersebut, saya kemudian mengingat sejarah bangsa ini dalam bidang energi dan migas. Kita sama-sama tahu bahwa, pemerintah melalui Pertamina (State Trading Enterprise) dan BP Migas, bertanggung jawab atas tata kelola niaga migas di negeri ini. Maka seharusnya pertanyaan besar diajukan kepada mereka.

Didalam buku yang ditulis oleh Amien Rais, dikatakan bahwa Kontrak Production Sharing (KPS) dalam industri migas nasional selalu merugikan negara, karena share hasil eksplorasi yang timpang. Dalam kasus pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon misalnya, bayangkan KPS yang berlaku hingga 2036 tersebut jelas akan merugikan negara. Naif betul apa yang dilakukan oleh para pengelola tata niaga migas jika mereka masih memiliki moral dan kecintaan terhadap tanah air. Adalah sangat mungkin bila apa yang dilakukan Exxon sama dengan apa yang mereka lakukan di blok-blok minyak bumi Kazakhstan. Ya suap, ya gratifikasi, apapun istilah hukum untuk kolusi semacam itu.

Joseph E. Stiglitz, Ekonom Bank Dunia, bahkan dengan berani mengatakan bahwa sudah sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia di nasionalisasi. Padahal istilah tersebut nampaknya tabu dinegara ini. Lihat saja kasus privatisasi berbagai perusahaan negara dan LPND (Lembaga Pemerintahan Non-Departemen) di Indonesia. Bila saja, dan hanya bila saja, pemerintah mau melakukan nasionalisasi atas eksplorasi migas mungkin Pertamina akan mampu bersaing dengan Petronas. Dan tentu saja kita tidak akan mengalami krisis BBM semacam ini. Kita punya banyak negara sahabat, yang berani melakukan nasionalisasi, sebut saja Brazil, Chile, Norwegia, bahkan Malaysia. Mereka berhasil. Mereka punya bargaining position di forum Internasional, terutama OPEC. Kenapa Indonesia tidak?

sumber :

Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia, PPSK Press, 2008

Harian Republika, 8 Mei 2008

Kenaikan harga BBM dan Bantuan Tunai Plus

Entah saya yang merasa dibodohi atau bagaimana, tapi pagi ini saya tercengang membaca headline beberapa media cetak yang memberitakan rencana pemerintah untuk memberikan ‘lagi’ bantuan langsung tunai (seperti yang dilakukan pada Oktober 2005 ketika kenaikan harga BBM). Kita sama-sama tau bahwa harga minyak dunia sedang dalam masa peningkatan yang cukup signifikan, kita juga sama-sama tau bahwa harga tersebut hampir tidak mungkin untuk turun pada titik stabil yang terjangkau. US$122 per barrel memang menyesakkan bagi berbagai kalangan di seluruh dunia, terlebih dengan berbagai krisis global yang hampir pasti menyambangi dunia. Belum lagi krisis lainnya yang terjadi seperti pangan, dll.

Sebuah kebijakan publik adalah resultan dari kepentingan politik yang berada dibalik sebuah sektor publik. Dalam perspektif negara pasar, kebijakan publik diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar agar tetap efisien dan efektif. Karenanya sebuah kebijakan memerlukan pertimbangan yang sangat matang, sehingga probabilitas ketidakbijakan sebuah kebijakan publik dapat diminimalisir.

Menghadapi krisis energi yang dialami negara penghasil minyak bumi dan anggota OPEC seperti Indonesia seperti berperang melawan serigala berbulu domba. Aneh, Jelas. Ajaib, bukan main. Diberbagai kantong produksi minyak Indonesia, kontrak eksplorasi ditangani oleh berbagai perusahaan minyak asing, sebutlah Exxon, Chevron, Total, dll. Alhasil, dengan model kontrak kerja tersebut negara berhadapan dengan kenyataan bahwa minyak bumi yang disedot dari Indonesia, harus diekspor terlebih dahulu, baru kemudian diimpor kembali kepasar dalam negeri. Yang akibatnya, kita akan berhadapan langsung dengan harga minyak dunia. Ketika harga naik tinggi, kita pun akan kelimpungan mengikuti kenaikan tersebut.

Ironis.

