The Briefing – Ekonomi – Minggu I – Februari 2018

Pekan ini diperkirakan Kementerian Keuangan, BI & OJK akan terus menyerukan kewaspadaan terhadap perkembangan digital currency & juga risiko teknologi keuangan peer to peer (p2p) lending, serta rencana penurunan pajak UMKM:

Peer to Peer Lending Naik Daun, OJK Mewaspadai Risiko

o   Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut pihaknya mewaspadai risiko layanan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) di bidang p2p lending alias pinjam-meminjam perseorangan.

o   Layanan fintech p2p lending mempertemukan masyarakat yang ingin memberikan pinjaman (calon kreditor) dengan masyarakat yang ingin meminjam (calon debitor) secara online.

o   Adapun hingga Desember 2017, OJK telah memberikan izin kepada 27 perusahaan fintech di bidang p2p lending. Total pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 2,26 triliun untuk 290.335 debitor.

o   Risiko yang perlu diperhatikan yakni kerugian yang harus ditanggung kreditor jika debitornya tidak bisa melunasi pinjamannya. Karena proteksinya kepada pemberi pinjaman tidak ada.

o   Concern pertama OJK harus melindungi kepentingan masyarakat. Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis.

Rencana Penurunan Pajak UMKM:

o    Pemerintah berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Saat ini, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003, berlaku PPh final 1% untuk UKM yang beromzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun.

o    Dalam informasi terakhir, aturan tersebut bakal direvisi sehingga tarifnya turun menjadi 0,5%. Revisi tersebut mencakup layering tarif pajak terutama untuk melindungi pelaku usaha mikro.

o    Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendukung rencana pemangkasan tarif pajak tersebut, bahkan menyarankan adanya pembedaan tarif sesuai omzet. Namun, ia menilai realisasinya tidak perlu terburu-buru untuk meredam risiko pemecahan bisnis.

o    Pemerintah bisa memberlakukan pembebasan pajak untuk wajib pajak mikro yang beromzet Rp 300 juta setahun. Lalu, menerapkan tarif 0,25% untuk wajib pajak beromzet Rp 300 juta sampai Rp 600 juta dan tarif 0,5% untuk wajib pajak beromzet antara Rp 600 juta sampai Rp 1,8 miliar.

o    Wajib pajak beromzet di atas Rp 1,8 miliar bisa dikenakan tarif PPh final 0,5% dan pajak pertambahan nilai (PPN) 0,5% yang sekaligus sebagai edukasi dan persiapan wajib pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kementerian Keuangan dan OJK Melarang Bitcoin

o    Setelah Bank Indonesia (BI), giliran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan bahaya menggunakan mata uang virtual (cryptocurrency) yang berbasis distributed ledger technology seperti bitcoin.

o    Tak hanya berisiko merugikan diri sendiri, cyrptocurrency juga dinilai bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Mata uang digital belum memiliki jaminan (underlying aset) yang mendasari nilainya. Oleh sebab itu, transaksi dari mata uang virtual yang spekulatif ini berisiko menimbulkan gelembung nilai (bubble).

o    Kementerian Keuangan menegaskan, mata uang digital juga rawan dipakai untuk kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), pembiayaan terorisme, mendanai narkoba, ataupun perdagangan manusia. Apalagi, hingga saat ini belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasi secara resmi penggunaan dari mata uang virtual tersebut.

o    Kementerian Keuangan pun mendukung kebijakan BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

o    Sementara itu, di dalam Undang-Undang (UU) Mata Uang ditegaskan bahwa setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan Rupiah.

_______

The Briefing merupakan salah satu produk monitoring & proyeksi isu ekonomi dari IGICO.

Advertisements

Tips Sukses di Tempat Magang

Internship atau magang merupakan sebuah kesempatan untuk mahasiswa/i mendapatkan keahlian, jaringan pertemanan dan pengalaman kerja di dunia kerja yang dinamis dan penuh dengan tantangan. Beberapa perusahaan membuka lowongan internship dengan gaji, beberapa lainnya tanpa gaji. Beberapa perusahaan membiarkan pekerja magang duduk-duduk di kursi yang tersisa, tanpa tugas yang jelas.

Sayangnya, tidak semua mahasiswa/i sadar betapa pentingnya internship untuk membuka mata mereka tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Dunia kerja yang (sayangnya) tidak berhubungan dengan tugas essai dan tugas paper. Dunia kerja yang (sayangnya) tidak dibatasi oleh jumlah halaman, jenis huruf, dan ukuran huruf atas tulisan yang dibuat.

