Menikmati Yatai di Tanpopo Jakarta

Semalam istri ngasih liat posting instagram food reviewer soal Tanpopo Jakarta. Begitu liat cara Tanpopo membangun suasana “warung”nya, gw jadi tertarik untuk mampir dan nyobain.

CnK-YhhVMAADoz_
Karena pakai lampion, ambiencenya jadi kaya sedang nongkrong di Yatai.
Mereka punya 9 meja yang bisa diisi dengan 4-6 orang per meja.
Mereka punya 9 meja yang bisa diisi dengan 4-6 orang per meja.

Kira-kira 30 menit kemudian, gw udah sampai di lokasi Tanpopo Jakarta. Klik aja kalau mau tau lokasinya.

Di Tanpopo kita harus pesan menu yang diinginkan dari gerobak Yatai yang merangkap meja kasir.

Di meja itu ada berbagai macam cake mini, diantaranya: macchiato cake, green tea cake, chocolate cake, dan tiramisu cake. Cakenya enak-enak. Dari packaging cake mini yang ada, sepertinya didatangkan langsung dari Jepang. Denger-denger sih, Tanpopo ini punya Chef Hideyoshi yang pernah menang Bocuse d’Ór World Chef Championship di tahun 2007.

Saat memesan, gw diminta memilih menu dari lemari pendingin yang berisi daging sapi dan daging ayam yang masih fresh. Taunya darimana dagingnya fresh? Keliatan dari dapur tempat motong daging yang bisa diintip kalau mau ke toilet. Hehehe.. Jadi, Tanpopo gak nyimpan daging itu dalam keadaan sliced. Gw akhirnya mesen Tandoori Chicken, Teriyaki Chicken, Short Rib US dan Beef Tongue US.

Pakai panggangan mini yang sudah sejak lama pengen gw miliki. Duh..
Pakai panggangan mini yang sudah sejak lama pengen gw miliki. Duh..

Soal rasa, karena daging yang dijual fresh, hanya dibumbuin dengan garam pun pasti enak. Apalagi kalau dibakar di atas arang yang bagus. Nah di Tanpopo, daging itu dibumbuin sendiri dengan Soy Sauce yang disediakan di meja (dari rasanya sepertinya pakai merek Kikkoman). Tanpopo juga punya daging ayam yang dibumbui ala Tandoori yang dari rasanya kayanya pakai kapulaga. Si tandoori chicken ini enak banget kalau dicelup ke Soy Sauce lalu dibakar. Aseli.

Overall, makan di Tanpopo jadi pengalaman yang menyenangkan, walaupun panggangannya terasa terlalu mini. Hehehe. Tapi bagus juga sih buat ngatur kecepatan makan dan jadi bisa menikmati makanan sedikit demi sedikit.

Ini beberapa menu yang gw ingat berikut harganya:

Foods

  • Tandoori Chicken: RP 30.000/plate
  • Teriyaki Chicken: RP 30.000/plate
  • Short Rib US: RP 30.000/plate
  • Beef Tongue US: RP 30.000/plate
  • Wagyu “marble15+”: RP 300.000/plate
  • Rice: RP 5.000/bowl  

Beverages

  • Softdrink: Rp 10.000/glass  
  • Ocha: RP 10.000/glass (free refill)

___

Pesen buat yang belum coba, segerakan ke Tanpopo sebelum ramai dan pakai antre. Harganya reasonable buat gw, jangan dibandingin sama Hanamasa, Paregu dan Caza Suki ya. Sampai jumpa di review tempat makan berikutnya!

Ini soal Masa Depan. Titik!

Masa depan dari 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta (menurut BPS, 2010) dan tentu tidak lupa lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) akan di tentukan oleh 6.996.951 pemilih berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada hari ini (20 September 2012), dengan rincian:

  • wilayah Kepulauan Seribu tercatat 16.367 pemilih,
  • wilayah Jakarta Pusat tercatat 789.484 pemilih,
  • wilayah Jakarta Utara tercatat 1.168.988 pemilih,
  • wilayah Jakarta Barat tercatat 1.510.159 pemilih,
  • wilayah Jakarta Selatan tercatat 1.512.913, dan
  • wilayah Jakarta Timur tercatat 1.999.040 pemilih.

