Partisipasi dan Representasi

Sejak tahun 2009, kita memiliki 560 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 132 Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan ribuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas untuk mewakili 237,641,326 penduduk Indonesia. Setiap Anggota DPR mewakili 424,359 penduduk Indonesia, dan anggota DPD mewakili daerah masing-masing. Seharusnya setiap warga negara yang mengikuti Pemilihan Legislatif memiliki keterikatan kontrak sosial dan politik sebagai pemberi amanah, sebaliknya masing-masing anggota DPR dan DPD sebagai penerima amanah dari pemilih. Artinya, setiap ucapan, sikap, tindakan, dan kebijakan semua anggota DPR dan DPD merupakan representasi dari suara rakyat (konstituen) yang diwakili di masing-masing daerah pemilihan. Begitu yang seharusnya terjadi pada tatanan yang ideal.

Masalahnya, sebelum terpilih, masing-masing Anggota DPR dan DPD mendapatkan modal kampanye yang tidak sedikit dari “pihak yang berkepentingan” yang sebetulnya tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan konstituen daerah pemilihan. Akibatnya, tatanan yang ideal seperti digambarkan pada paragraf pertama hampir mustahil untuk terjadi. Karenanya kemudian kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR dan DPD, tanpa ada reaksi apapun dari publik, selain reaksi negatif terhadap DPR dan DPR secara kelembagaan. Dengan kata lain, bila ada satu anggota DPR/DPD melanggar hukum, maka efek negatif bukan ada pada individu tersebut, tetapi kepada lembaga secara umum.

Dengan kondisi yang demikian jauh dari ideal, DPR yang memiliki fungsi pengawasan pemerintahan dan perancangan UUD tidak memiliki “pengawas kinerja” karena tidak pernah ada kontrak sosial dan politik dengan konstituen, apalagi dengan yang berbeda partai dengan anggota tetapi berasal dari satu daerah pemilihan. Padahal sejatinya, setelah setiap Anggota DPR/DPD terpilih maka yang bersangkutan mewakili daerah pemilihan secara umum (tanpa melihat partainya).

Partisipasi aktif masyarakat atas pembuatan kebijakan begitu penting, karena merekalah pemangku kepentingan yang akan dikenai  imbas langsung atas sebuah kebijakan. Sementara, representasi Anggota DPR atas masyarakat juga begitu penting, karena persoalan mendasar mengenai apapun yang diatur dalam kebijakan sudah dan akan terjadi di masyarakat.

Pertanyaan yang berulang-ulang muncul di kepala saya ketika menulis adalah: apakah Fulan (sebagai anggota masyarakat) tahu siapa yang mewakilinya di DPR dan DPD? apakah Fulan tahu kebijakan-kebijakan apa saja yang diperjuangkan oleh wakilnya di DPR dan DPD? lalu, apakah betul Fulan bisa mengusulkan secara langsung apapun ide positif yang ada di kepalanya kepada wakilnya di DPR dan DPD? Kalau semua jawaban dari 3 pertanyaan itu “tidak”, mungkin ada yang salah dengan sistem representasi di negeri ini. 

vrijman

Vrijman, sebuah kosakata Belanda yang arti harfiahnya orang bebas, merdeka. Dalam bahasa Inggris, vrijman sejajar maknanya dengan kata ‘free’ dan ’man’. Free, diterjemahkan sebagai bebas, merdeka dan man diterjemahkan sebagai orang laki-laki, dewasa, manusia. Sayangnya dalam bahasa Indonesia, kata ‘vrijman’ yang diserap menjadi ‘preman’ mengalami perubahan makna dan berkonotasi negatif. Preman diartikan sebagai individu/sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya, terutama dari pemerasan individu/kelompok masyarakat lain.

Nah, aparat kepolisian RI melakukan sebuah usaha yang patut diacungkan jempol, walaupun mungkin saja sia-sia. Preman-preman ditangkap. Diperiksa identitasnya, digelandang masuk ke dalam sel. Mereka, para preman itu, anak bangsa yang salah arah. Mereka ada karena terhimpit keadaan, entah lingkungan sosial, atau ekonomi. Cengeng? Belum tentu. Terpaksa? Bisa jadi.

Masalahnya apakah karena terhimpit keadaan lantas menjadi preman dibenarkan, kan tidak. Ingatan kemudian membawa saya pada sepotong lirik lagu yang dinyanyikan Ikang Fauzi, diberi judul Preman.

Di zaman resesi dunia / pekerjaan sangat sukar / juga pendidikan
Di sudut-sudut jalanan / banyak pengangguran
Jadi preman / ‘tuk cari makan
Di balik wajah yang seram/ tersimpan damba kedamaian
Di balik hidup urakan /mendambakan kebahagiaan
Bahagia…bahagia…bahagia…

Seorang preman tidak membutuhkan apa-apa. Tidak butuh ditangkap, tidak butuh ditanyai macam-macam. Mereka hanya butuh memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak. Sebuah masalah klasik yang sebenarnya kompleks. Soal pemerataan kesejahteraan, dan pemenuhan hak azasi manusia atas pendidikan yang cukup.

Solusi yang paling feasible untuk mengurangi praktek premanisme salah satunya adalah kontrol sosial yang dilakukan anggota masyarakat sendiri. Dengan melaporkan kepada pihak terkait misalnya. Atau dengan membina para preman tadi untuk masuk kembali ke masyarakat. Tidak perlu takut pada mereka, apalagi berprasangka buruk. Mereka juga manusia, diciptakan semata untuk beribadah pada sang Pencipta. Masyarakat harusnya bisa belajar dari apa yang dilakukan H. Anton Medan. Beliau membina mereka-mereka yang baru ‘lulus’ dari hotel prodeo, agar tidak kembali salah arah. Dan ‘siswa’ binaan beliau pun terbukti bisa berkarya walaupun raport hidupnya sudah dinoktah dengan cap ‘mantan napi’.

Di kampung saya, mereka-mereka yang terlanjur dicap sebagai preman diajak warga untuk berkarya, dengan modal dari swadaya masyarakat. Beberapa dermawan bahkan mengajak mereka untuk bekerja. Hasilnya, mereka kini tidak lagi meresahkan dan justru membantu warga lainnya menjaga keamanan kampung.

Apakah teman-teman punya solusi lainnya?