Kenaikan harga BBM dunia dalam beberapa bulan terakhir memang sedang meningkat. Setiap hari selalu tercatat rekor harga baru. Pemerintah kita yang terbiasa mensubsidi, mulai kelimpungan mengikuti kenaikan harga tersebut. Bayangkan ada jarak hampir $30 antara harga yang menjadi patokan kebijakan pemerintah, dengan harga versi real-time. Akibatnya, perbedaan tersebut mengharuskan pemerintah menombok dan membebankan anggaran. Subsidi yang menjadi beban anggaran tersebut pun lebih pada BBM yang digunakan kalangan menengah ke atas. Yang punya kendaraan mungkin lebih dari satu, tanpa ada efisiensi penggunaan kendaraan.

Pemerintah yang kelimpungan, kemudian berfikir. Saya selalu berharap setelah berfikir, dan mempertimbangkan segala kemungkinan teknis maupun non-teknis, pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang memang bijak. Tapi, ternyata harapan saya mungkin terlalu tinggi. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, adalah pilihan yang boleh dibilang wajar. Namun, kemudian kenaikan tersebut tidak diiringi dengan kebijakan lainnya, semisal memfokuskan subsidi pada sektor ekonomi publik yang membutuhkan fondasi bagi usaha yang dilakukan. Itu akan sangat membantu, dan bukan malah menambah beban. Atau misalnya lagi, dengan menaikkan harga BBM yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas, sehingga mereka terbiasa efisien dalam menggunakan kendaraan. Atau misalnya lagi, membatasi jumlah kendaraan yang bergerak diseantero negeri, terutama di kota-kota besar. Berikan masyarakat jaminan untuk transportasi publik yang sehat dan layak, mereka pasti mau kok naik kendaraan umum, karena pertimbangan ekonomi yang lebih murah, dan efisien.

Kebijakan untuk menaikkan harga, ternyata diiringi dengan memberikan ‘BANTUAN TUNAI Plus‘. Kebijakan ini pernah digunakan pada Oktober 2005. Ajaibnya dalam 5 tahun terakhir saja, tidak ada negara lain di seisi dunia yang menerapkan kebijakan semacam ini. Bayangkan subsidi BBM ditarik, namun kemudian bagi-bagi duit kepada rakyat. Apa itu namanya? Absurd atau Surreal?

Bantuan Tunai plus, yang berisi uang sekitar 100ribu rupiah, beserta minyak goreng dan gula. Saya ingin bertanya, jaman sekarang ini, uang 100ribu bisa dipake untuk apa? Beli gas? Beli minyak tanah? Uang sekolah anak? Uang belanja rumah tangga beberapa hari? Lantas ketika uang 100ribu itu habis, mau apa lagi? Ngelamun? Jadi ayam sayur? Ato bunuh diri karena depresi?

Dulu tahun 2005, kebijakan serupa disebutnya sebagai Bantuan Langsung Tunai. Distribusi dananya lambat dan panjang, targettingnya ngalor ngidul, dibagikan beberapa saat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Lha ya logika rakyat kecil yang terlanjur punya budaya beli baju baru pada hari raya, akan menggunakan bantuan tersebut untuk membeli baju baru buat anak-anak dan keluarga. Lantas setelah digunakan uang tersebut untuk belanja hari raya, hari-hari berikutnya akan sama sulitnya dengan hari sebelumnya.

Saya tidak tahu, siapa biang keladi yang punya ide bagi-bagi duit tersebut. Mungkin orang tersebut mabuk keadaan, atau mungkin orang tersebut ya memang begitu tabiatnya.

Naif.

Jika dan hanya jika pemerintah mau untuk bernegosiasi ulang perihal kontrak eksplorasi asing dan mengembangkan teknologi pengolahan minyak bumi. Pemerintah tentu tidak akan perlu mengirim minyak bumi yang diambil dari ibu pertiwi ke luar negeri, dan membeli hasil olahan yang mahal. Kita punya banyak Insinyur teknologi minyak dan industri yang nganggur, kenapa tidak digunakan? Kita punya banyak kilang dan sumur minyak bumi, kenapa disia-siakan? Kita punya banyak manusia cerdas dan bermoral, kenapa tidak digunakan?

Entah saya yang bodoh atau pemerintah yang terlalu ‘pintar’.