petani dan organisasinya

Indonesia memiliki jumlah petani yang besar (28 juta penduduk lebih), petani juga punya posisi politik yang penting sebagai konstituen politik. Yang patut disayangkan adalah petani tidak pernah mampu menyuarakan kepentingan politiknya. Ya, sejak zaman Presiden Soeharto dulu, petani hanya berguna sebagai ‘stabilisator’ politik dalam negeri, terutama petani beras. Karena jumlah penduduk yang sedemikian besarnya di Indonesia, maka pemerintah perlu menjaga tingkat ketahanan pangan. Lantas petani sebagai produsen langsung komoditas beras, ditekan sedemikian rupa agar selalu produktif. Kasarnya posisi petani di Indonesia seperti ‘sapi perah’ pemerintah.

Memasuki masa reformasi yang juga masa dimana krisis ekonomi menyeruak, sektor pertanian menjadi ‘bumper’ bagi limpahan pekerja yang ‘terbuang’ dari sektor industri baik barang maupun jasa. Pun begitu, jasa sektor pertanian terhadap negara tidak pernah diperhatikan. Padahal, pertanian merupakan sektor ekonomi riil/mikro yang merupakan awal dari semua kondisionalitas yang dibutuhkan demi berkesinambungannya pembangunan. Banyak contoh negara lain yang membangun sektor pertaniannya dulu dan mengelolanya dengan baik hingga saat ini, sebut saja Taiwan, dan Jepang. Kedua negara tersebut berhasil memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, karena sektor pertanian didukung penuh oleh pemerintah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Indonesia tidak melakukannya juga?

Indonesia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memperlakukan petani sekedar sebagai alat, untuk berproduksi, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama yang menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Model kebijakan pertanian yang diterapkan pun top-down, yang diartikan sebagai bentuk kebijakan dengan input dari pemerintah untuk meregulasi publik di bawahnya. Padahal, di negara lain kebijakan pertanian menggunakan model bottom-up, sebuah model kebijakan yang melibatkan publiknya untuk menyumbangkan input kebijakan sehingga dapat menyalurkan/menyampaikan kepentingannya. Dengan model bottom-up maka organisasi petani/pedesaan menjadi penting untuk ada, sedang dengan model top-down, organisasi petani hanya akan diisi oleh elit pedesaan yang menguasai lahan/modal.

Dulu, pada masa kita belajar ekonomi di SD/SMP mungkin pernah mengenal KUD/BUUD (Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa). Diajarkan juga pada masa itu bahwa kedua organisasi tersebut ‘berperan’ dalam membangun pedesaan, dan manfaat ini-itu lainnya. Saya tidak akan menyanggah hal tersebut, juga tidak akan menyalahkan para guru ekonomi yang mengajarkannya. Permasalahannya adalah, sebenarnya KUD/BUUD tidak pernah berfungsi secara optimal sebagai sebuah organisasi petani/pedesaan. Kenapa? Karena pemerintah hanya memfungsikan Koperasi dan Badan Usaha tersebut sebagai pos untuk menempatkan para elit pedesaan yang menjadi tangan kanan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di daerah. Para elit sendiri pun entah sadar atau tidak menjadi alat pemerintah, yang jelas mereka senang mendapat jabatan di KUD/BUUD, karena prestige dan previledge yang mereka dapatkan di desa.

Seandainya saja, organisasi petani itu ada secara resmi dan berfungsi dengan baik, mungkin petani tidak akan menjadi ‘sapi perah’ pemerintah lagi dan pertanian kita tidak rentan lagi terhadap sekedar faktor cuaca atau hama. Karena kepentingannya tersampaikan. Karena subsidi yang jelas, mereka dapatkan. Karena teknologi pertanian bisa mereka kembangkan. Karena mereka bisa berkumpul, berorganisasi dan berteriak ketika keadilan tidak ditegakkan.

catatan : gambar diambil dari sini

terjebak dalam kemiskinan

Kemiskinan memang selalu menjadi masalah di negara ini. Sejak jaman penjajahan Belanda hingga hari ini tidak ada yang berubah dengan kenyataan ini. Kemiskinan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Penduduk yang miskin terus bertambah karena terjebak dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk maju. Satu-satunya yang sangat mungkin membantu adalah keinginan dari diri mereka sendiri untuk merubah keadaan yang mungkin selama ini menjebak dengan merebut kembali hak mereka atas pendidikan. Dengan pendidikan, maka mereka akan belajar memilih apa yang pantas sebagai masa depan mereka dan generasi penerusnya.

