Siapa Takut Pakai Pertamax

Sebuah undangan masuk ke inbox email saya. Begini isinya:

—-

Makin mendekatnya keputusan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi atau Premium telah membuat banyak pengguna mobil pribadi resah. Namun sebenarnya selain faktor peningkatan biaya pembelian BBM, harus diperhatikan juga pola konsumsi BBM oleh pengendara mobil. Melalui pola konsumsi yang smart maka pengendara mobil pribadi tidak perlu takut beralih dari Premium ke Pertamax.Guna membahas lebih lanjut tentang konsumsi BBM yang smart maka mewakili PT Nissan Motor Indonesia (NMI), kami mengundang rekan rekan blogger untuk hadir pada acara talkshow “Siapa Takut Pakai Pertamax” yang diselenggarakan oleh Tempo dan NMI, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal            : Minggu, 13 Februari 2011

Waktu                       : 14.00 – 15.30 WIB

Tempat                      : Atrium Mal Taman Anggrek, Jl. Letjen S. Parman Kav. 21, Slipi – Jakarta Barat

Hadir sebagai pembicara dalam acara talkshow tersebut:

Vice President Director Sales & Marketing NMI Teddy Irawan
Dirjen Migas Kementerian ESDM Dr. Ing. Evita H. Legowo
VP Pemasaran BBM Retail Pertamina Basuki Trikora Putra.Atas kesediaannya menerima undangan ini, kami sampaikan terima kasih.

Setelah membacanya lebih kurang 3 kali, saya berfikir mendukung penggunaan Pertamax, kenapa tidak?

Saya mendukung dan datang. Kamu bagaimana? 🙂

arah reformasi sudah benarkah?

berita selengkapnya disini

———–

Saya hanya ingin bertanya pada saudara-saudara sekalian. Menurut anda, apakah Arah Reformasi sudah benar? Atau malah kebablasan?

Buat saya pribadi, Reformasi sudah kebablasan. Dulu, reformasi didengungkan untuk membuka jalan bagi penegakan demokrasi di Indonesia. Tapi kemudian, reformasi berubah makna menjadi penegakan rezim liberalisasi pasar, rezim yang dibawa para mafia berkeley. Permasalahannya kemudian, Indonesia dengan krisis moneter yang menyerang pada 1997-1998 kelabakan dalam membangkitkan sektor perekonomian. Dan dibukalah keran hubungan yang lebih intens dengan pihak IMF dan Bank Dunia, demi membiayai negara. Akibatnya, pemerintah mendatangani LoI (Letter of Intents) dan ‘terpaksa’ mengikuti SAPs (Structural Adjustment Programs/ Paket Penyesuaian Struktural). Konsekuensi lanjutannya adalah bentuk-bentuk kebijakan persaingan, yang mengacu pada liberalisasi pasar domestik. Dan Anda lihat sendiri akibatnya? Sektor-sektor ekonomi riil yang seharusnya menjadi conditio sine qua non bagi pembangunan tidak terurus, bahkan diabaikan begitu saja. Lihat UMKM yang berbasis rumah tangga, petani miskin yang 28juta orang dipedesaan, dan banyak permasalahan lainnya.

Jadi, saya bertanya kembali pada Anda, Apakah menurut Anda, Arah Reformasi sudah benar?

biang kemiskinan struktural

Tau siapa yang menghancurkan seisi Indonesia ?

1. Birokrat Korup

2. Teknokrat Neoliberal

3. IMF

4. Seisi kroni Istana Cendana

5. Mental terjajah bangsa (konsumtif, pragmatis, populis)

Kita tidak pernah siap menerima paham neo-liberalisme. Paham ini hanya bermanfaat bila kita mampu mandiri, memiliki moral, memiliki solidaritas sosial. AS, dan Inggris mampu menggagas neoliberalisme, Thatcher punya slogan “Get On Your Bike!” untuk menekan mereka yang malas bekerja di Inggris. Reagan punya legitimasi yang kuat untuk menerapkan neoliberalisme di dalam negeri.

Kita negeri para pemalas. hanya sedikit yang mau bekerja keras sedari muda. Kesejahteraan mungkin memang sudah seharusnya dikejar oleh langkah sendiri. Satu per satu manusia pasti punya asa, pasti punya cita-cita. Kita yang terbiasa dijajah budaya, tidak punya motivasi untuk maju. Kita yang terbiasa diberi, tidak biasa memberi. Tidak ada kebanggaan terhadap diri sendiri, apalagi pada bangsa.