Bagi saya, hari ini sungguh bersejarah karena incumbent yang berasal dari Partai Politik pemenang pemilu dan rekan-rekan koalisi partainya ditantang oleh kandidat dari hasil koalisi dua Partai Politik yang sebetulnya tidak memiliki basis suara yang cukup besar dari sisi kader Partai. Hasil survey pada seminggu sebelum pemilihan putaran pertama menggambarkan sesuatu yang berbeda: incumbent pasti menang. Ternyata survey tinggal survey, tim sukses pongah hingga salah ambil langkah catur. Waktu seminggu sebelum pemilihan nampaknya cukup untuk merobek-robek hasil survey banyak lembaga. Persentase suara (yang walaupun tidak sampai 50%) untuk kandidat penantang di putaran pertama sebetulnya merupakan isyarat bahwa sebagian besar pemilih di DKI Jakarta menginginkan perubahan pada kepemimpinan. Sesuatu yang mengejutkan bagi banyak kalangan, termasuk kedua kandidat yang bertarung di pemilihan umum.

Meskipun melaksanakan putaran berikutnya artinya biaya tambahan yang membengkak untuk semua pihak (Negara dan kedua kandidat). Apa boleh buat pemilihan umum putaran kedua tetap harus dilaksanakan demi nilai-nilai demokrasi di Ibukota tercinta.

Tulisan ini tidak ingin bermain dengan tebak-tebakan hasil pemilihan putaran kedua, karena sejujurnya saya pun tidak bisa meramalkan dengan tepat. Satu hal yang pasti, kedua tim sukses kandidat sudah bekerja dengan segenap pikiran dan tenaga yang maksimal. Hingga bahkan berulang-ulang mengganti status BlackBerry Messenger (BBM) dengan pesan (bernada kampanye) yang sama dalam satu hari, padahal dari seluruh contact di BBM-nya paling-paling hanya 30% yang punya hak pilih. Mari kita tertawakan saja hal tersebut.

Kalau dan hanya kalau saya boleh berbicara selugas ini, sebetulnya kita (Indonesia secara umum) berada dalam masa krisis kepemimpinan, masa dimana pemimpin tidak lagi memiliki wibawa dan penegakan hukum lebih mirip “macan ompong dan bahkan tanpa kuku yang tajam”. Disaat yang bersamaan, rakyat membutuhkan suri tauladan dan inspirasi bagi keseharian mereka. Entah siapa yang salah.

Saya seorang muslim, dan saya (sangat) malu menjadi bagian dari negara mayoritas muslim dimana korupsi terjadi membabi buta. Bahkan Al-Qur’an pun dijadikan bancakan oleh koruptor di negeri ini. Karenanya, ketika memilih pemimpin, saya tidak akan pernah menggunakan indikator keimanan sebagai tolak ukur. Miris betul rasanya hati dan pikiran saya, ketika isu agama dimanfaatkan sebagai alat kampanye. Terlepas dari ikatan emosional masing-masing individu dengan agamanya, ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi dan akal sehat rakyat.

Simbol-simbol Suku Agama dan Ras (SARA) tidak selayaknya digunakan sebagai alat kampanye di kota yang sebetulnya melting-pot dari ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an Indonesia. Founding Fathers kita mungkin sedang menangisi cara berfikir rakyatnya yang dipecah belah isu SARA, dan lupa bagaimana leluhur meregang nyawa untuk menyatukan Indonesia. Hari ini, kita memilih pemimpin untuk mengarahkan bagaimana sebuah kota harus dikelola, bukan untuk menjadi Imam dalam sholat berjamaah atau berdzikir bersama. Agama itu soal Hablum-min-Allah; bersifat vertikal; bukan antar manusia. Sementara, menjadi warga kota yang baik itu soal Hablum-min-annas; bersifat horizontal; antar manusia. Karenanya, berfikir dan memilih dengan akal yang sehat dan hati yang tulus.

Banyak hal lain yang lebih mendasar dari persoalan kepemimpinan dan manajerial dalam mengelola Ibukota. Kita memerlukan pemimpin sekaligus manajer yang mampu untuk:  Mengelola dan memelihara sustainability kota sekaligus membangun dengan inovasi; Berfokus tidak hanya pada sistem dan struktur, tetapi juga pada sumber daya manusianya; Memiliki reputasi dan wibawa sehingga mampu mengontrol dan dipercaya oleh rakyat; Memiliki jangkauan berfikir dalam jangka pendek menengah dan panjang, dalam artian menguasai taktik dan strategi; Berani mengambil langkah catur ketika ketidakadilan terjadi; Dan tidak terikat pada bentuk kontrak politik apapun yang menghalangi arah kebijaksanaan.  Itu baru yang namanya Meritoktrasi dalam kepemimpinan.

Apapun hasil dari pemilihan putaran kedua ini, entah incumbent atau pun penantang, pemenang tidak akan bisa bekerja sendiri dari atas menara gading. Pemenang akan membutuhkan 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta dan lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek untuk berusaha sekuat tenaga dan menjadi warga kota yang baik, memiliki disiplin yang tinggi serta berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Tanpa hal tersebut, niscaya tidak akan ada perbaikan dan perubahan yang terjadi. Percaya pada saya!