Beberapa hari yang lalu, salah satu pekerja magang di kantor saya menghubungi saya dan meminta diberi tugas untuk diselesaikan. Lalu saya berikan sebuah tugas untuk mencari tahu informasi yang penting tentang sebuah startup teknologi keuangan di bidang pembiayaan konsumen. Yang menarik adalah dia bertanya berapa jumlah halaman yang perlu dibuat. Saya jawab bahwa 5 halaman saja cukup, selama informasi yang dicari sudah dapat dipaparkan dengan jelas.

Keesokan harinya, sebuah email masuk ke inbox saya. Tugas yang saya minta diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Apa yang terjadi kemudian?

Saya mendapatkan sebuah dokumen presentasi powerpoint mengenai startup teknologi keuangan yang saya minta. Sayangnya, informasi yang disampaikan dalam dokumen tersebut bisa saya baca di website startup teknologi keuangan tersebut. Artinya tidak ada informasi yang penting yang disampaikan di dalam dokumen tersebut.

Lalu, saya hubungi pekerja magang tersebut dan ternyata dia mendapatkan informasi yang dipaparkan dalam dokumen powerpoint dengan merangkum video dari youtube tentang startup teknologi keuangan. Sejujurnya, saya terkejut. Mengapa seseorang mencari informasi yang penting dari youtube. Apakah karena pekerja magang di kantor saya ini termasuk generasi Z? 

Setelah itu bertanya, saya sampaikan beberapa hal kepada pekerja magang tersebut bahwa:

Berlatih mencari dan menggali insight. Mahasiswa dan mahasiswi perlu lebih banyak belajar untuk mencari dan menggali insight. Perlu diingat bahwa hal-hal yang penting dan berisi insight tidak akan didapat dari halaman pertama hasil googling. Insight akan didapat dari halaman-halaman berikutnya, atau bahkan mungkin dari hasil obrolan yang mendalam dengan siapapun. Insight yang paling sederhana adalah mengenai who’s who, competitions, money spent, where the money from, and all the other details.

Google-it before you ask. Mahasiswa dan mahasiswi perlu lebih banyak bertanya. Selain perlu lebih banyak membaca panjang. Sayangnya dunia yang semakin modern ini membawa kita ke ranah audio visual yang semakin mengganggu dan membuat kemampuan membaca panjang semakin langka. Di saat yang sama social media membuat kita lebih sering bertanya tentang hal-hal (yang bisa dicari lewat Google) kepada peer group, followers dan fans di social media.

Talenta yang resourcefulSaat ini, kita sudah sama-sama mulai merasakan bagaimana sulitnya mencari pekerjaan yang bagus. Di sisi lain, perusahaan pun semakin kesulitan untuk mencari talenta yang tepat. Kalau kita mau menjadi talenta yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang bagus, kita tidak boleh menjadi mediocre.

Quality over quantities. Ini hal yang sangat penting dan (sayangnya) di bangku kuliah kita diajarkan untuk mengerjakan yang sebaliknya. Dosen lebih sering meminta anak didiknya untuk mengerjakan essai dan paper dengan jumlah minimal x halaman, jenis huruf x, ukuran huruf x, dan syarat lainnya yang tidak relevan dengan mata kuliah. Dosen jarang sekali memaksa bahwa substansi dari sebuah paper adalah hal yang lebih penting dari pada jumlah halaman. Tuhan, jumlah halaman. Akibatnya mahasiswa dan mahasiswi jadi terbiasa mengejar jumlah halaman, kadang dengan mengarang bebas dalam banyak paragraf tambahan agar kuota halaman mencukupi. Saya pun dulu seperti itu.

Take the extra miles, impress your audience & screw deadlines. Apapun pekerjaan yang dilakukan, seorang pekerja harus selalu memiliki attitude untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Bayangkan pekerjaan yang sedang dilakukan itu akan dilaporkan kepada diri kita sendiri. Periksa kembali pekerjaan tersebut, lalu tanyakan kepada diri sendiri apakah sudah puas dengan apa yang hasil kerja tersebut? Kalau belum puas, ulangi pekerjaan tersebut hingga bisa memuaskan (minimal) diri kita sendiri. Deadlines adalah keniscayaan. Selama pekerjaan tersebut tidak ditunda-tunda, sudah barang pasti pekerjaan selesai tepat waktu.