IMF pintar, mereka tau kelemahan negara-negara sedang berkembang. Pemimpin yang korup, kesenjangan sosial, tidak punya etos kerja, tidak punya motivasi, tapi kaya sumber daya alam. Sebuah keadaan yang paling pas untuk mendapatkan pinjaman luar negeri.

Pas.

Negara ini biasa menghaluskan bahasa. Blak-blakan dibilang vulgar. Blak-blakan dibilang subversif. Keilmuan mati. Hutang luar negeri dibilang bantuan. Bunga hutang dianggap konsekuensi logis. Otaknya dimana?

Sekarang bingung bayar bunga hutang, bukan salah pemerintahan sekarang memang. Salahkan mental yang biasa dijajah.

alternatif kebijakan selain menaikkan harga bbm

Saya hendak mengutip beberapa solusi keekonomian yang dapat menjadi alternatif kebijakan selain menaikkan harga BBM. Beberapa solusi ini saya kutip dari halaman pertama harian Republika hari ini (8/5/2008).

Dradjad Wibowo (Anggota Komisi XI DPR) :

1. Pajak Progresif komoditas yang booming, seperti minyak, gas, batubara, tembaga dan perkebunan. Tax rate-nya dinaikkan sejalan naiknya harga. Jika tax rate atas minyak ditetapkan 50 persen, penerimaan pajak naik minimal Rp 9 triliun. Bila 60 persen naiknya, Rp 15 triliun.

2. Penghematan belanja negara hingga 20 persen, dari istana, DPR, kementerian, dan lembaga. Minimal hemat Rp 20 triliun, apalagi kalo penghematan DAU dihitung.

3. Renegosiasi pembayaran bunga hutang Rp 94 triliun (lebih dari US$ 10 miliar).

4. Memangkas calo minyak berbasis di Singapura, yang mengambil margin minimal US$ 0,5-1,0 per barel.

Hendri Saparini (Tim Indonesia Bangkit)

1. Mereformasi tata niaga migas dengan menghapus broker pemburu rente.

2. Merevisi formula perhitungan bagi hasil migas. Idealnya, bagi hasil migas memperhitungkan dana pemerintah dikurangi subsidi BBM.

3. Meningkatkan mobilisasi dana alternatif untuk melakukan burden sharing, baik pemerintah pusat, pemda, kreditor dan masyarakat.

4. Program antikemiskinan yang efektif dan diversifikasi energi.

Sunarsip (Indonesian Economic Intelligence)

Lindungi nilai (hedging) harga minyak dapat menghemat sedikitnya Rp 55,2 triliun. Jika realisasi harga minyak US $ 115 per barel dan hedging beli di harga US $ 95, terdapat selisih US $ 20. Dengan mengalikan selisih tersebut terhadap konsumsi BBM 35,5 juta kiloliter, ada potensi penerimaan Rp 44,95 triliun.

Pri Agung Rakhmanto (ReforMiner Institute)

Menekankan besaran alpha (margin distribusi BBM) pendistribusian BBM bersubsidi ke Pertamina dari 9 persen menjadi 5 persen. Subsidi yang bisa dihemat dari penurunan alpha Rp 9,534 triliun.

Beberapa solusi keekonomian diatas mungkin memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada yang bilang bahwa, kenaikan harga BBM kali ini dilakukan tanpa pertimbangan politik. Namun bagaimana bisa melepaskan masalah keekonomian yang menyangkut sektor publik tanpa mengeitkannya dengan kepentingan politik. Lalu, kepentingan siapa yang berada dibelakangnya?

Dalam sebuah diskusi yang digagas SCTV, Drajad Wibowo bahkan mengakui kalo didalam lembaga-lembaga pemerintahan dan dewan terdapat banyak pemborosan. DIkatakan pula bahwa mereka-mereka yang punya ‘proyek’ di negeri ini memiliki kepentingan besar dalam masalah anggaran negara. Dan mereka tidak akan setuju bila ada anggaran ‘proyek’ mereka yang diefisienkan dan dipangkas.

