Mencari Uang Saku dengan Kamera HP

Saat ini, hampir semua orang memiliki handphone berkamera. Hampir semua orang juga suka selfie atau wefie. Ada juga orang yang suka mengambil foto atau video objek atau pemandangan yang dilihatnya. Sebagian besar kemudian mengunggah foto atau video, apapun isinya ke laman media sosial masing-masing. Berlomba-lomba menarik perhatian dari foto atau video lewat media sosial masing-masing; Apalagi mereka yang suka travelling atau jalan-jalan sambil makan. Sungguh persaingan yang sangat haqiqi.

Tetapi, ada juga orang yang (walaupun mungkin masih sedikit), mengambil foto dan video objek atau pemandangan yang dilihatnya untuk kemudian dijajakan di marketplace seperti shutterstock, dissolve, pond5, atau martketplace baru dengan rasa lokal seperti stockshot.id.

Pasti kamu bertanya: memang ada yang beli? Ya ada, kalau foto atau video yang kamu jajakan cocok dengan kebutuhan buyer yang mampir ke marketplace. Tugas kamu kan sebetulnya tinggal pasang mata; melihat ke sekeliling; mencari objek yang bisa direkam; setelah menemukan yang bagus langsung direkam atau dipotret.

Jangan lupa unggah ke marketplace yang sudah disebutkan di atas ya.. Utamakan marketplace stock footage rasa Indonesia. Siapa tahu hasil jepretan kamu jodoh sama buyer. Inget ya, foto dan videonya harus dipotret dengan fokus dan bagus, jangan terlalu shaky ya.

Selamat mencoba!    

 

 

Advertisements

Pendidikan dan Memasang Lampu di Langit-langit

Saya punya kebiasaan aneh (yang sepertinya juga dilakukan banyak orang) membaca cepat sembari duduk di closet, kamar mandi. Sebuah waktu nan singkat, tetapi begitu efisien digunakan. Biasanya, dalam waktu yang singkat tersebut saya membaca sebuah bab dari buku yang saya miliki. Apapun bukunya. Salah satu yang paling rutin saya baca adalah majalah Tempo. Pagi ini, saya membaca sebuah sub-bab berjudul “March to Modernity” dalam buku “New Asian Hemisphere”, yang ditulis oleh Kishore Mahbubani.

Dalam sub-bab itu dinarasikan bagaimana modernitas begitu didambakan oleh 6,5 miliar orang yang hidup di Asia dan Afrika, dan bagaimana kemiskinan selama ini dirasakan baik oleh Mahbubani, maupun miliaran orang lainnya. Kemiskinan yang disebut Mahbubani sebagai masa ‘pramodern’ dengan indikator tidak adanya ‘flush toilet’, dan barang-barang lain seperti televisi berwarna, kulkas dan mesin cuci di dalam rumahnya.  Barang-barang yang menjadi indikator tersebut memang simbol-simbol dari modernitas, dimana dunia menjadi semakin paralel, dan tangan-tangan manusia yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sekalipun mulai digantikan oleh mesin-mesin.

Ketika banyak kalangan menengah yang berpendidikan begitu menentang televisi karena memiliki kemampuan merusak (bila terjadi kecanduan menonton). Mahbubani justru menganggap kehadiran televisi berwarna dengan tayangan-tayangannya menghadirkan mimpi dan harapan bagi orang-orang yang menyaksikannya, termasuk dirinya sendiri ketika masa mudanya.

Saya kemudian tergelitik dengan sub-bab yang baru saja saya baca, dan mulai berimajinasi. Imajinasi saya tiba-tiba terhubung dengan bagaimana seseorang mengganti lampu yang mati di langit-langit rumahnya, sementara tinggi orang tersebut hanya 160 cm dan tinggi langit-langit rumahnya 220 cm. Tentu ada alat bantu yang akan dibutuhkan untuk orang tersebut melampau selisih tinggi 60 cm antara dirinya dengan langit-langit rumah. Apakah sebuah bangku untuk dipijaknya, meja atau mungkin lebih baik lagi sebuah tangga. Sebentar, lalu apa hubungannya dengan tulisan dari Kishore Mahbubani?

