Kekuatan Politik itu Hasil Bekerja

Menyenangkan Publik

Salah satu keuntungan dari petahana yang baik adalah hasil kerja politik yang bisa dirasakan banyak pihak — utamanya konstituen di daerah pemilihan. Bentuk kerja politik seperti apa yang dimaksud? Kerja politik anggaran (misalnya: bagaimana pemanfaatan anggaran dapat seminimal mungkin untuk manfaat publik yang seluas-luasnya atau bagaimana pemanfaatan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu dapat dialokasikan untuk manfaat publik lain yang seluas-luasnya). Jadi, fokus berpolitik adalah konstituen di daerah pemilihan. Misalnya A menjabat sebagai kepala daerah di wilayah Pabaliut, maka tugas A adalah memimpin dan sekaligus berpolitik dengan counterpart-nya di DPRD kota Pabaliut agar anggaran Pemerintah Kota Pabaliut dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi publiknya.

Ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah, maka seluruh penduduk di daerah tersebut adalah konstituen sekaligus publiknya, baik individu, institusi maupun korporasi. Artinya, kepala daerah harus berfikir bagaimana caranya agar seluruh publiknya itu dapat menjadi warga yang produktif yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga yang bernaung dalam sebuah daerah. Artinya, ketika membuat sebuah keputusan atau kebijakan, seorang kepala daerah harus berfikir keras bagaimana ‘menyenangkan’ semua pihak dan bagaimana keputusan yang diambil itu tidak merugikan salah satu pihak dalam ‘publik’. Itu sebuah pekerjaan yang berat, tidak semudah berjanji ketika masa kampanye — apalagi menulis artikel blog.

Implementasi Kebijakan

Kalau membuat sebuah keputusan atau kebijakan adalah proses yang panjang dan melelahkan, maka implementasi kebijakan adalah proses yang (kadang) menyakitkan. Kenapa begitu? Karena, implementasi dilakukan bukan langsung oleh kepala daerah, tetapi anak buahnya yang ada di jajaran pegawai negeri sipil yang terdiri dari lintas kedinasan yang individu-individunya memiliki banyak kepentingan.

Belum lagi soal celah-celah dalam kebijakan yang seringkali memungkinkan implementator ‘bermain’ dan kemudian mencari pungli dari publik di lapangan. Hal seperti ini begitu lazim di Indonesia yang multi-dimensional. Karenanya seorang kepala daerah di mana setiap pegawai negeri sipil itu bertanggung jawab wajib menjaga disiplin anak buahnya, termasuk memastikan anak buahnya sejahtera dan fokus menjalani tugas sebagai bagian dari pemerintah daerah sekaligus pelayan publik.

Ringannya Komentar 

Salah satu karya The Popoh, judulnya '1995'. © The Popoh.
Ilustrasi mural karya The Popoh, judulnya ‘1995’. © The Popoh.

Kalau kita membaca, mendengar dan menyaksikan media hari ini, kita banyak disuguhkan komentar-komentar para pakar yang seringkali ‘self-proclaimed’ di bidang tertentu. Belum cukup dengan komentar pakar, media juga menghadirkan komentar para politisi yang tentu saja berlawanan dan saling bertarung komentar. Kalau bahasa jurnalistik, yang lebih sering disajikan beberapa tahun belakangan ini adalah jurnalisme lisan atau ‘talking-journalism’. Menurut saya, ini jenis jurnalisme berfase cepat yang merugikan pembaca/pemirsa.

Mungkin ini adalah resep sederhana membangun isu agar membesar, walaupun isunya seringkali jauh dari genting dan penting. Mungkin juga ini resep sederhana untuk mendatangkan ‘traffic’ bagi media online. Tapi, apa yang pembaca dapat? Hampir nihil.

Tidak cukup dengan komentar para pakar dan politisi, penetrasi media sosial menciptakan banyak pakar yang keahliannya bergantung pada isu yang aktual dengan modal Googling. Begitu riuh ramai, para pakar seringkali saling menyerang satu sama lain. Twitwar. Sibuk dengan ego masing-masing. Belakangan begitu banyak social climber yang ingin mengesankan diri seolah seorang politisi yang ulung, padahal bisanya sekedar komentar tanpa substansi. Mereka lupa, seringkali objek yang dikomentari itu bahkan tidak ada dan tidak membaca media sosial.