Pakar lainnya yang hadir dalam diskusi tersebut Arianto A. Patunru (LPEM FEUI), Budiman Soedjatmiko, dan M. Chatib Basri (Staf khusus Menteri keuangan RI). Dalam diskusi tersebut keempat ahli ekonomi tersebut saling mengajukan argumen dan mencoba memberikan solusi yang menurut mereka harus dijalankan. Membaca diskusi tersebut, saya kemudian mengingat sejarah bangsa ini dalam bidang energi dan migas. Kita sama-sama tahu bahwa, pemerintah melalui Pertamina (State Trading Enterprise) dan BP Migas, bertanggung jawab atas tata kelola niaga migas di negeri ini. Maka seharusnya pertanyaan besar diajukan kepada mereka.

Didalam buku yang ditulis oleh Amien Rais, dikatakan bahwa Kontrak Production Sharing (KPS) dalam industri migas nasional selalu merugikan negara, karena share hasil eksplorasi yang timpang. Dalam kasus pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon misalnya, bayangkan KPS yang berlaku hingga 2036 tersebut jelas akan merugikan negara. Naif betul apa yang dilakukan oleh para pengelola tata niaga migas jika mereka masih memiliki moral dan kecintaan terhadap tanah air. Adalah sangat mungkin bila apa yang dilakukan Exxon sama dengan apa yang mereka lakukan di blok-blok minyak bumi Kazakhstan. Ya suap, ya gratifikasi, apapun istilah hukum untuk kolusi semacam itu.

Joseph E. Stiglitz, Ekonom Bank Dunia, bahkan dengan berani mengatakan bahwa sudah sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia di nasionalisasi. Padahal istilah tersebut nampaknya tabu dinegara ini. Lihat saja kasus privatisasi berbagai perusahaan negara dan LPND (Lembaga Pemerintahan Non-Departemen) di Indonesia. Bila saja, dan hanya bila saja, pemerintah mau melakukan nasionalisasi atas eksplorasi migas mungkin Pertamina akan mampu bersaing dengan Petronas. Dan tentu saja kita tidak akan mengalami krisis BBM semacam ini. Kita punya banyak negara sahabat, yang berani melakukan nasionalisasi, sebut saja Brazil, Chile, Norwegia, bahkan Malaysia. Mereka berhasil. Mereka punya bargaining position di forum Internasional, terutama OPEC. Kenapa Indonesia tidak?

sumber :

Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia, PPSK Press, 2008

Harian Republika, 8 Mei 2008

Kenaikan harga BBM dan Bantuan Tunai Plus

Entah saya yang merasa dibodohi atau bagaimana, tapi pagi ini saya tercengang membaca headline beberapa media cetak yang memberitakan rencana pemerintah untuk memberikan ‘lagi’ bantuan langsung tunai (seperti yang dilakukan pada Oktober 2005 ketika kenaikan harga BBM). Kita sama-sama tau bahwa harga minyak dunia sedang dalam masa peningkatan yang cukup signifikan, kita juga sama-sama tau bahwa harga tersebut hampir tidak mungkin untuk turun pada titik stabil yang terjangkau. US$122 per barrel memang menyesakkan bagi berbagai kalangan di seluruh dunia, terlebih dengan berbagai krisis global yang hampir pasti menyambangi dunia. Belum lagi krisis lainnya yang terjadi seperti pangan, dll.

Sebuah kebijakan publik adalah resultan dari kepentingan politik yang berada dibalik sebuah sektor publik. Dalam perspektif negara pasar, kebijakan publik diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar agar tetap efisien dan efektif. Karenanya sebuah kebijakan memerlukan pertimbangan yang sangat matang, sehingga probabilitas ketidakbijakan sebuah kebijakan publik dapat diminimalisir.

Menghadapi krisis energi yang dialami negara penghasil minyak bumi dan anggota OPEC seperti Indonesia seperti berperang melawan serigala berbulu domba. Aneh, Jelas. Ajaib, bukan main. Diberbagai kantong produksi minyak Indonesia, kontrak eksplorasi ditangani oleh berbagai perusahaan minyak asing, sebutlah Exxon, Chevron, Total, dll. Alhasil, dengan model kontrak kerja tersebut negara berhadapan dengan kenyataan bahwa minyak bumi yang disedot dari Indonesia, harus diekspor terlebih dahulu, baru kemudian diimpor kembali kepasar dalam negeri. Yang akibatnya, kita akan berhadapan langsung dengan harga minyak dunia. Ketika harga naik tinggi, kita pun akan kelimpungan mengikuti kenaikan tersebut.