Permasalahannya adalah, sistem informasi di negara kita yang tertutup kemudian menghalangi hak mereka untuk paling tidak, tahu bahwa mereka yang miskin pun punya kesempatan untuk duduk dalam jenjang pendidikan yang tersedia, melalui segala macam beasiswa yang memang ada. Informasi tersebut pun harus diiringi dengan keinginan dari si empunya diri untuk mengambil kesempatan tersebut.

Suatu hari saya melakukan sebuah observasi untuk program bantuan yang akan saya rancang. Observasi dilakukan dengan melihat keinginan anak-anak maupun remaja di daerah Bantul untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau paling tidak melaksanakan pendidikan yang sedang ditempuhnya dengan maksimal (dalam arti berusaha mencapai prestasi dalam level sekolah). Dari hampir sebagian besar anak maupun remaja mengarah pada tidak adanya keinginan untuk berprestasi atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan yang diberikan pun klise, entah beban biaya yang ditanggung orang tua, atau memang mereka malas.

Malas, memang sebuah masalah kecil. Namun menjadi masalah besar ketika sikap ini berlaku secara sustain. Sikap malas didorong oleh beberapa hal, situasi dan kondisi yang tidak kondusif untuk belajar, misalnya lingkungan pergaulan (peer group) yang juga terjebak dalam kondisi yang sama (miskinnya). Ada ungkapan lama yang mengatakan, “Manusia diciptakan sama pintarnya, yang membedakan mereka hanya rajin atau malas nya manusia tersebut.” Sikap malas akan membuktikan ketidakgigihan seseorang dalam memperjuangkan haknya, sikap rajin akan membuktikan sebaliknya.

Bahwa kemiskinan kemudian menghalangi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bukan sebuah alasan yang bagus. Karena dalam beberapa kasus, orang yang miskin pun banyak yang kemudian mampu membebaskan diri dengan meraih pendidikan yang tinggi, entah dengan jalan beasiswa ataupun jalan lainnya. Ya, kegigihan dan ketekunan memang akan membantu seseorang untuk maju menjadi lebih baik.

– – –

Saya tidak tahu pemerintah sadar atau tidak, bahwa apa yang mereka lakukan dengan Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) berperan dalam menjebak masyarakat miskin dalam jurang ketergantungan dan kemiskinan yang semakin dalam. Kita sama-sama tahu bahwa memang mereka membutuhkan bantuan atau uluran tangan, tapi Program BLT sama sekali tidak membantu. Dan sama sekali tidak mendidik masyarakat untuk lebih giat dalam berusaha dan bekerja. Seharusnya, subsidi yang dicabut dari APBN dialihkan untuk menyediakan beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi, namun berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Dengan begitu, setidaknya pemerintah dapat menyelamatkan satu generasi dari kemiskinan struktural.

Dengan Program BLT yang akan diluncurkan pemerintah, masyarakat akan dididik untuk menjadi ‘bodoh’ dan cenderung ‘nerimo‘ dengan keadaan yang mereka hadapi. Bayangkan, tidak bekerja pun, toh mendapatkan uang paling tidak seratus ribu setiap bulan. Kemudian mereka akan berkata, “Ah, lumayan dapat seratus ribu, baik sekali pemerintah kita.”.

Kemungkinan lainnya adalah, Program BLT yang dibagikan dengan tanggung jawab RT (Rukun Tetangga) dapat menimbulkan konflik diantara anggota RT tersebut. Bagaimana tidak, sangat sulit saat ini membedakan rumah tangga yang miskin, apalagi menentukan layak tidaknya seseorang mendapatkan bantuan tersebut. Yang ada, ketika seseorang mendapatkan bantuan, sangat mungkin tetangganya merasa lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian menyulut konflik lokal, yang bisa terjadi di berbagai daerah.

—-

Kemudian saya bertanya-tanya, apakah pemerintah memang memiliki komitmen dalam mengatasi kemiskinan dan mengangkat tingkat kesejahteraan rakyat? atau mungkin pemerintah justru memanfaatkan program BLT untuk menunjukkan ‘kebaikan hati’nya seperti yang biasa dilakukan dalam pola ‘serangan fajar’ ketika mendekati masa pemilu?

thanks to Leksa atas diskusinya