Sementara itu, petahana bekerja keras menyusun kebijakan dan  mengawasi implementasinya di daerah Pabaliut. Dan para lawan politik sibuk mengeluarkan pernyataan atau usulan tentang daerah Pabalieut tanpa melakukan kajian yang mendalam.

Kalau kekuatan politik petahana yang baik adalah hasil kerja politik yang dirasakan publik, maka kekuatan lawan politik dari petahana adalah berkomentar. 

__________

Catatan:

  • ‘Pabaliut’ dalam bahasa sunda menurut Kamus Sunda-Indonesia yang disusun Budi Rahayu Tamsyah, dkk (Pusaka Setia: 1996) memiliki pengertian: kacau balau, simpang siur, semrawut.

arah reformasi sudah benarkah?

berita selengkapnya disini

———–

Saya hanya ingin bertanya pada saudara-saudara sekalian. Menurut anda, apakah Arah Reformasi sudah benar? Atau malah kebablasan?

Buat saya pribadi, Reformasi sudah kebablasan. Dulu, reformasi didengungkan untuk membuka jalan bagi penegakan demokrasi di Indonesia. Tapi kemudian, reformasi berubah makna menjadi penegakan rezim liberalisasi pasar, rezim yang dibawa para mafia berkeley. Permasalahannya kemudian, Indonesia dengan krisis moneter yang menyerang pada 1997-1998 kelabakan dalam membangkitkan sektor perekonomian. Dan dibukalah keran hubungan yang lebih intens dengan pihak IMF dan Bank Dunia, demi membiayai negara. Akibatnya, pemerintah mendatangani LoI (Letter of Intents) dan ‘terpaksa’ mengikuti SAPs (Structural Adjustment Programs/ Paket Penyesuaian Struktural). Konsekuensi lanjutannya adalah bentuk-bentuk kebijakan persaingan, yang mengacu pada liberalisasi pasar domestik. Dan Anda lihat sendiri akibatnya? Sektor-sektor ekonomi riil yang seharusnya menjadi conditio sine qua non bagi pembangunan tidak terurus, bahkan diabaikan begitu saja. Lihat UMKM yang berbasis rumah tangga, petani miskin yang 28juta orang dipedesaan, dan banyak permasalahan lainnya.

Jadi, saya bertanya kembali pada Anda, Apakah menurut Anda, Arah Reformasi sudah benar?

alternatif kebijakan selain menaikkan harga bbm

Saya hendak mengutip beberapa solusi keekonomian yang dapat menjadi alternatif kebijakan selain menaikkan harga BBM. Beberapa solusi ini saya kutip dari halaman pertama harian Republika hari ini (8/5/2008).

Dradjad Wibowo (Anggota Komisi XI DPR) :

1. Pajak Progresif komoditas yang booming, seperti minyak, gas, batubara, tembaga dan perkebunan. Tax rate-nya dinaikkan sejalan naiknya harga. Jika tax rate atas minyak ditetapkan 50 persen, penerimaan pajak naik minimal Rp 9 triliun. Bila 60 persen naiknya, Rp 15 triliun.

2. Penghematan belanja negara hingga 20 persen, dari istana, DPR, kementerian, dan lembaga. Minimal hemat Rp 20 triliun, apalagi kalo penghematan DAU dihitung.

3. Renegosiasi pembayaran bunga hutang Rp 94 triliun (lebih dari US$ 10 miliar).

4. Memangkas calo minyak berbasis di Singapura, yang mengambil margin minimal US$ 0,5-1,0 per barel.

Hendri Saparini (Tim Indonesia Bangkit)

1. Mereformasi tata niaga migas dengan menghapus broker pemburu rente.

2. Merevisi formula perhitungan bagi hasil migas. Idealnya, bagi hasil migas memperhitungkan dana pemerintah dikurangi subsidi BBM.

3. Meningkatkan mobilisasi dana alternatif untuk melakukan burden sharing, baik pemerintah pusat, pemda, kreditor dan masyarakat.

