Cities for People, not for Automobiles

Jakarta has been my city for almost 26th years. I could say Jakarta is the breath that lengthens my days. Days go by. Jakarta has now become a monster who ate itself. It’s now almost a rather frustrating and depressing to live in Jakarta, cause only by the traffic jam. I use car for myself in such an egocentric way. The question would be, do I have an option? Nope.

Most people think the way I do (as stated above). They did. If not, why they keep on buying automobiles through consumer credit line? Don’t they know that the option they pick going to stress them with high interest rates? Yes, they do know that, and they take the risk. Because they know the government is working in a slow pace in making progress, while business ran way too fast as usual.

I don’t know for other people, but for me, Jakarta got a major problem made by the system (economy and politic), its own citizen and goes on without something that I called as a “leadership with a-political-will”. These problems have made me think that if changes for Jakarta are too hard to make, in the future no-matter-what I don’t want to raise my children and grandson here. There are too many automobiles and motorcycle, and too few public spaces used as green belt in Jakarta. The city is (maybe) built for cars, not for the industry. Thus, the question people keep asking is more and more infrastructures for cars. Built more streets they said, as if the city still has unoccupied land.

I know, I know you guys work for the automobiles and consumer credit banking industry. You simply have to keep selling those cars and motorcycles. Yeah, one gotta do what one gotta do to earn a living. What kind of live do you have in Jakarta? The one with a rather super-exhausting added with extra pollutant in it? Am sincerely happy that you all live your life to the fullest. Hahaha.. Hope your daughter and son survive the extra pollutant; I heard that those extras are a major silent-killer in the city.

Do you know what I dream about Jakarta? A city with lots of these things:

  • New governor whose also an inspiring leader with political will to act;
  • New city grand design regulation created with active public participation;
  • Pedestrian areas and bicycle paths all over the city;
  • Integrated Bus Rapid Transit, Mono-Rail Train and feeder Buses to maintain mobility without hurting sustainability;
  • Condos, lofts, and subsidized apartments with “sky gardens” around each business district with reasonable price;
  • Schools that ensure students creativity, teach about entrepreneurship and inspire the students about leadership and ethics;
  • Equal work opportunity for all citizens;
  • Healthy good-food culture with fresh food stalls on every streets;
  • Community Spaces or Building to maintain neighborhood bonds and enrich our socio-cultural value;
  • Parks (green belt) and public spaces with Wi-Fi connections to waste some times after office hours;
  • Waste management that ensure waste recycled into energy resources.

As for today, what we need is citizen’s active participation in building this dream to come to live. While in a more global views, political leadership with grand strategic design, technical issues, on-field-implementation and citizenship should be highlighted as the future fixer of Jakarta.

I know, I know, I sounded like a day-dreamer, but do take a look at this websites: http://www.citiesforpeople.net; and listen to Jaime Lerner (ex-mayor of Curitiba, Brazil) here, am not dreaming. My dream city does exist, only not in Jakarta.

tentang “Solo Message”

Catatan ini berlanjut, kali ini terkait isi dari “Solo Message”, hasil dari High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development.

—-

Solo Message

The High-Level Dialogue on the Institutional Framework for Sustainable Development

This is an extraction from the Chair’s Report of the High-level Dialogue on the Institutional Framework for Sustainable Development, held in Solo, Indonesia 19-21 July 2011

1.    Delegates of more than 100 member states, IGOs and major groups met from 19-21 July 2011 in Solo, Indonesia to discuss the institutional framework for sustainable development in preparations for the United Nations Conference on Sustainable Development, the ‘Rio+20 Conference’, to be held in June 2012 in Rio de Janeiro, Brazil.

2.    This message has been compiled by the host country and reflects the convergence of views arrived at during the two-day discussions.

3.    To achieve our shared goal we need to renew our political commitment for sustainable development. We also need to translate this commitment into implementation.

4.    We need to ensure that the economic, social and environmental pillars work together with each pillar integrating the goals of the other two pillars.

5.    At the international level we need an organisation to enhance the integration of sustainable development. Various options were discussed, ranging from an enhanced mandate for ECOSOC and reviewing the role of CSD to the establishment of a Sustainable Development Council.

6.    At the national level, there is a need for more integrated support for national strategies. Various options were discussed including Delivering as One.

7.    There is a need to strengthen UNEP and a number of options were discussed.

8.    More broadly, sustainable development governance at the local, national and regional level needs to be reviewed and supported.

9.    New and additional financing is necessary to enable implementation for capacity building and technology transfer.

—————————————

Dari “Solo Initiatives” ke “Solo Message”

Catatan ini merupakan lanjutan dari catatan saya sebelumnya yang berjudul: Catatan tentang “Solo Initiatives” dan Rio+20.

—-

Dari pengamatan saya selama acara High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development, isu Pembangunan Berkelanjutan lebih menjadi concern bagi banyak negara-negara berkembang. Perwakilan dari negara-negara berkembang mengajukan intervensi terhadap dialog hampir di setiap sesi yang ada. Sementara negara-negara maju lebih memilih untuk mendengarkan, mungkin hal ini disebabkan karena pembahasan belum mencapai ke isu pendanaan kerja.

Secara garis besar, seperti yang sudah saya tulis pada catatan sebelumnya, isu Pembangunan Berkelanjutan membahas tiga masalah besar: Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Sosial. Keterkaitan diantara ketiga masalah besar ini menjadi perhatian para delegasi yang hadir, karena pembangunan diharapkan berkelanjutan dan terintegrasi satu sama lain.

Apa yang menarik perhatian saya?