Begini, anggaplah kondisi dimana lampu mati di rumah orang tadi adalah kondisi yang sama dengan kemiskinan. Langit-langit rumah sebagai cakrawala berfikir, atau ilmu pengetahuan di dalam pikiran kita. Ketika, lampu mati tentu terasa tidak ada harapan, bahkan nyala lilin-lilin kecil sekalipun. Lampu (yang juga merupakan simbol modernitas) dalam kondisi menyala saya sejajarkan dengan kondisi dimana seseorang mendapatkan pencerahan. Dapat melihat sekelilingnya dengan lebih baik karena memiliki sesuatu yang menyala di langit-langit rumahnya.

Orang dalam ilustrasi diatas adalah kita, bagian dari 6,5 miliar penduduk Asia dan Afrika. Untuk bisa menyalakan lampu tadi, tentu dibutuhkan alat bantu dalam bentuk apapun. Bagi saya, alat bantu yang saya maksud adalah pendidikan. Semakin tinggi tangga pendidikan yang bisa kita pijak, maka semakin tinggilah capaian pencerahan yang bisa kita capai. Dus, impian yang selama ini hanya ada di depan televisi berwarna tidak lagi sekedar impian. Ketika itulah kemudian modernitas di alam pikiran mampu kita capai. Sebuah modal yang sangat mendasar untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik.

Tangga seperti juga pijakan lain yang kita gunakan sebagai alat bantu, tentu tidak akan datang begitu saja. Tidak mungkin terjadi di dunia ini, sebuah tangga menghampiri orang yang akan mengganti lampu di rumahnya. Karenanya, kita harus mencari sendiri dengan berusaha. Hal yang sama yang terjadi dengan pendidikan. Kita tidak mungkin tiba-tiba menjadi berwawasan, pasti ada usaha yang dilakukan. Cara yang paling mudah untuk mengawalinya adalah dengan memulai kebiasaan membaca.

[PENTING] Ini soal Tenun Kebangsaan. Titik! (oleh: @AniesBaswedan)

Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Tidak juga untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, melindungi setiap anak bangsa!

Tak penting jumlahnya, tak penting siapanya. Setiap orang wajib dilindungi. Janji pertama Republik ini: melindungi segenap bangsa Indonesia. Saat ada warga negara yang harus mengungsi di negeri sendiri, bukan karena dihantam bencana alam tetapi karena diancam saudara sebangsa, Republik ini telah ingkar janji. Akhir-akhir ini nyawa melayang, darah terbuang percuma ditebas saudara sebahasa di negeri kelahirannya. Kekerasan terjadi dan berulang. Lalu berseliweran kata minoritas, mayoritas di mana-mana.

Bangsa ini harus tegas: berhenti bicara minoritas dan mayoritas dalam urusan kekerasan. Kekerasan ini terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. Ini soal sekelompok warga negara menyerang warga negara lainnya. Kelompok demi kelompok warga negara secara kolektif menganiaya sesama anak bangsa. Mereka merobek tenun kebangsaan!

Tenun kebangsaan itu dirobek, diiringi berbagai macam pekikan seakan boleh dan benar. Kesemuanya terjadi secara amat eksplisit, terbuka dan brutal. Apa sikap negara dan bangsa ini? Diam? Membiarkan? Tidak! Republik ini tak pantas loyo-lunglai menghadapi warga negara yang pilih pakai pisau, pentungan, parang, bahkan pistol untuk ekspresikan perasaan, keyakinan, dan pikirannya. Mereka tidak sekadar melanggar hukum, tetapi merontokkan ikatan kebangsaan yang dibangun amat lama dan amat serius ini.

Mereka bukan cuma kriminal, mereka perobek tenun kebangsaan. Tenun kebangsaan itu dirajut dengan amat berat dan penuh keberanian. Para pendiri republik sadar bahwa bangsa di Nusantara ini amat bineka. Kebinekaan bukan barang baru. Sejak negara ini belum lahir semua sudah paham. Kebinekaan di Nusantara adalah fakta, bukan masalah! Tenun kebangsaan ini dirajut dari kebinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Setiap benang membawa warna sendiri. Persimpulannya yang erat menghasilkan kekuatan. Perajutan tenun ini pun belum selesai. Ada proses terus-menerus. Ada dialog dan tawar-menawar antar-unsur yang berjalan amat dinamis di tiap era. Setiap keseimbangan di suatu era bisa berubah pada masa berikutnya.