Ironis.

Kenaikan harga BBM dunia dalam beberapa bulan terakhir memang sedang meningkat. Setiap hari selalu tercatat rekor harga baru. Pemerintah kita yang terbiasa mensubsidi, mulai kelimpungan mengikuti kenaikan harga tersebut. Bayangkan ada jarak hampir $30 antara harga yang menjadi patokan kebijakan pemerintah, dengan harga versi real-time. Akibatnya, perbedaan tersebut mengharuskan pemerintah menombok dan membebankan anggaran. Subsidi yang menjadi beban anggaran tersebut pun lebih pada BBM yang digunakan kalangan menengah ke atas. Yang punya kendaraan mungkin lebih dari satu, tanpa ada efisiensi penggunaan kendaraan.

Pemerintah yang kelimpungan, kemudian berfikir. Saya selalu berharap setelah berfikir, dan mempertimbangkan segala kemungkinan teknis maupun non-teknis, pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang memang bijak. Tapi, ternyata harapan saya mungkin terlalu tinggi. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, adalah pilihan yang boleh dibilang wajar. Namun, kemudian kenaikan tersebut tidak diiringi dengan kebijakan lainnya, semisal memfokuskan subsidi pada sektor ekonomi publik yang membutuhkan fondasi bagi usaha yang dilakukan. Itu akan sangat membantu, dan bukan malah menambah beban. Atau misalnya lagi, dengan menaikkan harga BBM yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas, sehingga mereka terbiasa efisien dalam menggunakan kendaraan. Atau misalnya lagi, membatasi jumlah kendaraan yang bergerak diseantero negeri, terutama di kota-kota besar. Berikan masyarakat jaminan untuk transportasi publik yang sehat dan layak, mereka pasti mau kok naik kendaraan umum, karena pertimbangan ekonomi yang lebih murah, dan efisien.

Kebijakan untuk menaikkan harga, ternyata diiringi dengan memberikan ‘BANTUAN TUNAI Plus‘. Kebijakan ini pernah digunakan pada Oktober 2005. Ajaibnya dalam 5 tahun terakhir saja, tidak ada negara lain di seisi dunia yang menerapkan kebijakan semacam ini. Bayangkan subsidi BBM ditarik, namun kemudian bagi-bagi duit kepada rakyat. Apa itu namanya? Absurd atau Surreal?

Bantuan Tunai plus, yang berisi uang sekitar 100ribu rupiah, beserta minyak goreng dan gula. Saya ingin bertanya, jaman sekarang ini, uang 100ribu bisa dipake untuk apa? Beli gas? Beli minyak tanah? Uang sekolah anak? Uang belanja rumah tangga beberapa hari? Lantas ketika uang 100ribu itu habis, mau apa lagi? Ngelamun? Jadi ayam sayur? Ato bunuh diri karena depresi?

Dulu tahun 2005, kebijakan serupa disebutnya sebagai Bantuan Langsung Tunai. Distribusi dananya lambat dan panjang, targettingnya ngalor ngidul, dibagikan beberapa saat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Lha ya logika rakyat kecil yang terlanjur punya budaya beli baju baru pada hari raya, akan menggunakan bantuan tersebut untuk membeli baju baru buat anak-anak dan keluarga. Lantas setelah digunakan uang tersebut untuk belanja hari raya, hari-hari berikutnya akan sama sulitnya dengan hari sebelumnya.

Saya tidak tahu, siapa biang keladi yang punya ide bagi-bagi duit tersebut. Mungkin orang tersebut mabuk keadaan, atau mungkin orang tersebut ya memang begitu tabiatnya.

Naif.

Jika dan hanya jika pemerintah mau untuk bernegosiasi ulang perihal kontrak eksplorasi asing dan mengembangkan teknologi pengolahan minyak bumi. Pemerintah tentu tidak akan perlu mengirim minyak bumi yang diambil dari ibu pertiwi ke luar negeri, dan membeli hasil olahan yang mahal. Kita punya banyak Insinyur teknologi minyak dan industri yang nganggur, kenapa tidak digunakan? Kita punya banyak kilang dan sumur minyak bumi, kenapa disia-siakan? Kita punya banyak manusia cerdas dan bermoral, kenapa tidak digunakan?

Entah saya yang bodoh atau pemerintah yang terlalu ‘pintar’.