Mudah-mudahan tulisan ini mencerahkan. Btw, kebetulan kantor saya sedang membuka lowongan magang. Silakan kirimkan cover letter dan curriculum vitae ke sani@igico.id. Hehahehahe.. Dont waste your time, Bruh. Clocks ticking..

Mencari Uang Saku dengan Kamera HP

Saat ini, hampir semua orang memiliki handphone berkamera. Hampir semua orang juga suka selfie atau wefie. Ada juga orang yang suka mengambil foto atau video objek atau pemandangan yang dilihatnya. Sebagian besar kemudian mengunggah foto atau video, apapun isinya ke laman media sosial masing-masing. Berlomba-lomba menarik perhatian dari foto atau video lewat media sosial masing-masing; Apalagi mereka yang suka travelling atau jalan-jalan sambil makan. Sungguh persaingan yang sangat haqiqi.

Tetapi, ada juga orang yang (walaupun mungkin masih sedikit), mengambil foto dan video objek atau pemandangan yang dilihatnya untuk kemudian dijajakan di marketplace seperti shutterstock, dissolve, pond5, atau martketplace baru dengan rasa lokal seperti stockshot.id.

Pasti kamu bertanya: memang ada yang beli? Ya ada, kalau foto atau video yang kamu jajakan cocok dengan kebutuhan buyer yang mampir ke marketplace. Tugas kamu kan sebetulnya tinggal pasang mata; melihat ke sekeliling; mencari objek yang bisa direkam; setelah menemukan yang bagus langsung direkam atau dipotret.

Jangan lupa unggah ke marketplace yang sudah disebutkan di atas ya.. Utamakan marketplace stock footage rasa Indonesia. Siapa tahu hasil jepretan kamu jodoh sama buyer. Inget ya, foto dan videonya harus dipotret dengan fokus dan bagus, jangan terlalu shaky ya.

Selamat mencoba!    

 

 

Kekuatan Politik itu Hasil Bekerja

Menyenangkan Publik

Salah satu keuntungan dari petahana yang baik adalah hasil kerja politik yang bisa dirasakan banyak pihak — utamanya konstituen di daerah pemilihan. Bentuk kerja politik seperti apa yang dimaksud? Kerja politik anggaran (misalnya: bagaimana pemanfaatan anggaran dapat seminimal mungkin untuk manfaat publik yang seluas-luasnya atau bagaimana pemanfaatan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu dapat dialokasikan untuk manfaat publik lain yang seluas-luasnya). Jadi, fokus berpolitik adalah konstituen di daerah pemilihan. Misalnya A menjabat sebagai kepala daerah di wilayah Pabaliut, maka tugas A adalah memimpin dan sekaligus berpolitik dengan counterpart-nya di DPRD kota Pabaliut agar anggaran Pemerintah Kota Pabaliut dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi publiknya.

Ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah, maka seluruh penduduk di daerah tersebut adalah konstituen sekaligus publiknya, baik individu, institusi maupun korporasi. Artinya, kepala daerah harus berfikir bagaimana caranya agar seluruh publiknya itu dapat menjadi warga yang produktif yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga yang bernaung dalam sebuah daerah. Artinya, ketika membuat sebuah keputusan atau kebijakan, seorang kepala daerah harus berfikir keras bagaimana ‘menyenangkan’ semua pihak dan bagaimana keputusan yang diambil itu tidak merugikan salah satu pihak dalam ‘publik’. Itu sebuah pekerjaan yang berat, tidak semudah berjanji ketika masa kampanye — apalagi menulis artikel blog.

Implementasi Kebijakan

Kalau membuat sebuah keputusan atau kebijakan adalah proses yang panjang dan melelahkan, maka implementasi kebijakan adalah proses yang (kadang) menyakitkan. Kenapa begitu? Karena, implementasi dilakukan bukan langsung oleh kepala daerah, tetapi anak buahnya yang ada di jajaran pegawai negeri sipil yang terdiri dari lintas kedinasan yang individu-individunya memiliki banyak kepentingan.