Cities for People, not for Automobiles

Jakarta has been my city for almost 26th years. I could say Jakarta is the breath that lengthens my days. Days go by. Jakarta has now become a monster who ate itself. It’s now almost a rather frustrating and depressing to live in Jakarta, cause only by the traffic jam. I use car for myself in such an egocentric way. The question would be, do I have an option? Nope.

Most people think the way I do (as stated above). They did. If not, why they keep on buying automobiles through consumer credit line? Don’t they know that the option they pick going to stress them with high interest rates? Yes, they do know that, and they take the risk. Because they know the government is working in a slow pace in making progress, while business ran way too fast as usual.

I don’t know for other people, but for me, Jakarta got a major problem made by the system (economy and politic), its own citizen and goes on without something that I called as a “leadership with a-political-will”. These problems have made me think that if changes for Jakarta are too hard to make, in the future no-matter-what I don’t want to raise my children and grandson here. There are too many automobiles and motorcycle, and too few public spaces used as green belt in Jakarta. The city is (maybe) built for cars, not for the industry. Thus, the question people keep asking is more and more infrastructures for cars. Built more streets they said, as if the city still has unoccupied land.

I know, I know you guys work for the automobiles and consumer credit banking industry. You simply have to keep selling those cars and motorcycles. Yeah, one gotta do what one gotta do to earn a living. What kind of live do you have in Jakarta? The one with a rather super-exhausting added with extra pollutant in it? Am sincerely happy that you all live your life to the fullest. Hahaha.. Hope your daughter and son survive the extra pollutant; I heard that those extras are a major silent-killer in the city.

Do you know what I dream about Jakarta? A city with lots of these things:

  • New governor whose also an inspiring leader with political will to act;
  • New city grand design regulation created with active public participation;
  • Pedestrian areas and bicycle paths all over the city;
  • Integrated Bus Rapid Transit, Mono-Rail Train and feeder Buses to maintain mobility without hurting sustainability;
  • Condos, lofts, and subsidized apartments with “sky gardens” around each business district with reasonable price;
  • Schools that ensure students creativity, teach about entrepreneurship and inspire the students about leadership and ethics;
  • Equal work opportunity for all citizens;
  • Healthy good-food culture with fresh food stalls on every streets;
  • Community Spaces or Building to maintain neighborhood bonds and enrich our socio-cultural value;
  • Parks (green belt) and public spaces with Wi-Fi connections to waste some times after office hours;
  • Waste management that ensure waste recycled into energy resources.

As for today, what we need is citizen’s active participation in building this dream to come to live. While in a more global views, political leadership with grand strategic design, technical issues, on-field-implementation and citizenship should be highlighted as the future fixer of Jakarta.

I know, I know, I sounded like a day-dreamer, but do take a look at this websites: http://www.citiesforpeople.net; and listen to Jaime Lerner (ex-mayor of Curitiba, Brazil) here, am not dreaming. My dream city does exist, only not in Jakarta.

#wishlist for Jakarta

Semua pasti senang kalau kota yang ditinggali nyaman, semua pasti senang. Kondisi nyaman tentu dibentuk oleh beberapa faktor yang memperkuatnya. Nah, tulisan ini sekedar berbagi apa yang bisa menjadi faktor pembentuk nyaman-nya Jakarta. Saya buat jadi #wishlist ya …

1. Jumlah kendaraan bermotor milik pribadi dikurangi sampai 70%.

2. Transportasi publik (TransJakarta, Feeder Bus, Halte, KRL, MRT, Stasiun, dll) diperkuat dengan fasilitas yang manusiawi. Silakan definisikan manusiawi menurut pemahaman masing-masing. :p

3. Lajur hijau sepeda yang aman. Aman disini bisa dipahami sebagai misalnya: bersepeda tidak perlu lagi takut ditabrak kendaraan bermotor.

4. Lajur pejalan kaki yang lebar, minimal 3 meter. Dan tentu saja dibuat teduh dengan keberadaan pohon trembesi.

5. Presentase lahan hijau di Jakarta harus ditingkatkan sampai 30%. Tentu dengan memperbanyak taman kota dengan pohon trembesi di Jakarta.

6. Perbanyak Rumah Susun yang murah dan Apartemen kelas menengah di tengah kota. Begini lebih baik ketimbang masyarakat harus membeli tanah mahal dan cuma bisa membangun pemukiman satu lantai yang padat.