Pada hari pertama lobby (sambil sarapan, hehe) antara Indonesia dengan under-secretary general of UN, Mr. Sha ZuKang, disepakati bahwa hasil dari dialog ini akan menggunakan nama “Solo Initiaves”. Mr. Sha lebih menekankan pada pentingnya “institusionalisasi” dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan menuju RIO+20, sehingga beliau membuka seluas-luasnya ide, tanggapan dan saran yang diajukan delegasi selama dialog berlangsung untuk kemudian dirangkum ke dalam hasil dialog. Yang terpenting bagi Mr. Sha, pengelolaan program pembangunan berkelanjutan bisa meningkat hingga ke tingkat Council dibawah Majelis Umum PBB. Sementara bagi Indonesia, yang terpenting adalah kita bisa memainkan peran yang lebih besar dari sekedar “commenting the text”. Indonesia harus mulai memainkan peran sebagai negara yang “producing the text“.

Dialog intensif  pun berlangsung tiga hari (sejak pagi hingga menjelang maghrib), diselingi dengan dua kali makan malam kebudayaan yang dengan hebatnya disuguhkan oleh keluarga besar Kasunanan Surakarta dan kelompok kesenian yang dikelola Kabupaten Karanganyar. Sesuatu yang buat saya mengharukan adalah kedua kepala lembaga dan daerah sadar akan pentingnya mempromosikan budaya lokal sembari menghibur para delegasi yang tentu saja malam-malam itu berdecak kagum.

Dari Solo Initiatives ke Solo Message

Malam ketiga dialog menjadi menegangkan bagi delegasi Indonesia, karena menjadi titik penentuan bagi pengambilan kesimpulan dan hasil dialog yang akan disampaikan pada pagi hari keempat. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Luar Negeri berkumpul dalam satu ruangan, membaca setiap arsip verbatim record (detail notulensi dialog) yang tercatat sambil berusaha menarik benang merah dari setiap masalah yang dibahas. Hingga tiba saatnya kepada penentuan penyebutan hasil dialog … Tim dihadapkan pada dua pilihan, yaitu “Solo Initiatives” dan “Solo Message”.

Singkat cerita … Bagi Indonesia, intervensi yang berkepanjangan akan menjadi harga yang  terlalu mahal untuk dibayar,  pemilihan kata inisiatif bisa mengundang intervensi para delegasi dari negara lain. Pengambilan kesimpulan dialog tanpa intervensi adalah harga akhir. Maka pada diskusi internal yang berlangsung hingga sekitar pukul tiga pagi itu dipilihlah nama “Solo Message”. Untuk menghindari intervensi, Indonesia kembali melakukan lobby kepada Mr. Sha ZuKang, agar segera mensinkronisasikan pidato penutupnya pagi itu dengan substansi “Solo Message”.

Pagi hari keempat High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development pun berlangsung. Sangat indah. Pidato penutupan dari Mr. Sha dilanjutkan dengan pidato dari Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Gusti Muhammad Hatta saling tersinkronisasi, bahwa dialog ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi terkait Pembangunan Berkelanjutan Global yang disebut sebagai “Solo Message” dan segera dibawa ke tingkat pembahasan berikutnya.

Catatan ini belum berakhir, saya akan membahas lebih dalam lagi. Sesegera mungkin.

Bersambung.

Catatan tentang “Solo Initiatives” dan Rio+20

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup berusaha untuk memperkuat perannya dalam tatanan global dengan meramu paket rekomendasi yang beberapa hari lagi disebut sebagai “Solo Initiatives”. Karenanya, Indonesia menjadi host-country dari sebuah dialog yang dinamakan: High Level Dialogue on Institutional Framework on Sustainable Development yang diadakan di Solo, 19-21 Juli 2011. Catatan ini bukan catatan harian si boy, tapi hasil pendengaran saya.

—-

Mengenai “Sustainable Development” atau juga dikenal sebagai Pembangunan Berkelanjutan, ada beberapa yang harus dirubah, utamanya adalah studi-studi yang dilakukan dari sekedar mendalami masalah lingkungan hidup, kini lebih jauh hingga keterkaitannya dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial. Dus, tidak lagi sekedar membahas masalah seperti: preservasi ekosistem; sustain life support system, biodiversity, biocapacity; adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan manajemen air bersih.

Tapi juga membahas hal-hal yang lebih kompleks seperti: (a) dari sisi ekonomi; ketahanan pangan, ketahanan energi, kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, penghapusan kemiskinan, (b) dari sisi sosial; pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, keadilan sosial, dan keterhubungan sosial. Luasnya bidang yang menjadi concern dari Pembangunan Berkelanjutan, membuat koordinasi lintas sektoral menjadi sangat penting di tingkat nasional dan lokal. Dan bila dipetakan dalam peta stakeholders kepentingan, dapat dibagi menjadi tiga: (1) Pemerintah, terkait sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan; (2) Pengusaha, terkait keuntungan ekonomi dari pembangunan; dan (3) Masyarakat Sipil, terkait keuntungan sosial dari pembangunan.

Saya tidak mewakili Pemerintah maupun Pengusaha ketika hadir dalam dialog ini, maka saya mewakili Masyarakat Sipil; saya, anda, kita semua. Dari catatan yang saya punya, Prof. Emil Salim menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena mereka-lah yang paling berkepentingan di setiap masalah-masalah yang dibahas lebih lanjut di atas.

Pada tatanan global, negara-negara yang terlibat dalam penyusunan segala hal yang berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan tentu saja memiliki kepentingan masing-masing yang dibawa dari tingkat regional, nasional dan lokal. Bayangkan tumpukan kepentingan-kepentingan itu dan bayangkan bagaimana cara membuatnya menjadi satu.

Oke, pembahasan ini masih panjang, nanti saya lanjutkan lagi. hehe…

Bersambung.