Belum lagi soal celah-celah dalam kebijakan yang seringkali memungkinkan implementator ‘bermain’ dan kemudian mencari pungli dari publik di lapangan. Hal seperti ini begitu lazim di Indonesia yang multi-dimensional. Karenanya seorang kepala daerah di mana setiap pegawai negeri sipil itu bertanggung jawab wajib menjaga disiplin anak buahnya, termasuk memastikan anak buahnya sejahtera dan fokus menjalani tugas sebagai bagian dari pemerintah daerah sekaligus pelayan publik.

Ringannya Komentar 

Salah satu karya The Popoh, judulnya '1995'. © The Popoh.
Ilustrasi mural karya The Popoh, judulnya ‘1995’. © The Popoh.

Kalau kita membaca, mendengar dan menyaksikan media hari ini, kita banyak disuguhkan komentar-komentar para pakar yang seringkali ‘self-proclaimed’ di bidang tertentu. Belum cukup dengan komentar pakar, media juga menghadirkan komentar para politisi yang tentu saja berlawanan dan saling bertarung komentar. Kalau bahasa jurnalistik, yang lebih sering disajikan beberapa tahun belakangan ini adalah jurnalisme lisan atau ‘talking-journalism’. Menurut saya, ini jenis jurnalisme berfase cepat yang merugikan pembaca/pemirsa.

Mungkin ini adalah resep sederhana membangun isu agar membesar, walaupun isunya seringkali jauh dari genting dan penting. Mungkin juga ini resep sederhana untuk mendatangkan ‘traffic’ bagi media online. Tapi, apa yang pembaca dapat? Hampir nihil.

Tidak cukup dengan komentar para pakar dan politisi, penetrasi media sosial menciptakan banyak pakar yang keahliannya bergantung pada isu yang aktual dengan modal Googling. Begitu riuh ramai, para pakar seringkali saling menyerang satu sama lain. Twitwar. Sibuk dengan ego masing-masing. Belakangan begitu banyak social climber yang ingin mengesankan diri seolah seorang politisi yang ulung, padahal bisanya sekedar komentar tanpa substansi. Mereka lupa, seringkali objek yang dikomentari itu bahkan tidak ada dan tidak membaca media sosial.

Sementara itu, petahana bekerja keras menyusun kebijakan dan  mengawasi implementasinya di daerah Pabaliut. Dan para lawan politik sibuk mengeluarkan pernyataan atau usulan tentang daerah Pabalieut tanpa melakukan kajian yang mendalam.

Kalau kekuatan politik petahana yang baik adalah hasil kerja politik yang dirasakan publik, maka kekuatan lawan politik dari petahana adalah berkomentar. 

__________

Catatan:

  • ‘Pabaliut’ dalam bahasa sunda menurut Kamus Sunda-Indonesia yang disusun Budi Rahayu Tamsyah, dkk (Pusaka Setia: 1996) memiliki pengertian: kacau balau, simpang siur, semrawut.

Ini soal Masa Depan. Titik!

Masa depan dari 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta (menurut BPS, 2010) dan tentu tidak lupa lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) akan di tentukan oleh 6.996.951 pemilih berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada hari ini (20 September 2012), dengan rincian:

  • wilayah Kepulauan Seribu tercatat 16.367 pemilih,
  • wilayah Jakarta Pusat tercatat 789.484 pemilih,
  • wilayah Jakarta Utara tercatat 1.168.988 pemilih,
  • wilayah Jakarta Barat tercatat 1.510.159 pemilih,
  • wilayah Jakarta Selatan tercatat 1.512.913, dan
  • wilayah Jakarta Timur tercatat 1.999.040 pemilih.

Bagi saya, hari ini sungguh bersejarah karena incumbent yang berasal dari Partai Politik pemenang pemilu dan rekan-rekan koalisi partainya ditantang oleh kandidat dari hasil koalisi dua Partai Politik yang sebetulnya tidak memiliki basis suara yang cukup besar dari sisi kader Partai. Hasil survey pada seminggu sebelum pemilihan putaran pertama menggambarkan sesuatu yang berbeda: incumbent pasti menang. Ternyata survey tinggal survey, tim sukses pongah hingga salah ambil langkah catur. Waktu seminggu sebelum pemilihan nampaknya cukup untuk merobek-robek hasil survey banyak lembaga. Persentase suara (yang walaupun tidak sampai 50%) untuk kandidat penantang di putaran pertama sebetulnya merupakan isyarat bahwa sebagian besar pemilih di DKI Jakarta menginginkan perubahan pada kepemimpinan. Sesuatu yang mengejutkan bagi banyak kalangan, termasuk kedua kandidat yang bertarung di pemilihan umum.