Warga negara, penganut agama

Dalam beberapa kekerasan belakangan ini, salah satu sumber masalah adalah kegagalan membedakan ”warga negara” dan ”penganut sebuah agama”. Perbedaan aliran atau keyakinan tak dimulai bulan lalu. Usia perbedaannya sudah ratusan, bahkan ribuan tahun dan ada di seluruh dunia. Perbedaan ini masih berlangsung terus dan belum ada tanda akan selesai minggu depan. Jadi, di satu sisi, negara tak perlu berpretensi akan menyelesaikan perbedaan alirannya. Di sisi lain, aliran atau keyakinan bisa saja berbeda tetapi semua warga negara republik sama. Konsekuensinya, seluruh tindakan mereka dibatasi aturan dan hukum republik yang sama. Di sini negara bisa berperan.

Negara memang tak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warganya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Jadi, dialog antar-pemikiran, aliran atau keyakinan setajam apa pun boleh, begitu berubah jadi kekerasan, maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukumnya. Negara jangan mencampuradukkan friksi/konflik antarpenganut aliran/keyakinan dengan friksi/konflik antarwarga senegara.

Dalam menegakkan hukum, negara harus melihat semua pihak semata sebagai warga negara dan hanya berpihak pada aturan. Aparat keamanan harus hadir melindungi ”warga-negara” bukan melindungi ”pengikut” keyakinan/ajaran tertentu. Begitu pula jika ada kekerasan, aparat hadir untuk menangkap ”warga-negara” pelaku kekerasan, bukan menangkap ”pengikut” keyakinan yang melakukan kekerasan.

Menjaga tenun kebangsaan dengan membangun semangat saling menghormati serta toleransi itu baik dan perlu. Di sini pendidikan berperan penting. Namun, itu semua tak cukup dan takkan pernah cukup. Menjaga tenun kebangsaan itu juga dengan menjerakan setiap perobeknya. Bangsa dan negara ini boleh pilih: menyerah atau ”bertarung” menghadapi para perobek itu. Jangan bangsa ini dan pengurus negaranya mempermalukan diri sendiri di hadapan penulis sejarah bahwa bangsa ini gagah memesona saat mendirikan negara bineka tetapi lunglai saat mempertahankan negara bineka.

Membiarkan kekerasan adalah pesan paling eksplisit dari negara bahwa kekerasan itu boleh, wajar, dipahami, dan dilupakan. Ingat, kekerasan itu menular. Dan, pembiaran adalah resep paling mujarab agar kekerasan ditiru dan meluas. Pembiaran juga berbahaya karena tiap robekan di tenun kebangsaan efeknya amat lama. Menyulam kembali tenun yang robek hampir pasti tak bisa memulihkannya. Tenun yang robek selalu ada bekas, selalu ada cacat.

Ada seribu satu pelanggaran hukum di Republik ini, tetapi gejala merebaknya kekerasan dan perobekan tenun kebangsaan itu harus jadi prioritas utama untuk dibereskan. Untuk menyejahterakan bangsa semua orang boleh ”turun-tangan”, tetapi menegakkan hukum hanya aparat yang boleh ”turun-tangan”. Penegak hukum dibekali senjata tujuannya bukan untuk tampil gagah saat upacara, melainkan untuk melindungi warga negara saat menegakkan hukum. Negara harus berani dan menang ”bertarung” melawan para perobek. Saat tenun kebangsaan terancam itulah negara harus membuktikan di Republik ini ada kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tetapi tak ada kebebasan melakukan kekerasan.

Aturan hukumnya ada, aparat penegaknya komplet. Jadi, begitu ada warga negara yang pilih melanggar dan meremehkan aturan hukum untuk merobek tenun kebangsaan, sikap negara hanya satu: ganjar mereka dengan hukuman yang amat menjerakan. Bukan cuma tokoh-tokohnya yang dihukum. Setiap gelintir orang yang terlibat dihukum tanpa pandang agama, etnis, atau partai. Itu sebagai pesan pada semua: jangan pernah coba-coba merobek tenun kebangsaan! Ketegasan dalam menjerakan perobek tenun kebangsaan membuat setiap orang sadar, memilih kekerasan sama dengan memilih diganjar dengan hukuman menjerakan. Ada kepastian konsekuensi.