4. Program antikemiskinan yang efektif dan diversifikasi energi.

Sunarsip (Indonesian Economic Intelligence)

Lindungi nilai (hedging) harga minyak dapat menghemat sedikitnya Rp 55,2 triliun. Jika realisasi harga minyak US $ 115 per barel dan hedging beli di harga US $ 95, terdapat selisih US $ 20. Dengan mengalikan selisih tersebut terhadap konsumsi BBM 35,5 juta kiloliter, ada potensi penerimaan Rp 44,95 triliun.

Pri Agung Rakhmanto (ReforMiner Institute)

Menekankan besaran alpha (margin distribusi BBM) pendistribusian BBM bersubsidi ke Pertamina dari 9 persen menjadi 5 persen. Subsidi yang bisa dihemat dari penurunan alpha Rp 9,534 triliun.

Beberapa solusi keekonomian diatas mungkin memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada yang bilang bahwa, kenaikan harga BBM kali ini dilakukan tanpa pertimbangan politik. Namun bagaimana bisa melepaskan masalah keekonomian yang menyangkut sektor publik tanpa mengeitkannya dengan kepentingan politik. Lalu, kepentingan siapa yang berada dibelakangnya?

Dalam sebuah diskusi yang digagas SCTV, Drajad Wibowo bahkan mengakui kalo didalam lembaga-lembaga pemerintahan dan dewan terdapat banyak pemborosan. DIkatakan pula bahwa mereka-mereka yang punya ‘proyek’ di negeri ini memiliki kepentingan besar dalam masalah anggaran negara. Dan mereka tidak akan setuju bila ada anggaran ‘proyek’ mereka yang diefisienkan dan dipangkas.

Pakar lainnya yang hadir dalam diskusi tersebut Arianto A. Patunru (LPEM FEUI), Budiman Soedjatmiko, dan M. Chatib Basri (Staf khusus Menteri keuangan RI). Dalam diskusi tersebut keempat ahli ekonomi tersebut saling mengajukan argumen dan mencoba memberikan solusi yang menurut mereka harus dijalankan. Membaca diskusi tersebut, saya kemudian mengingat sejarah bangsa ini dalam bidang energi dan migas. Kita sama-sama tahu bahwa, pemerintah melalui Pertamina (State Trading Enterprise) dan BP Migas, bertanggung jawab atas tata kelola niaga migas di negeri ini. Maka seharusnya pertanyaan besar diajukan kepada mereka.

Didalam buku yang ditulis oleh Amien Rais, dikatakan bahwa Kontrak Production Sharing (KPS) dalam industri migas nasional selalu merugikan negara, karena share hasil eksplorasi yang timpang. Dalam kasus pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon misalnya, bayangkan KPS yang berlaku hingga 2036 tersebut jelas akan merugikan negara. Naif betul apa yang dilakukan oleh para pengelola tata niaga migas jika mereka masih memiliki moral dan kecintaan terhadap tanah air. Adalah sangat mungkin bila apa yang dilakukan Exxon sama dengan apa yang mereka lakukan di blok-blok minyak bumi Kazakhstan. Ya suap, ya gratifikasi, apapun istilah hukum untuk kolusi semacam itu.

Joseph E. Stiglitz, Ekonom Bank Dunia, bahkan dengan berani mengatakan bahwa sudah sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia di nasionalisasi. Padahal istilah tersebut nampaknya tabu dinegara ini. Lihat saja kasus privatisasi berbagai perusahaan negara dan LPND (Lembaga Pemerintahan Non-Departemen) di Indonesia. Bila saja, dan hanya bila saja, pemerintah mau melakukan nasionalisasi atas eksplorasi migas mungkin Pertamina akan mampu bersaing dengan Petronas. Dan tentu saja kita tidak akan mengalami krisis BBM semacam ini. Kita punya banyak negara sahabat, yang berani melakukan nasionalisasi, sebut saja Brazil, Chile, Norwegia, bahkan Malaysia. Mereka berhasil. Mereka punya bargaining position di forum Internasional, terutama OPEC. Kenapa Indonesia tidak?

sumber :

Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia, PPSK Press, 2008

Harian Republika, 8 Mei 2008