7. Jaringan drainase dan resapan air tanah yang efektif. (dari @PamanTyo)

8. … #wishlist lainnya menyusul.

… … …

Anyway, Selamat Ulang Tahun Jakarta! 😀

Jakarta Mestinya Tidak Semacet Ini

Sebagai Wakil Presiden selama lima tahun (2004-2009), saya sungguh menikmati kenyamanan menyusuri jalan-jalan padat di DKI Jakarta dan sekitarnya. Semua jalan yang akan saya lalui sudah dibersihkan sehingga mobil yang saya tumpangi melaju tanpa macet sama sekali.

Tentu saja saya melihat macet yang pekat di kiri dan kanan jalan. Saya ikut memberi solusi, tetapi sejauh ini belum memberi hasil optimal. Ketika menyelesaikan tugas sebagai Wapres, sejumlah teman langsung bergurau, ”Selamat menikmati indahnya kemacetan Jakarta.”

Saya terbahak dan segera membuktikan ucapan itu. Saya keluar rumah dan langsung berenang di lautan macet Jakarta yang mustajab. Walau macet di jalan, perjalanan saya sedikit lancar karena masih ada mobil polisi yang mengawal. Pemandangan yang tersaji di depan mata memang sangat hebat. Terasa benar bahwa Jakarta jauh lebih macet dibandingkan dengan sebelum era 2004.

Dua cobaan

Tahun 2010 saya merasakan kemacetan Jakarta dan sekitarnya. Keadaan jadi absurd. Seorang teman bertutur. Berdomisili di Bekasi, ia berangkat menuju kantornya di kawasan Senayan rata-rata pukul 04.45. Ketika meninggalkan rumah dengan mobil, istrinya masih belum mandi sebab sibuk memandikan anaknya dan menyiapkan sarapan. Ketika semua tugas itu tuntas dan anaknya sudah berangkat ke sekolah, istrinya mandi dan bergegas menyusulnya dengan ojek. Ternyata istrinya masih bisa menyusul teman ini tak jauh dari pintu tol.

Ia baru tiba di kantornya pukul 07.45. Praktis ia menghabiskan waktu tiga jam di mobil, lebih kurang sama dengan perjalanan pesawat terbang Jakarta-Manado. Tiba di kantor, ia kehilangan sebagian energi. Banyak yang terkuras. Lalu dengan kondisi ini, bagaimana ia bekerja optimal? Pulang kantor ia juga butuh lebih kurang tiga jam di jalan. Di rumah, waktu dia untuk bercanda dengan anak istri sudah sangat sempit. Yang tinggal lelah saja.

Berpuasa di Jakarta punya dua cobaan. Yang pertama, puasa itu sendiri, yang kedua upaya pulang ke rumah untuk berbuka. Di bulan Ramadhan ini sebagian warga Jakarta membawa air minum dan kurma di mobil. Bila tiba waktu berbuka puasa, dan masih berada di laut macet Ibu Kota, ia bisa berbuka dengan minuman itu sambil makan kurma. Sebagian rekan berusia lanjut, yang kadang-kadang tak dapat mena- han kencing ketika berhadapan dengan macet yang parah, membawa botol kosong. Siap kencing di mobil kalau sudah kebelet. Terasa benar, lama-lama kota ini tak manusiawi. Warganya dipaksa menghadapi kenyataan tak mengenakkan.

Tak kurang dari enam triliun rupiah terbuang percuma per tahun di Jakarta karena warga terhadang macet. Angka sebesar itu berasal dari hitungan sederhana atas pembuangan bahan bakar secara sia-sia saban hari dan waktu yang hilang, belum lagi produktivitas yang menurun tersebab lelah di jalan. Bikin janji bertemu di Jakarta sudah mulai sulit tepat waktu.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya memang dilema. Kemacetan ini patut diakui sebagai salah satu dampak kemajuan. Warga punya daya beli mobil dan sepeda motor. Pembangunan gedung pencakar langit, pusat belanja, dan sentra hunian baru tampak di mana- mana. Masalahnya, pemerintah tak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan mobil dan sepeda motor itu dengan membangun infrastruktur memadai, khususnya jalan dan pengangkut umum.

Dalam pengalaman, kemacetan akan mempercepat kemacetan baru. Dulu satu keluarga mampu masih bisa dengan satu mobil untuk dipakai ayah, ibu, dan antar anak-anak ke sekolah. Namun, karena kemacetan, keluarga mampu harus punya tiga mobil untuk masing-masing. Kalau semua mobil itu berada serempak di jalan, maka kemacetan akan cepat sekali bertambah. Karena itu, kebijakan 3 in 1 tetap penting. Begitu pula pajak progresif untuk mobil kedua dan seterusnya perlu diterapkan lagi, tetapi dengan syarat transportasi umum terus ditingkatkan.