Ingat, Republik ini didirikan oleh para pemberani: berani dirikan negara yang bineka. Kini pengurus negara diuji. Punyakah keberanian untuk menjaga dan merawat kebinekaan itu secara tanpa syarat. Biarkan kita semua—dan kelak anak cucu kita—bangga bahwa Republik ini tetap dirawat oleh para pemberani.

Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)

Artikel ini dimuat di Kompas 11 September 2012. Sumber: Website Paramadina

KITA BISA (Official Song SEAGames 26th)

Official Song dari SEAGames 26th.

Lagu diaransemen oleh Yovie Widianto dan dinyanyikan bersama-sama oleh segenap artis dibawah management artis yang dikelolanya untuk Indonesia!

Liriknya:

Kita Bisa

Aku disini, kau disana/ Tak menghalangi jiwa kita / Dalam hangatnya sang mentari / Satukan jiwa dan hati

Berpegang tangan dalam mimpi yang sama / Dan tunjukkan kepada dunia

Chorus :

Kita bisa, kita pasti bisa / Kita akan raih bintang-bintang / Kita bisa, jadi yang terdepan

Bersatu bersama dalam satu irama / Terbang meraih kejayaan

Menang kalah bukan masalah / Persahabatanlah yang terhebat /

Senyuman hangat takkan terlupakan / Dan tunjukkan kepada dunia

———-

Nah, untuk yang mau pakai lagu ini sebagai ringtone, sila unduh lagunya langsung dari sini.

Jong Indonesia

Kata ‘Jong adalah aksara belanda yang sepadan dengan kata ‘young‘, mungkin bila diterjemahkan menjadi ‘anak muda’. Istilah ‘jong’ di Indonesia sudah lama tidak kita dengar. Yang lebih sering kita dengar mungkin istilah ‘kawula muda’ (prambors fm), ‘anak nongkrong’ (mtv), ‘boys and girls‘ (mustang fm), dan sebutan lainnya yang biasa digunakan oleh penyiar di radio-radio bergenre anak muda. Kaum muda memiliki peranan tersendiri yang tentu saja penting untuk menggerakkan sebuah bangsa, terutama ketika generasi yang memimpin sudah terlalu larut dalam  jebakan kekuasaan.

Penggunaan bahasa secara seragam merupakan elemen penting dalam penyatuan sebuah bangsa. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kita pernah mengalami masa dimana kaum intelektual Indonesia yang kebanyakan didikan negeri belanda menggunakan bahasa penjajah karena terlanjur terbiasa. Bisa dibayangkan bagaimana kaum intelektual tersebut bisa kembali mengabdi pada ibu pertiwi, bila bahasa berkelas intelektual dipadankan dengan bahasa yang bukan mother-tongue orang Indonesia. Tentu saja kemudian ada ketimpangan yang terjadi, terutama dalam ketersampaian pesan kepada masyarakat awam yang jauh dari pendidikan.

Kaum intelektual didikan Belanda yang menggagas kebangsaan Indonesia memulai penyatuan dengan bahasa melayu awalnya. Para jong ini sempat kesulitan menggunakan bahasa melayu, karena mereka tidak terbiasa, dan bahasa asing yang mungkin terlanjur melekat. Atas desakan dari Muhammad Yamin, Kongres Pemuda Indonesia yang diadakan para Jong se-Hindia Belanda kala itu menggunakan bahasa melayu. Walaupun sebagian besar peserta yang datang masih dalam tahap kembali belajar bahasa Ibu pertiwi.

Ada kejadian lucu, seperti dikutip oleh majalah tempo edisi khusus 80 tahun Sumpah Pemuda. Kala itu Amir Sjarifuddin (ketua sidang), bertanya pada para peserta tentang kesiapan mereka menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar selama kongres berlangsung. Para peserta kongres pemuda yang memang masih dalam tahap belajar bahasa pun menjawab secara serentak dan lantang, “Siiikaaaap!”.

Dulu dan kini, waktu merentang diri dari 1928 sampai 2008, 80 tahun sudah Sumpah Pemuda dilewati bangsa ini. Perkembangan bahasa dan kaum muda Indonesia telah melintasi berbagai masa dan memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut pun bergantung pada latar belakang tertentu, tergantung pada lingkungan (komunitas) apa mereka berkembang. Seperti dalam dunia penyiaran misalnya, ada pakem tertentu yang digunakan oleh radio siaran tertentu. Begitu pun dengan komunitas berbasis budaya, agama, bahkan sekedar kesamaan ide tau hobby.