Meskipun melaksanakan putaran berikutnya artinya biaya tambahan yang membengkak untuk semua pihak (Negara dan kedua kandidat). Apa boleh buat pemilihan umum putaran kedua tetap harus dilaksanakan demi nilai-nilai demokrasi di Ibukota tercinta.

Tulisan ini tidak ingin bermain dengan tebak-tebakan hasil pemilihan putaran kedua, karena sejujurnya saya pun tidak bisa meramalkan dengan tepat. Satu hal yang pasti, kedua tim sukses kandidat sudah bekerja dengan segenap pikiran dan tenaga yang maksimal. Hingga bahkan berulang-ulang mengganti status BlackBerry Messenger (BBM) dengan pesan (bernada kampanye) yang sama dalam satu hari, padahal dari seluruh contact di BBM-nya paling-paling hanya 30% yang punya hak pilih. Mari kita tertawakan saja hal tersebut.

Kalau dan hanya kalau saya boleh berbicara selugas ini, sebetulnya kita (Indonesia secara umum) berada dalam masa krisis kepemimpinan, masa dimana pemimpin tidak lagi memiliki wibawa dan penegakan hukum lebih mirip “macan ompong dan bahkan tanpa kuku yang tajam”. Disaat yang bersamaan, rakyat membutuhkan suri tauladan dan inspirasi bagi keseharian mereka. Entah siapa yang salah.

Saya seorang muslim, dan saya (sangat) malu menjadi bagian dari negara mayoritas muslim dimana korupsi terjadi membabi buta. Bahkan Al-Qur’an pun dijadikan bancakan oleh koruptor di negeri ini. Karenanya, ketika memilih pemimpin, saya tidak akan pernah menggunakan indikator keimanan sebagai tolak ukur. Miris betul rasanya hati dan pikiran saya, ketika isu agama dimanfaatkan sebagai alat kampanye. Terlepas dari ikatan emosional masing-masing individu dengan agamanya, ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi dan akal sehat rakyat.

Simbol-simbol Suku Agama dan Ras (SARA) tidak selayaknya digunakan sebagai alat kampanye di kota yang sebetulnya melting-pot dari ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an Indonesia. Founding Fathers kita mungkin sedang menangisi cara berfikir rakyatnya yang dipecah belah isu SARA, dan lupa bagaimana leluhur meregang nyawa untuk menyatukan Indonesia. Hari ini, kita memilih pemimpin untuk mengarahkan bagaimana sebuah kota harus dikelola, bukan untuk menjadi Imam dalam sholat berjamaah atau berdzikir bersama. Agama itu soal Hablum-min-Allah; bersifat vertikal; bukan antar manusia. Sementara, menjadi warga kota yang baik itu soal Hablum-min-annas; bersifat horizontal; antar manusia. Karenanya, berfikir dan memilih dengan akal yang sehat dan hati yang tulus.

Banyak hal lain yang lebih mendasar dari persoalan kepemimpinan dan manajerial dalam mengelola Ibukota. Kita memerlukan pemimpin sekaligus manajer yang mampu untuk:  Mengelola dan memelihara sustainability kota sekaligus membangun dengan inovasi; Berfokus tidak hanya pada sistem dan struktur, tetapi juga pada sumber daya manusianya; Memiliki reputasi dan wibawa sehingga mampu mengontrol dan dipercaya oleh rakyat; Memiliki jangkauan berfikir dalam jangka pendek menengah dan panjang, dalam artian menguasai taktik dan strategi; Berani mengambil langkah catur ketika ketidakadilan terjadi; Dan tidak terikat pada bentuk kontrak politik apapun yang menghalangi arah kebijaksanaan.  Itu baru yang namanya Meritoktrasi dalam kepemimpinan.

Apapun hasil dari pemilihan putaran kedua ini, entah incumbent atau pun penantang, pemenang tidak akan bisa bekerja sendiri dari atas menara gading. Pemenang akan membutuhkan 9.607.787 jiwa penduduk ber-KTP Jakarta dan lebih-kurang 18 juta jiwa penduduk wilayah Bodetabek untuk berusaha sekuat tenaga dan menjadi warga kota yang baik, memiliki disiplin yang tinggi serta berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Tanpa hal tersebut, niscaya tidak akan ada perbaikan dan perubahan yang terjadi. Percaya pada saya!