Sejauh saya amati, setiap gubernur DKI Jakarta berupaya bangun infrastruktur. Almarhum Ali Sadikin sangat sibuk melebarkan jalan dengan memotong pagar rumah dan bangunan, yang kemudian diikuti banyak kota di Indonesia pada waktu itu: membuka akses baru, membangun jalan layang, dan mendirikan infrastruktur di kawasan permukiman padat. Ali Sadikin bahkan sudah mencita-citakan pembangunan mass rapid transport, tetapi terbatasnya anggaran membuat ia tak memiliki energi cukup untuk merealisasikannya.

Pada era Sutiyoso, ada upaya keras mengatasi kemacetan lalu lintas. Ia membangun jalur khusus bus yang fenomenal hingga kini. Ia pun nyaris membuat sejarah dengan membangun monorel. Sayang, upaya ini kandas di tengah jalan.

Menunggu Fauzi Bowo

Kini kita menunggu gebrakan Fauzi Bowo. Gubernur pengganti Sutiyoso ini sibuk dengan upaya penertiban di DKI. Ia pun berupaya merealisasikan MRT. Dengan MRT, penduduk yang berada di jalan berkurang karena berada di kawasan kereta cepat dan massal itu. Kita juga menunggu Fauzi Bowo dapat merealisasikan proyek monorel yang bertahun-tahun tertunda.

Sebetulnya proyek monorel ini jauh lebih mudah. Kalau masalahnya pada anggaran, mestinya itu bisa segera diatasi. Semasa saya Wapres, pembiayaan sebenarnya sudah teratasi dengan kesediaan bank dari Dubai mendanai investor dengan syarat ada jaminan pemerintah. Pemerintah pusat setuju menjamin setelah biaya proyek diturunkan dari 800 juta dollar AS menjadi 500 juta dollar AS dengan lebih banyak pakai produksi dalam negeri, setelah diskusi lama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono juga menyatakan persetujuannya.

Karena itu proyek DKI, maka harus ada jaminan balik dari pemprov dan persetujuan DPRD DKI. Namun, agaknya antara pemerintah provinsi dan DPRD belum tercapai kesesuaian pandangan ihwal ini sehingga proyek berhenti di jalan. Tinggallah pilar-pilar monorel jadi monumen baru kota, jadi proyek terkendala justru karena masalah teknis di DKI sendiri. Sekiranya pemda dan DPRD setuju waktu itu (2008), monorel sudah beroperasi sekarang dan pasti dapat mengurangi kemacetan.

Monorel adalah pilihan yang tepat dan cepat dewasa ini karena tak perlu pembebasan lahan ser- ta tetap mengikuti jalur jalan yang ada dan tak mengurangi luas jalan seperti busway. Saat banjir pun tak masalah sebab justru akan jadi pilihan karena tinggi. Monorel ini andalan banyak kota di ASEAN: Kuala Lumpur dan Bangkok.

Sambil menunggu proyek besar itu terlaksana, saya menggugah Pemprov DKI segera membangun beberapa proyek dengan cepat. Katakanlah membangun beberapa jalan layang di beberapa pusat macet. Lalu lebih mengoptimalkan busway. Tambah bus dalam jumlah banyak! Satu jalur busway mengambil lebih kurang 25 persen lebar jalan. Mestinya, dengan pengambilan areal itu, bus di jalur khusus ini mampu mengangkut banyak penumpang. Kalau jalan tersebut biasanya mengangkut satu juta penumpang per hari, maka bus ini mestinya mampu mengambil lebih dari tiga kali lipat dari jumlah itu. Kalau ini belum tercapai, berarti jumlah bus harus ditambah dan kapasitasnya sendiri mesti lebih besar. Jalur busway harus steril dari kendaraan lain.

Semua pengangkut umum harus dibiayai oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Kalau subsidi pemerintah tak cukup, maka tarif harus disesuaikan sehingga bus jalur khusus ini dapat lancar dan terjaga kelangsungannya serta pengembangannya. Karena sudah mengambil jalan umum, maka kalau tidak maksimal, bus ini justru mengurangi kepentingan umum.

Tentang tarif, saya setuju dengan pendapat bahwa tarif bus jalur khusus ini harus dinaikkan. Tarif sekarang yang Rp 3.500 mestinya dinaikkan ke angka yang bisa diterima secara ekonomi: sebutlah Rp 5.000, sama dengan tarif ojek jarak dekat. Para pengguna bus ini, saya yakin, bisa mengerti sebab penambahan tarif ini pada ujungnya akan membuat pemprov dan investor berdaya menambah jumlah bus dan menjaga layanan.