Masing-masing komunitas berkembang dan terkadang menciptakan benteng atau gap yang sangat mungkin menciptakan kesalahpahaman bila dipandang dengan sempit. Namun sebaliknya, hal ini justru sebenarnya bisa memperkaya budaya Indonesia, karena proses perkembangan sebuah bangsa tidak akan pernah berhenti. Dan tentu saja, tak bisa dipungkiri perubahan akan hal-hal tertentu terjadi.

Seorang kolumnis, Rikard Bagun, menulis dalam Harian Kompas hari ini bahwa dibutuhkan banyak sumpah pemuda untuk bisa membangkitkan bangsa ini kembali. Rikard juga menekankan bahwa sebuah bangsa tidak boleh kehilangan nilai-nilai dasar kebangsaannya. Permasalahannya kemudian adalah apa kontribusi para Jong baru Indonesia ini sekarang? Apakah mereka sudah tenggelam dalam arus? Dan sedang mengalami kesulitan menantang arus besar konsumsi dan hedonisme yang riuh ramai? Yang perlu diingat saat ini sistem ditentukan dengan model survival of the fastest, bukan lagi survival of the fittest.

Islam saja bisa terpecah-pecah, bagaimana dengan Indonesia? Bung Karno pernah menulis saat pengasingan di Ende, Flores, 18 Agustus 1936 ketika mengomentari persoalan ummat yang memandang sempit keberagaman. Dalam suratnya kepada Ustad A. Hassan (pemimpin Persatuan Islam di Bandung), Ia berkata,

“…Tetapi apa jang kita ‘tjutat’ dari Kalam Allah dan Sunnah Rasul itu? Bukan apinja, bukan njalanja, bukan flamenja, tetapi abunja, debunja, asbesnja. Abunja jang berupa tjelak mata dan sorban, abunja yang yang mentjintai kemenjan dan tunggangan onta, abunja jang bersifat Islam mulut dan Islam-ibadat — zonder taqwa, abunja jang cuma tahu batja Fatihah dan tahlil sahaja — tetapi bukan apinja jang menjala-njala dari udjung zaman jang satu ke udjung zaman jang lain …”.

Indonesia, dan para ‘Jong-baru’nya dari berbagai kalangan, entah komunitas, agama, budaya, sosial dan politik, perlu mengingat satu hal bahwa perjalanan dan perkembangan sebuah bangsa adalah sesuatu yang pasti. Persoalan keberagaman sudah seharusnya dipandang sebagai kekayaan bangsa ini, yang perlu dilakukan adalah menelaah ke belakang dan berkaca pada sejarah Sumpah Pemuda sebagai awal kelahiran Indonesia. Dan ingat kata Bung Karno, ambil api(jiwa/semangat)nya(persatuan dalam sumpah pemuda) yang menyala-nyala dari ujung zaman(awal lahirnya sebuah bangsa) yang satu ke ujung zaman yang lain(hingga kematangan bangsa tersebut dalam melewati masa).

Bagaimana kawula muda, anak nongkrong, boys and girls, siap bersumpah untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini? Bangsa ini perlu darah segar untuk bangkit.

sumber : Kompas 27 Oktober 2008, dan Tempo Edisi 80 Tahun Sumpah Pemuda
gambar : Kompas, 27 Oktober (Arsip Museum Sumpah Pemuda, Jakarta)

petani dan organisasinya

Indonesia memiliki jumlah petani yang besar (28 juta penduduk lebih), petani juga punya posisi politik yang penting sebagai konstituen politik. Yang patut disayangkan adalah petani tidak pernah mampu menyuarakan kepentingan politiknya. Ya, sejak zaman Presiden Soeharto dulu, petani hanya berguna sebagai ‘stabilisator’ politik dalam negeri, terutama petani beras. Karena jumlah penduduk yang sedemikian besarnya di Indonesia, maka pemerintah perlu menjaga tingkat ketahanan pangan. Lantas petani sebagai produsen langsung komoditas beras, ditekan sedemikian rupa agar selalu produktif. Kasarnya posisi petani di Indonesia seperti ‘sapi perah’ pemerintah.

Memasuki masa reformasi yang juga masa dimana krisis ekonomi menyeruak, sektor pertanian menjadi ‘bumper’ bagi limpahan pekerja yang ‘terbuang’ dari sektor industri baik barang maupun jasa. Pun begitu, jasa sektor pertanian terhadap negara tidak pernah diperhatikan. Padahal, pertanian merupakan sektor ekonomi riil/mikro yang merupakan awal dari semua kondisionalitas yang dibutuhkan demi berkesinambungannya pembangunan. Banyak contoh negara lain yang membangun sektor pertaniannya dulu dan mengelolanya dengan baik hingga saat ini, sebut saja Taiwan, dan Jepang. Kedua negara tersebut berhasil memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, karena sektor pertanian didukung penuh oleh pemerintah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Indonesia tidak melakukannya juga?

Indonesia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memperlakukan petani sekedar sebagai alat, untuk berproduksi, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama yang menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Model kebijakan pertanian yang diterapkan pun top-down, yang diartikan sebagai bentuk kebijakan dengan input dari pemerintah untuk meregulasi publik di bawahnya. Padahal, di negara lain kebijakan pertanian menggunakan model bottom-up, sebuah model kebijakan yang melibatkan publiknya untuk menyumbangkan input kebijakan sehingga dapat menyalurkan/menyampaikan kepentingannya. Dengan model bottom-up maka organisasi petani/pedesaan menjadi penting untuk ada, sedang dengan model top-down, organisasi petani hanya akan diisi oleh elit pedesaan yang menguasai lahan/modal.

Dulu, pada masa kita belajar ekonomi di SD/SMP mungkin pernah mengenal KUD/BUUD (Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa). Diajarkan juga pada masa itu bahwa kedua organisasi tersebut ‘berperan’ dalam membangun pedesaan, dan manfaat ini-itu lainnya. Saya tidak akan menyanggah hal tersebut, juga tidak akan menyalahkan para guru ekonomi yang mengajarkannya. Permasalahannya adalah, sebenarnya KUD/BUUD tidak pernah berfungsi secara optimal sebagai sebuah organisasi petani/pedesaan. Kenapa? Karena pemerintah hanya memfungsikan Koperasi dan Badan Usaha tersebut sebagai pos untuk menempatkan para elit pedesaan yang menjadi tangan kanan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di daerah. Para elit sendiri pun entah sadar atau tidak menjadi alat pemerintah, yang jelas mereka senang mendapat jabatan di KUD/BUUD, karena prestige dan previledge yang mereka dapatkan di desa.

Seandainya saja, organisasi petani itu ada secara resmi dan berfungsi dengan baik, mungkin petani tidak akan menjadi ‘sapi perah’ pemerintah lagi dan pertanian kita tidak rentan lagi terhadap sekedar faktor cuaca atau hama. Karena kepentingannya tersampaikan. Karena subsidi yang jelas, mereka dapatkan. Karena teknologi pertanian bisa mereka kembangkan. Karena mereka bisa berkumpul, berorganisasi dan berteriak ketika keadilan tidak ditegakkan.

catatan : gambar diambil dari sini

dicari : intelektual organik

:: tempora mutantur, et nos mutamur in illis (waktu berubah dan kita berubah didalamnya) ::

Indonesia membutuhkan banyak Intelektual organik, untuk menggerakkan bangsa dan menantang globalisasi, dengan kriteria sebagai berikut :

1. sigap dan cepat tanggap, karena globalisasi merupakan survival of the fastest, bukan lagi survival of the fittest;

2. memiliki kesadaran kritis, bukan kesadaran naif;

3. tidak menyukai model kebijakan top-down, dan lebih senang bergerak dari akar rumput (model kebijakan bottom-up), demi input kebijakan yang sesuai;

4. senang berkutat dengan perubahan (mengacu pada kriteria no.1);

5. mampu menjaga kemandirian;

6. tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan;

7. kreatif (mengacu pada Ubermensch-nya Nietschze);

8. peduli pada 34 juta penduduk yang miskin di Indonesia (ketujuh kriteria diatas merupakan tambahan dari poin ini).

Bila anda merasa memiliki kriteria tsb diatas, mari kita berdiskusi disini.

Tabik!