Produk dalam negeri

Mempercepat pembangunan MRT sangat penting walau tak mudah karena kita harus mengatasi sistem drainase Jakarta yang tak baik, yang selalu banjir. Begitu pula pembebasan lahan yang sulit serta mahal dan baru efektif kalau jaringan MRT meliputi sebagian besar kota. Selama pembangunan pasti kemacetan bertambah, tetapi itu jangan jadi halangan. Yang harus diperhatikan: pembangunan harus melibatkan kontraktor dan produk dalam negeri dengan biaya yang lebih efisien.

Mengenai wacana memindahkan ibu kota ke kota lain agar kemacetan Jakarta berkurang, saya kurang sependapat. Bagi saya, sungguh tak mudah memindahkan ibu kota. Jangan bandingkan dengan Malaysia dan Australia yang penduduknya cuma 20 juta jiwa dan areal terbukanya sangat luas.

Tak layak pula membuat perbandingan dengan negara yang ibu kotanya bukan di pusat bisnis, seperti AS (Washington DC), India (New Delhi), Australia (Canberra), Malaysia (Putra Jaya Kuala Lumpur), Brasil, dan Pakistan. Semuanya negara federal, sedangkan negara kesatuan seperti Indonesia, Jepang, Perancis, dan Thailand pada umumnya beribu kota di kota besar. Negara federal umumnya mendirikan ibu kota sendiri yang tak terletak di salah satu negara bagian sehingga lebih netral. Di samping itu, pada negara federal urusan bisnis dan birokrasi lainnya memang wewenang negara bagian.

Hal sangat penting yang perlu segera dipercepat ialah pembangunan rusunami agar rakyat kebanyakan hidup lebih nyaman di rumah susun yang lebih sehat dan hidup dekat tempat pekerjaan sehingga tak perlu banyak kendaraan di jalan yang menambah macet. Sangat disayangkan, Pemda DKI justru kurang tanggap, justru menyegel pembangunan rusunami yang telah berjalan sehingga semangat pengembang menyusut.

Janganlah membiarkan kehidupan di DKI ini terlalu timpang. Izin apartemen mewah kelihatan lebih mudah dibandingkan dengan rusunami. Iklan perumahan mewah yang terus-menerus akan menciptakan dampak sosial yang berbahaya apabila kampung-kampung atau sepanjang Ciliwung tak diperbaiki.

Pemerintah pusat dengan keputusan presiden telah memberi izin dan setuju semua tanah pemerintah dan BUMN di DKI bisa dibangun rusunawa dengan harga Rp 1 juta per meter persegi dan dengan bunga yang disubsidi. Sangat disayangkan juga bahwa pengembang boleh membangun terus rumah mewah tanpa wajib bangun rumah sederhana. Pemda DKI harus lebih kritis dan melihat ke depan, bukan justru menyegel dan tidak peduli. Kalau dibangun banyak rumah susun, berarti dapat ditambah akses jalan dan juga taman yang hijau untuk rakyat kurang mampu.

Tak harus macet

Ibu kota sekaligus kota besar tidak selalu macet selama diatur dengan baik. Lihatlah Tokyo dan London. Bangkok pernah macet hebat, tetapi setelah dibangun jalan layang dan monorel ia menjadi lebih baik. Begitu pula kota besar yang bukan ibu kota juga tidak dijamin tanpa macet. Surabaya, Bandung, Makassar dan Medan, juga Mumbai di India sudah macet karena pertumbuhan yang cepat. Jadi, kemacetan bukan karena ibu kota, tetapi kecepatan mobilitas tak sebanding jalan.

Hal lain: memindahkan ibu kota hanya mengurangi sedikit penduduk. Pegawai pemerintah pusat yang pindah mungkin sekitar 200.000 orang lebih, 5 persen dari jumlah pegawai negeri sipil. Masalahnya, kita mesti membangun infrastruktur baru, kantor baru, perumahan, dan sebagainya. Anggarannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Yang pindah tentu bukan hanya kantor kementerian, tetapi juga semua aparat yang terkait, seperti markas TNI, Kepolisian, Kejaksaan, DPR, MA, komisi-komisi, dan sebagainya. Membangun kantor tambahan DPR di Senayan saja butuh Rp 1,8 triliun. Bayangkan kalau membangun kompleks Senayan baru di tempat lain. Belum lagi istana.

Walaupun sebagian biaya bisa diperoleh kalau semua kantor pemerintah itu dijual ke swasta, itu berarti pada kemacetan tak ada perubahan karena kantor itu tetap sibuk. Lebih baik dana yang besar itu dipakai untuk membangun infrastruktur di Jakarta dan di daerah serta pusat bisnis baru, pendidikan, hiburan yang tersebar di kota-kota lain sehingga kegiatan yang tersebar ke daerah-daerah menimbulkan daya tarik baru, keadilan, efisiensi, serta lapangan kerja yang lebih merata dan kemakmuran yang lebih baik untuk seluruh bangsa tanpa harus bertumpuk dan macet di Jakarta

M JUSUF KALLA Wakil Presiden (2004-2009)

tentang Warga Jakarta yang ber-koalisi

Saya selalu tertarik pada masalah tata ruang wilayah dan bagaimana kota menjadi Ruang Hidup yang layak bagi warga yang bernaung didalamnya. Suatu hari sekitar dua minggu lalu ketika saya sedang iseng mencari rencana tata ruang wilayah Jakarta Selatan karena teringat pada calon taman-taman kota yang sebelumnya SPBU. Di tengah pencarian, saya menemukan sebuah blog milik “Koalisi Warga untuk Jakarta 2030”, dikatakan disana terbentuk sejak Desember 2009. Dalam hati saya berfikir, kenapa saya baru tahu soal keberadaan Koalisi ini?

Setelah membaca blog tersebut, saya jadi mengerti masalah apa yang terjadi dengan draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030. Salah satu masalahnya: rencana yang dibuat pihak pemerintah (dlm hal ini BAPEDA), terbelakang. Indikasi keterbelakangannya adalah minimnya partisipasi publik dalam pembuatan draft rencana tersebut. Indikator lainnya dapat kita lihat jika membandingkan apa yang dibuat oleh BAPEDA, dengan apa yang dibuat pemerintah lokal di kota lain di luar negeri untuk 20 tahun ke depan. Entah ini adil atau tidak, tapi untuk mencari pembanding kita memang harus selalu melihat yang lebih baik bukan?

Saya tercekat ketika membandingkan rencana yang dibuat empat kota besar dunia: London, New York, Melbourne dan Sydney.

Jakarta2030: http://www.rtrwjakarta2030.com/rtrw-dki-jakarta-2030

Sydney2030: http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/2030/thevision/Downloads.asp

Melbourne2030: http://www.dse.vic.gov.au/melbourne2030online/content/site_functions/pdfs.html

NewYork2030:  http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/downloads/download.shtml

London2030: http://www.scribd.com/doc/25000980

Di keempat kota besar dunia tersebut, pemerintahnya terlihat benar-benar serius ingin memperbaiki wilayah administratifnya dan membuka peluang bagi warganya untuk berperan serta dalam memetakan masalah yang ada serta mencari solusi sembari bersama membangun secara bertahap dan terukur, dengan target capaian yang jelas. Sesuatu yang belum dimiliki draft rancangan RTRW Jakarta 2030. Jangankan partisipasi publik, kesadaran publik atas keberadaan draft rancangan RTRW ini pun  rasanya rendah sekali.

Bila tertarik untuk membacanya, Anda bisa mengunduh draft rancangan RTRW Jakarta 2030 disini (Jakarta2030: http://www.rtrwjakarta2030.com/rtrw-dki-jakarta-2030). Saran saya, siapkan tissue sebanyak mungkin, karena sangat mungkin Anda menangis membaca draft rancangan yang dikerjakan tanpa keseriusan itu. Bayangkan Ruang Hidup dimana kita bernaung, perlahan hancur karena kesalahan dalam manajemen pengelolaannya. Untuk generasi muda seusia saya, membiarkan kota ini hancur sama dengan menyiapkan neraka bagi generasi saya dan penerus kelak.

Koalisi Warga Untuk Jakarta 2030 merupakan sekumpulan warga biasa yang sadar bahwa kota ini harus diselamatkan. Sebelum terlanjur hancur karena pemerintah tidak lagi memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri dalam mengelola kota. Menggerakkan Jakarta menuju Kota yang lebih baik, begitulah kira-kira maksud dari hadirnya Koalisi Warga (untuk Rencana Tata Ruang Wilayah) Jakarta 2010-2030. Sekumpulan warga yang luar biasa ini berjejaring dan menyebarkan fakta-fakta mengenai rencana tata kota jakarta untuk 20 tahun kedepan kepada rekan-rekan mereka lainnya. Dan dukungan dan bantuan pun mulai berdatangan.

Setelah serangkaian serial diskusi, surat kepada pemerintah daerah dan audiensi dengan pemerintah, media mulai memuat berita mengenai masalah ini, dan publik pelan-pelan mulai mengetahui tentang adanya dokumen bernama RTRW2030, yang dapat menentukan cara hidup mereka di masa depan.

Oh iya, dalam rangka melibatkan warga Jakarta yang lebih luas, Koalisi Warga Jakarta 2030 membuat survey warga. Survey ini nantinya akan digunakan untuk mendesak pemerintah untuk membuat rencana tata ruang wilayah Jakarta 20 tahun kedepan yang lebih baik. Suara satu warga, atau sekelompok warga mungkin tidak berarti, namun jika ada satu juta kita, yang ingin hidup di Jakarta yang lebih baik, maka pemerintah daerah tidak akan punya pilihan selain memperbaiki caranya mengelola kota ini. Ikuti surveynya dan jadilah bagian dari perubahan! Satu juta kita bisa membuat Jakarta beda!

Survey Koalisi Warga Jakarta 2030: http://bit.ly/bAqOnG

Sebagai tambahan, Koalisi Jakarta membuka peluang bagi kita untuk berperan serta, salah satunya dengan menjadi relawan surveyor dalam survey warga. Dibutuhkan banyak sekali surveyor karena juga dibutuhkan banyak sekali warga yang disurvey agar bisa merubah kota yang sama-sama kita cintai ini… Bila berniat menjadi surveyor, silahkan tinggalkan nama, alamat email dan no.hp di kolom comment posting-an ini! 🙂

Jumat Kelabu

Speechless. Jakarta kembali dibuat resah oleh ledakan 2 buah bom yang terjadi hanya berselang hitungan menit. Ada rasa marah dan sedih yang menyesap hati dan pikiran. Keduanya bercampur aduk. Lalu berulang-ulang pertanyaan berputar di kepala ini. Kenapa? Kenapa? Kenapa lagi?!

1044176p
JW Marriot beberapa saat setelah ledakan. sumber: Kompas.com

Apapun alasannya yang muncul kelak, pasti akan sangat sulit untuk diterima akal. Saya pribadi tidak ingin motif agama yang kemudian diangkat menjadi yang bersalah. Apakah memang masih ada penganut fundamentalisme agama yang sebegitu teganya? Apakah mereka tidak pernah berhitung jumlah korban yang kebanyakan justru umat sendiri?   Apa mungkin kelompok Cilacap dan Malang yang melakukannya? Apakah mereka benar-benar ada?

Pun saya tidak ingin motif politik yang menjadi alasan. Apa iya ada orang yang sebegitu naifnya melakukan peledakan hanya untuk meneror secara politis? Apa iya ada yang sebegitu tergesa-gesanya sehingga tidak mau menunggu pasangan incumbent lima tahun lagi? Kalau memang motifnya politik, kenapa hotel yang ber-asosiasi dengan ‘barat’ itu yang menjadi target? Kenapa tidak institusi yang ber-politik juga?

Terus terang saya agak kecewa mendengar siaran pers yang disampaikan Presiden SBY. Apa yang beliau sampaikan, untuk saya pribadi terlalu prematur, berani, personal/politis dan berlebihan. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya beliau bisa memberikan siaran pers yang tujuannya menenangkan publik, bukan membagi sesuatu yang sebenernya hanya konsumsi aparat untuk penyelidikan. Walaupun tentu saja sulit untuk berkepala dingin dan berusaha menenangkan publik dengan sebuah siaran pers. Tapi masyarakat butuh optimisme dari pemimpinnya agar bisa diteladani, bukan menelan mentah-mentah emosi pemimpinnya. Ayolah Pak Presiden, Anda pasti bisa, Pak! Kami percaya pada Anda!

Teman-teman, setelah ledakan tadi pagi kemudian bermunculan isyu-isyu yang buat saya sangat tidak lucu, misalnya masih ada 8 bom lagi yang akan di tebar oleh pelaku teror. Malahan ada yang dengan isengnya mengirim sms ke teman-temannya mengenai isyu lainnya. Yang lebih menyebalkan adalah mereka yang sekedar meributkan pembatalan kedatangan tim MU ke Jakarta, apakah mereka tidak berfikir soal korban ledakan?

Hmm.. mungkin untuk sekarang-sekarang ini, ada baiknya kita berdiam di rumah, berikan waktu untuk para penyidik dari BIN, Kepolisian dan TNI mencari tahu siapa yang bersalah. Jangan berikan kesempatan untuk pelaku teror menyerang lagi. Jangan biarkan waktu ini habis untuk berpolemik dan apalagi berdebat secara politis soal siapa yang salah.

Hah.. sedih saya …